Sebut Tak Ada Pelanggaran HAM di Kawasan Konsesi Blok Tanamalia PTVI, Telapak Sampaikan Rekomendasi

Oleh : Hariyanto | Jumat, 14 Juni 2024 - 17:09 WIB

Press Conference Telapak
Press Conference Telapak

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Perkumpulan Telapak Indonesia (Telapak), sebuah perkumpulan aktivis LSM, praktisi bisnis, akademisi, afiliasi media, serta masyarakat adat, menyampaikan rekomendasi kepada tiga pihak yakni PT Vale Indonesia (PTVI); Masyarakat di 5 Desa lingkar tambang PTVI Blok Tanamalia dan Pemkab Luwu Timur. 

Rekomendasi ini terkait hasil kunjungan dan kajian baik dari sisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan pada 5 desa yang masuk dalam lingkar kawasan konsesi pertambangan di Blok Tanamalia PTVI, yang dilakukan Telapak sejak bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2024.

Ketua Tim Telapak, Muhammad Djufryhard, menjelaskan, rekomendasi yang disampaikan kepada tiga pihak tersebut sekaligus merespon informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan PTVI sebagaimana siaran yang disampaikan oleh FoE Jepang pada laman situs web yang di terbitkan pada tanggal 29 Agustus 2023,khususnya terkait dengan aktivitas PT VI di Blok Tanamalia.

"Adapun rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil kunjungan dan kajian yang dilakukan Telapak yakni PTVI sebaiknya segera melalukan musyawarah sebagai langkah untuk terus membangun kesepahaman dengan masyarakat desa di lingkar tambang Blok Tanamalia yang dapat menjadi upaya mitigasi konflik sejak awal," kata Muhammad Djufryhard dalam press conference yang dilaksanakan secara hybrid, Jumat (14/6/2024). 

Mengedepankan upaya dialog terbuka dan mediasi dengan melibatkan tokoh desa atau mediator independen yang dipercaya oleh semua pihak dalam penyelesaian konflik tanpa keterlibatan aparat keamanan negara (TNI/Polri).

“Melakukan kemitraaan, pemberdayaan, pendampingan dan penguatan kapasitas ekonomi serta penghidupan masyarakat melalui model kemitraan dalam pengelolaan kawasan perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi serta memfasilitasi adanya kelembagaan ekonomi yang mandiri dan kuat di tingkat desa seperti koperasi. Membangun sarana prasarana penunjang bagi peningkatan produktifitas dan pengolahan hasil panen kebun merica sehingga menghasilkan lada yang berkualitas baik dan mendorong lahirnya rumah produksi turunan produk lada tersebut untuk menaikkan harga jual dan membuka peluang lapangan kerja baru bagi Masyarakat,” tukasnya.

Untuk Masyarakat di 5 Desa lingkar tambang PTVI Blok Tanamalia, sebut Muhammad Djufryhard, bersedia duduk bersama dengan PTVI, membicarakan adanya kesepahaman dan kesepakatan pengelolaan perkebunan merica yang beririsan dengan blok tambang PTVI melalui model sistem kemitraan yang difasilitasi oleh organisasi independen dalam tata kelola lahan perkebunan merica dan menerima program pemberdayaan serta pendampingan dari PTVI untuk penguatan ekonomi dan penghidupan keluarga yang mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan antar pihak serta keberlanjutan konservasi alam yang lebih baik lagi.

Bersama parapihak memastikan lahirnya kelembagaan ekonomi di tingkat desa yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi secara baik dan berkelanjutan. Sedangkan rekomendasi ketiga, ditujukan kepada Pemkab Luwu Timur, untuk bersedia dan mampu memposisikan diri sebagai mediator dalam membangun dialog terbuka antara masyarakat dengan PTVI guna proses penyelesaiaan konflik tata kelola lahan di Blok Tanamalia. 

