INDUSTRY.co.id, Jakarta-Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah merupakan program Pemerintah dalam rangka percepatan pemuliahn (recovery) ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid 19 sejak Matet 2020 yang mangakibatkan terpuruknya hampir semua sektor ekonomi sehingga mengakibatkan krisis.
Sejak awal 2021 Pemerintah Indonesia menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional . PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan buat mengurangi dampak COVID19 terhadap perekonomian.
Pandemi yang terus meningkat sepanjang tahun 2020 , 2021 hingga awal 2022 .
Sejak diumumkan bulan Maret 2020 Covid 19 membawa dampak lebih dari 1,3 juta terjangkit Covid dan lebih 35.000 orang meninggal.
Disamping itu pandemi Covid 19 juga berdampak melemahnya konsumsi rumah tangga dan melemahnya daya beli. Pengangguran juga bertambah akibat terhentinya kegiatan produkai dan aktifitas barang dan jasa dan bahkan terjadi kontraksi ekonomi 2020 minus 2,07%. Pertumbuhan ekonomi 2020 minus 4%. Kondisi ini juga mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan 1 diantara 10 orang hidup dalam garis kemiskinan nasional sehingga penduduk miskin berdasarkan data dari BPS 22,55 juta (10,19%).
Tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) 3,5 juta lebih termasuk yang dirumahkan, serta dampak lain dari sektor perdagangan internasional menunjukkan net ekapor ( penurunan ekpor 1,96 USD dan impor turun 2 juta USD). Demikian halnya PDB atas dasar yang berlaku mencapai 4.325,4 trilliun rupiah. Hal lain akibat pandemi ini Utang Pemerintah menjadi naik hingga Akhir Februari 2022 menjadi lebih dari 7.000 trilliun rupiah, dimanana pembekaan ini disebabkan untuk penanganan Covid 19 membutuhkan penambahan anggaran 695,2triliun
Rupiah diantaranya untuk membantu korporasi dan UMKM menuju new normal.
Beberapa kebijakan telah diambil pemerintah dengan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) , PSBB transisi, PPKM mikro, PPKM darurat, PPKM level 1-4.
Akibat kebijakan teraebut pada akhirnya mengakibatkan penurunan yang sangat signifikan dan mampu menurunkan kasus 97% dari puncak kedua . Kondisi berlanjut terjadi penurunan yang sangat signifikan dan aktifitas masyarakat sudah mulai membaik, bahkan pada tahun 2022 yaitu pada momen lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Pemerintah mengambil kebijakan mengijinkan mudik lebaran yang memberikan dampak bergeraknya perekenomian daerah yang mengkontribusi terhadap pergerakan ekonomi nasional dan meningkatnya uang beredar secara nasional.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu kebijakan ektra Ordinary yang diambil akibat pandemi covid 19 selain kebijakan lain diantaranya : memberikan stimulus ekonomi keuangan, program penanganan pandemi Covid 19 dan menjaga daya tahan fiskal .
Menurut data dari laman DJIKP Kemeninfo menjelaskan, sejak awal 2021 Pemerintah Indonesia menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program ini sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi.
Tahun 2022 program pemulihan ekonomi justru terus digencarkan. Dengan harapan kalau 70 persen masyarakat Indonesia sudah divaksin, maka kan pemulihan kesehatan relatif terus membaik.
UMKM menjadi perhatian Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional
UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat pandemik ini, sektor informal atau UMKM ini menjadi sektor khusus yang menjadi perhatian Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan harapan, UMKM dapat mampu bertahan dalam
kondisi darurat dan meningkatkan kinerjanya yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data dari Kemenko Perekonomian , pada tahun 2022
Program PEN, Pemerintah menyediakan anggaran Rp451 Trilliun Rupiah.
Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai kepentingan seperti :
kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor.
Terkait dengan insentif fiskal akan dilakukan perpanjangan insenti fiskal untuk pajak yang ditanggun pemerintah
(PPNDTP) untuk properti sampai dengan Jumi 2022.
