Gelar Akademik dan Tanggung Jawab Politik

Oleh : Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Cikarang | Jumat, 28 Juli 2017 - 14:55 WIB

Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, President University, Peneliti di PresidentCenter for International Studies (PRECIS)
Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, President University, Peneliti di PresidentCenter for International Studies (PRECIS)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kita hidup di masyarakat yang banjir gelar akademik. Gelar-gelar akademik, seperti S.H. (Sarjana Hukum), M.M (Magister Manajemen) dan Dr. (Doktor), dipertontonkan di berbagai acara, mulai dari pemilihan legislatif, pilkada sampai dengan undangan perkawinan. Gelar akademik menjadi semacam lambang kebangsawanan. Penggunanya dianggap lebih cerdas dibanding dengan orang-orang yang tanpa gelar.

Gejala ini juga terjadi di Jerman. Pemikir asal Muenchen, Julian Nida-Rümelin, bahkan menulis buku dengan judul Der Akademisierungswahn (delusi akademik) pada 2014 lalu. Di dalam buku itu, ia berpendapat, bahwa masyarakat Jerman dilanda kegilaan akademik. Semua orang ingin masuk universitas dan mendapat gelar akademik, walaupun mereka, sesungguhnya, memiliki bakat di bidang lain, selain bidang akademik.  

Ada kesalahpahaman tentang makna dari gelar akademik. Sejatinya, gelar akademik menyentuh tiga hal mendasar. Pertama, gelar akademik adalah lambang dari niat dan tindakan seseorang untuk mengembangkan dirinya. Gelar akademik adalah lambang dari perjuangan yang telah menguras kemampuan intelektual, emosional dan bahkan fisik seseorang untuk mengembangkan dirinya.

Dua, gelar akademik juga adalah lambang dari penguasaan satu bidang ilmu tertentu. Kedalaman penguasaan ilmu ini semakin meningkat, ketika orang telah meraih gelar magister ataupun doktor di satu bidang tertentu. Dengan gelar akademik yang ada, ia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan bidang ilmu pengetahuannya. Dua hal ini, yakni pengembangan diri dan pengembangan ilmu, sudah cukup diketahui masyarakat luas. Namun, ada satu hal yang terlupakan, yakni tanggung jawab politik.

Tiga, gelar akademik mengandung tanggung jawab politik, yakni untuk memberikan pendapat terkait dengan hal-hal yang penting di dalam kehidupan politik. Tanggung jawab politik berarti keberanian untuk terlibat dalam berbagai peristiwa politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Dengan kemampuan analisis dari sudut pandang keilmuan masing-masing, orang yang bergelar akademik memiliki tanggung jawab untuk membagikan analisisnya terkait dengan urusan-urusan politik yang lebih luas.

Di Indonesia, banyak orang yang bergelar akademik tidak memiliki tanggung jawab politik, ataupun tanggung jawab untuk mengembangkan bidang keilmuannya. Mereka menggunakan gelar akademik demi meningkatkan kehormatan diri semata, tanpa ada isi yang jelas. Inilah kesalahpahaman di dalam memahami makna dari gelar akademik. Kehormatan yang sebenarnya muncul bukan dari gelar akademik yang disandang, melainkan dari keterlibatan total dan jernih di dalam urusan-urusan masyarakat luas dari orang yang mengenakan gelar akademik tersebut.  

Gelar akademik akan menjadi tanpa arti, ketika pemegangnya tak punya kepedulian untuk bersuara secara jernih terkait dengan persoalan-persoalan politik yang ada. Gelar itu juga akan menjadi kosong, tanpa upaya untuk mengembangkan ilmu yang telah didalami. Sayangnya, itulah yang kini banyak terjadi. Jika gelar akademik hanya menjadi hiasan belaka, lebih baik, ia dibuang jauh-jauh.

Setuju?

Penulis : Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Cikarang dan Peneliti di President Center for International Studies (PRECIS)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Gunung Agung Bali (Foto Ist)

Minggu, 21 April 2019 - 12:00 WIB

Gunung Agung Bali Kembali Erupsi

Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, kembali mengalami erupsi pada Minggu (21/4/2019) pukul 03.21 Wita dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak atau 5.142 meter…

Mentan Amran Sulaiman di peternakan ayam

Minggu, 21 April 2019 - 09:20 WIB

Sepuluh Alasan Jangan Remehkan Pertanian

Jakarta - Sektor pertanian di era digitalisasi semakin menarik dan digeluti banyak generasi muda. Era ini makin membuktikan bahwa pertanian tak lagi bisa diremehkan. Apalagi, digitalisasi dan…

Dirjen Hortikultura Suwandi. Sesama petani sayuran organik

Minggu, 21 April 2019 - 08:39 WIB

Kementan Genjot Pengembangan Sentra Sayuran Organik di Karanganyar

Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot berbagai daerah agar menjadi sentra produksi sayuran organik, salah satunya sentra sayuran organik di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal…

TOTAL Synthetic Leather kembali menggelar kembali ajang kreativitas di bidang pemasangan jok mobil sekaligus mengumumkan kehadirannya di ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019

Sabtu, 20 April 2019 - 21:31 WIB

TOTAL Kembali Gelar Lomba Pasang Jok Paten di IIMS 2019

TOTAL Synthetic Leather kembali menggelar kembali ajang kreativitas di bidang pemasangan jok mobil sekaligus mengumumkan kehadirannya di ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS)…

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperingati hari ulang tahun ke 20 tahun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), di Gramedia Matraman, Sabtu (20/4/2019)

Sabtu, 20 April 2019 - 21:10 WIB

Hari Perlindungan Konsumen, Sektor Properti Paling Banyak Diadukan Konsumen

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperingati hari ulang tahun ke 20 tahun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam peringatan tersebut, pihaknya menyebut bahwa sektor perumahan…