Presiden Jokowi Minta Jajarannya Siapkan Peta Jalan Produksi dan Hilirisasi Sorgum

Oleh : Herry Barus | Jumat, 05 Agustus 2022 - 15:09 WIB

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk membuat peta jalan atau roadmap terkait produksi dan hilirisasi sorgum hingga tahun 2024 mendatang. Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menggelar rapat internal dengan jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 4 Agustus 2022.

"Bapak Presiden minta agar dibuatkan roadmap sampai tahun 2024," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat. Demikian Informasi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

 

Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hingga saat ini realisasi pengembangan sorgum masih sekitar 4.355 hektar yang tersebar di enam provinsi dengan hasil produksi mencapai 15.243 ton atau sekitar 3,36 ton per hektare.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga melaporkan terkait target musim sasaran tanam sorgum pada tahun 2022 sebesar 15.000 hektare. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengembangan sasaran tanam sorgum hingga 154 ribu hektare pada tahun 2024 mendatang.

"Bapak Presiden minta bahwa diprioritaskan untuk daerah Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Waingapu yang kemarin sudah dilihat oleh Bapak Presiden, dan di tahun 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektare, dan di tahun 2024 sebesar 154.000 hektare," ungkapnya.

Airlangga menjelaskan bahwa saat ini produksi sorgum di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal tanaman tersebut diyakini mampu menjadi komoditas pengganti tanaman lainnya, seperti penganti jagung dalam bahan baku pembuatan pakan ternak, dan bisa juga dijadikan bioetanol.

"Industri pakan ternak sekarang bahan bakunya 50 persen jagung dan 50 persen protein lain. Tentu dari protein lain ini salah satunya sorgum bisa dijadikan untuk off-taker, untuk pakan ternak," tutur Airlangga.

Selain itu, sorgum juga bisa menjadi alternatif pengganti gandum yang saat ini mengalami permasalahan di dunia. Menurut Airlangga, sejumlah negara telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor gandum, antara lain Kazakhstan, India, Afganistan, Serbia, hingga Ukraina.

"Dengan demikian tentu kita harus mengembangkan tanaman pengganti ataupun subtitusi dari gandum. Indonesia tentu punya beberapa alternatif, selain sorgum itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong," tandasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gerak Cepat, Hutama Karya Group Salurkan Bantuan Korban Bencana Alam di Sumbar

Jumat, 17 Mei 2024 - 06:30 WIB

Gerak Cepat, Hutama Karya Group Salurkan Bantuan Korban Bencana Alam di Sumbar

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama anak perusahaannya PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) melalui HK Peduli Sumatra Barat bergerak cepat dalam menyalurkan bantuan atas musibah…

Dankormar Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 4 PATI Korps Marinir

Jumat, 17 Mei 2024 - 05:03 WIB

Dankormar Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 4 PATI Korps Marinir

Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., secara resmi menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat (Kenkat) satu tingkat lebih tinggi…

Anggota DPR RI dari fraksi partai Golkar, Mukhtarudin

Kamis, 16 Mei 2024 - 22:05 WIB

KLHK Terkesan Lambat, Mukhtarudin Dorong Pembangunan Infrastruktur PSN Dipercepat

Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) DPR RI Mukhtarudin mendorong agar pemerintah mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun ini.

Foto : Armand Lumens

Kamis, 16 Mei 2024 - 21:45 WIB

MidOcean Energy Besutan EIG Tunjuk Armand Lumens Sebagai CFO

MidOcean Energy (“MidOcean”), perusahaan Gas Alam Cair (LNG) yang didirikan dan dikelola oleh EIG, investor institusi terkemuka di sektor energi dan infrastruktur global mengumumkan penunjukan…

Para narasumber pada kegiatan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (FIRTUAL) dengan tema “Optimasi Respon Rate SPI” di PangkalPinang

Kamis, 16 Mei 2024 - 21:44 WIB

Survei Penilaian Integritas, Ciptakan Kesadaran Risiko Korupsi dan Upaya Pencegahan di Pemerintahan

Pendidikan antikorupsi diperlukan untuk melahirkan generasi masa depan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Di saat yang sama, penilaian integritas diperlukan sebagai efisiensi sumber…