INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden RI Joko Widodo dalam KTT G20 Leaders Retreat sesi I mendorong peran negara-negara anggota G20 untuk tidak tinggal diam dan bersatu dalam memerangi terorisme.
"Apakah kita menyerah kepada teror? Apakah kita akan tetap diam? Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh tinggal diam, kita harus bersatu untuk memerangi ancaman terorisme," kata Jokowi dalam sambutannya di Hamburg Messe Und Congress, dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, diterima Antara di Jakarta, Jumat (7/7/2017)
Menurut Presiden, pendekatan yang seimbang antara "soft power" dan "hard power" masih merupakan solusi ampuh dalam pemberantasan aksi terorisme.
Berikutnya, program deradikalisasi kepada mantan pelaku teror yang dilakukan di Indonesia terbukti dapat menurunkan tingkat keinginan para mantan teroris untuk mengulang aksinya kembali.
"Sejarah telah mengajarkan kita bahwa senjata dan kekuatan militer tidak bisa memberantas terorisme. Pikiran sesat hanya bisa dikoreksi dengan cara berpikir yang benar. Untuk itu, pendekatan 'soft power' berupa deradikalisasi dapat terus dilanjutkan," demikian Presiden dalam siaran pers yang dikirim oleh Kepala BPMI Bey Machmudin.
Dalam sambutannya, Presiden juga mengangkat tentang insiden di Kota Marawi, Filipina yang kini dikuasai oleh jaringan kelompok ISIS sehingga membuat warga harus terpaksa mengungsi.
"Kasus Marawi merupakan panggilan untuk kita semua bahwa jaringan ISIS kini telah menyebar dan afiliasi dengan teroris lokal terus terjadi," ujar Presiden.
Untuk upaya pencarian solusi atas kejadian di Marawi, Jokowi menyampaikan bahwa dengan inisiatif Indonesia, perundingan trilateral antara Indonesia-Malaysia-Filipina telah dilaksanakan.
Selain itu, ASEAN juga akan bekerja sama dengan Australia dalam pemberantasan terorisme di kawasan.
Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo berada di Hamburg, Jerman untuk menghadiri KTT G20 yang berlangsung di kota itu pada tanggal 7 s.d. 8 Juli 2017.
Dalam kunjungannya di Jerman, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
