Gelar Akademik dan Tanggung Jawab Politik

Oleh : Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Cikarang | Jumat, 28 Juli 2017 - 14:55 WIB

Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, President University, Peneliti di PresidentCenter for International Studies (PRECIS)
Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, President University, Peneliti di PresidentCenter for International Studies (PRECIS)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kita hidup di masyarakat yang banjir gelar akademik. Gelar-gelar akademik, seperti S.H. (Sarjana Hukum), M.M (Magister Manajemen) dan Dr. (Doktor), dipertontonkan di berbagai acara, mulai dari pemilihan legislatif, pilkada sampai dengan undangan perkawinan. Gelar akademik menjadi semacam lambang kebangsawanan. Penggunanya dianggap lebih cerdas dibanding dengan orang-orang yang tanpa gelar.

Gejala ini juga terjadi di Jerman. Pemikir asal Muenchen, Julian Nida-Rümelin, bahkan menulis buku dengan judul Der Akademisierungswahn (delusi akademik) pada 2014 lalu. Di dalam buku itu, ia berpendapat, bahwa masyarakat Jerman dilanda kegilaan akademik. Semua orang ingin masuk universitas dan mendapat gelar akademik, walaupun mereka, sesungguhnya, memiliki bakat di bidang lain, selain bidang akademik.  

Ada kesalahpahaman tentang makna dari gelar akademik. Sejatinya, gelar akademik menyentuh tiga hal mendasar. Pertama, gelar akademik adalah lambang dari niat dan tindakan seseorang untuk mengembangkan dirinya. Gelar akademik adalah lambang dari perjuangan yang telah menguras kemampuan intelektual, emosional dan bahkan fisik seseorang untuk mengembangkan dirinya.

Dua, gelar akademik juga adalah lambang dari penguasaan satu bidang ilmu tertentu. Kedalaman penguasaan ilmu ini semakin meningkat, ketika orang telah meraih gelar magister ataupun doktor di satu bidang tertentu. Dengan gelar akademik yang ada, ia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan bidang ilmu pengetahuannya. Dua hal ini, yakni pengembangan diri dan pengembangan ilmu, sudah cukup diketahui masyarakat luas. Namun, ada satu hal yang terlupakan, yakni tanggung jawab politik.

Tiga, gelar akademik mengandung tanggung jawab politik, yakni untuk memberikan pendapat terkait dengan hal-hal yang penting di dalam kehidupan politik. Tanggung jawab politik berarti keberanian untuk terlibat dalam berbagai peristiwa politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Dengan kemampuan analisis dari sudut pandang keilmuan masing-masing, orang yang bergelar akademik memiliki tanggung jawab untuk membagikan analisisnya terkait dengan urusan-urusan politik yang lebih luas.

Di Indonesia, banyak orang yang bergelar akademik tidak memiliki tanggung jawab politik, ataupun tanggung jawab untuk mengembangkan bidang keilmuannya. Mereka menggunakan gelar akademik demi meningkatkan kehormatan diri semata, tanpa ada isi yang jelas. Inilah kesalahpahaman di dalam memahami makna dari gelar akademik. Kehormatan yang sebenarnya muncul bukan dari gelar akademik yang disandang, melainkan dari keterlibatan total dan jernih di dalam urusan-urusan masyarakat luas dari orang yang mengenakan gelar akademik tersebut.  

Gelar akademik akan menjadi tanpa arti, ketika pemegangnya tak punya kepedulian untuk bersuara secara jernih terkait dengan persoalan-persoalan politik yang ada. Gelar itu juga akan menjadi kosong, tanpa upaya untuk mengembangkan ilmu yang telah didalami. Sayangnya, itulah yang kini banyak terjadi. Jika gelar akademik hanya menjadi hiasan belaka, lebih baik, ia dibuang jauh-jauh.

Setuju?

Penulis : Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Cikarang dan Peneliti di President Center for International Studies (PRECIS)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pariwisata Bali (Foto Dok Instagram)

Minggu, 16 Juni 2019 - 21:00 WIB

Ready, Set, Summer!

Menjelang liburan musim panas, Agoda, salah satu platform perjalanan digital yang paling cepat berkembang di dunia, mengungkapkan bahwa Tokyo, London dan Las Vegas masih terus merajai sebagai…

Bantuan Kemensos untuk Sultra Terus Bergulir (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 16 Juni 2019 - 20:00 WIB

Bantuan Kemensos untuk Sultra Terus Bergulir

Pengiriman dan penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial terus bergulir bagi korban bencana banjir di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BNI Dukung Peningkatan Ekspor Seafood ke Amerika Serikat (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 16 Juni 2019 - 17:34 WIB

BNI Dukung Peningkatan Ekspor Seafood ke Amerika Serikat

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melalui Kantor Cabang Luar Negeri New York, Amerika Serikat memberikan dukungan fasilitas pembiayaan kepada Crystal Cove Seafood Corp. (Crystal Cove),…

Mendikbud, Muhadjir Effendy

Minggu, 16 Juni 2019 - 16:46 WIB

Rawan Jual Beli Kursi, Mendikbud Lakukan Penataan Sejumlah Sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan pemetaan sejumlah sekolah yang dinilai rawan terhadap praktik jual beli kursi dalam Penerimaan Peserta Didik (PPDB).

Ilustrasi Desa Wisata

Minggu, 16 Juni 2019 - 12:30 WIB

Kemenpar Gandeng Udinus Latih Warga Temanggung Majukan Desa Wisata

Kementerian Pariwisata dan Universitas Dian Nuswantara Semarang memberikan pelatihan memajukan potensi daerah sebagai desa wisata baru pada warga Kelurahan Walitelon Utara Kecamatan Temanggung,…