Komisi VII DPR: Penerapan Aplikasi MyPertamina Butuh Pengawasan Ketat

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengakses BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite butuh pengawasan ketat. Kebocoran BBM bersubsidi ke industri atau kelompok mampu harus dihindari, agar program subsidi ini tepat sasaran. 

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai, program digital MyPertamina membutuhkan pula sosialisasi masif dan setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan. Dengan begitu, kelompok masyarakat berdaya beli rendah bisa menikmati.
 
"Masih butuh sosialisasi dan penyempurnaan bagaimana melakukan upaya agar BBM bersubsidi dinikmati masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada kebocoran ke industri atau kelompok pemilik kendaraan mewah yang mengonsumsi BBM bersubsidi," kata Diah di Jakarta, Kamis (30/6/2022). 

Hanya saja, lanjut Diah, masih banyak kendala di awal program ini diluncurkan, yaitu masyarakat yang tidak memiliki handphone (HP) atau HP-nya bukan smartphone. Ini belum diantisipasi dengan baik.
 
Masalah kedua, lanjut Diah, HP bisa berpindah tangan. Bisa saja HP milik seseorang, tapi aplikasinya di HP lain, kemudian digunakan orang yang tidak berhak. Inilah beberapa masalah teknis yang perlu diatasi segera. 

"Karena sasaran adalah masyarakat yang tidak mampu, berarti pertanyaan berikutnya kalau mereka tidak mampu apakah memiliki gadget atau HP yang bisa meng-install," kata Diah lagi.
 
Ia menilai, tujuan program MyPertamina ini baik. Tinggal bagaimana sosialisasinya dilakukan secara sungguh-sungguh dan cermat. "Dengan program ini pula, bisa terdata siapa saja kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi BBM. Pengawasan sekali lagi jadi kunci sukses program tersebut," tutup Diah