“Rekomendasi ke Pemkab Luwu Timur dengan harapan bisa mendorong lahirnya sistem kemitraan pengelolaan kawasan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mitigasi konflik tata kelola sumber daya alam,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Telapak, Martian Sugiarto, menjelaskan tujuan kunjungan dan kajian, diantaranya, adalah apakah ada dan tidaknya Pelanggaran HAM. Dan hasil kajian menunjukkan fakta belum ada satupun perkebunan merica yang dikelola masyarakat yang diserobot oleh PTVI. Masyarakat masih tetap beraktifitas mengelola perkebunan merica mereka dengan aman. Tidak ditemukan rekaman atau catatan bentuk kekerasan, pemaksaan, pengusiran bahkan peringatan untuk pengosongan kepada masyarakat yang dilakukan oleh PTVI.

“Kami juga tidak melihat konsentrasi aparat keamanan (TNI/POLRI) di desa lingkar tambang sekitar kawasan konsesi PTVI atau yang menjaga keamanan di lokasi Blok Tanamalia. Tidak ada pemasangan tanda batas atau pemagaran yang menandakan batas wilayah konsesi perusahaan atau pelarangan pada masyarakat untuk memasuki kawasan perkebunan merica yang berada dalam wilayah konsesi,” tuturnya.

Martian Sugiarto melanjutkan, sampai saat ini kondisi masyarakat di Desa Loeha dan Rante Angin (area IUP Eksplorasi PTVI) tampak tenteram, tidak tampak tanda-tanda kecemasan maupun konflik antara perusahaan dan masyarakat. 

“Selama beberapa tahun, Pemerintah 5 Desa di Loeha Raya telah membangun kerjasama dengan PTVI melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Program CSR tersebut diperuntukkan untuk membangun sarana prasarana lintas desa, fasilitas olahraga, demplot kebun merica, wisata desa dan pengembangan UMKM desa. Dan secara fakta yang kami temukan, PTVI sebagai perusahaan yang dituding melakukan pelanggaran HAM karena dianggap menyerobot lahan kebun merica yang dikelola masyarakat melalui kegiatan eksplorasi, tidaklah benar. Karena dari aspek perijinan, perusahaan sudah memiliki hak pengelolaan pertambangan melalui kontrak karya, yang pada Mei 2024 diubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah melakukan tahapan aktivitas sesuai prosedur dan peraturan di bidangpungkasnya pertambangan,” pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

AP1 Catat Tingkat Pemulihan Pergerakan Penumpang Hingga 91% pada Paruh Pertama 2024

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:13 WIB

AP1 Catat Tingkat Pemulihan Pergerakan Penumpang Hingga 91% pada Paruh Pertama 2024

Jakarta – PT Angkasa Pura I (AP1) mencatat melayani sebanyak 36,5 juta pergerakan penumpang di 17 bandara yang dikelola sepanjang enam bulan pertama (semester 1) 2024. Dengan demikian, tingkat…

Industri Keramik (Ist)

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:01 WIB

Sudah Sesuai Aturan WTO, Antidumping Keramik Harus Didukung Penuh

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyebut bahwa kebijakan hambatan perdagangan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) harus didukung penuh untuk melindungi industri domestik,…

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kepada CSR Manager UT, Himawan Sutanto yang bertempat di Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: Arsip PT United Tractors Tbk)

Selasa, 16 Juli 2024 - 22:53 WIB

Pj Gubernur DKI Jakarta Puji United Tractors yang Berkontribusi Turunkan Stunting, sehingga Raih Derap Kerjasama Jakarta (DKJ) Awards 2024

Jakarta,– PT United Tractors Tbk (UT) meraih penghargaan dalam ajang Derap Kerja Sama Jakarta (DKJ) Awards 2024. Penghargaan ini diraih atas programnya yang konsisten dalam mengentaskan permasalahan…

Industri plastik (ist)

Selasa, 16 Juli 2024 - 22:50 WIB

Pelaku Industri Minta Pemerintah Perketat Impor Barang Jadi Plastik

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik dari negara lain untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri,…

Momentum Musyawarah Nasional Forum Zakat Sebagai Gerakan Zakat Menyosong Indonesia Emas 2045

Selasa, 16 Juli 2024 - 22:44 WIB

Momentum Musyawarah Nasional Forum Zakat Sebagai Gerakan Zakat Menyosong Indonesia Emas 2045

JAKARTA-Tidak lama lagi Musyawarah ke 10 Forum Zakat akan digelar pada Rabu hingga Kamis (17-18, 2024). K.H Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI akan resmi hadir dalam pembukaan Munas 10 FOZ…