Beberapa kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid 19 adalah pemberian subsidi PPNDTB 50% untuk rumah susu atau rumah tapak yang nilainya 2milir rupiah. Selanjutnya Properti yang harga jualnya antara dua miliar sampai lima 25%. Kebijakan lainnya adalah untuk mobil dengan harga jual dua ratus juta diberikan pembebasan PPnBM atau pajaknya 3% ditanggung pemerintah dan secara bertahap pada kuartal pertama dan berikutnya 2%, kuartal selanjutnya 1% dan pada kuartal keempat dibayar penuh artinya pemerintah tidak menanngung lagi.
Sedangkan untuk otomotif dengan harga Rp200-250 juta yang tarif PPnBM-nya 15 persen akan ditanggung pemerintah sebesar 50 persen di kuartal pertama, sehingga masyarakat membayar 7,5% dan di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15 persen,
Program lainnya adalah strategi front loading untuk bantuan sosial dalam rangka perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL)/warung dan nelayan.
Jumlah peserta diperkirakan 2,76 juta orang. Rinciannya adalah 1 juta PKL dan pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan/penduduk miskin ekstrem. Jumlah yang diberikan per orang adalah sebesar 600.000 rupiah.
Realisasi PEN 2022
Sesuai dengan laporan kinerja Menteri Koordinator Peserekonomian, menyebutkan kinerja Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi anggaran Program PEN sampai dengan 28 April 2022 adalah sebesar Rp70,37 triliun atau 15,4% dari alokasi Anggaran PEN tahun 2022 yang sebesar Rp451 triliun.
Untuk Penanganan Kesehatan, realisasinya tercatat sebanyak Rp11,87 triliun atau 9,7% dari alokasi sebesar Rp122,54 Triliun. Sedangkan realisasi anggaran untuk Perlindungan Masyarakat telah terealisasi sebesar Rp49,27 triliun atau 31,8% dari alokasi anggaran sebesar Rp154,76 triliun.
Realisasi program Bantuan Sosial (Bansos) yang sudah berjalan antara lain PKH sebesar Rp14,15 triliun (10 juta KPM), Kartu Sembako Rp18,8 riliun (18,8 Juta KPM), BLT Minyak Goreng Rp5,8 riliun (19,3 juta KPM), BLT Desa Rp7,47 triliun (6,12 juta KPM), BT-PKLWN Rp1,7 triliun dan Kartu Prakerja Rp1,4 triliun.
Sementara untuk program Perlindungan Masyarakat sudah terealisasi Rp49,27 triliun atau 32 persen, yang terdiri dari PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, dan BT-PLKWN, serta Kartu Prakerja.
Menuju Endemi
Berbagai kebijakan pemerintah telah diambil akibat Pandemi Covid 19 dengan harapan Covid akan segera berakhir dan tingkat kesehatan masyarakat terus diupayakan melalui pemberian Vaksin 1 dan 2 sehingga lebih dari 70 persen jumlah penduduk sudah divaksin. Program ini merupakan suatu langkah p yang tentu saja memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Menurut data dari Kemenkeu Pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui APBN tahun 2021 untuk vaksin Covid-19 sebesar Rp13,92 triliun. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb), hingga tanggal 23 April 2021, anggaran vaksin tercatat telah terealisir Rp6,92 triliun. Dan tentu akan terus bertambah hingga tahun 2022 sampai seluruh program vaksin terselesaikan.
Demikian halnya melalui program PEN melalui beberapa kebijaksanaan sudah dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan beberapa kebijakan penaganan Covid telah dilakukan dan hasilnya terjadi penurunan yang sangat signifikan dan bahkan beberapa hal sudah mulai ada pelenggaran mulai dari pembebasan tes PCR dan antigen untuk yang menggunakan transportasi darat laut dan udara, pemberian ijin mudik lebaran dan pelonggaran PPKM, ini semua menunjukkan bahwa kondisi pandemi semakin menurun, aktifitas masyarakat mulai menggeliat dan ekonomi bergerak .
Sesuai dengan keterangan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melalui Juru bicara Wiku Adisasmito melalui kanal Yuotube BNBP menyatakan bahwa Indonesia sudah mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa kondisi saat ini bisa dikatakan Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi,”j
Selanjutnya Pemerintah mengklaim penularan Covid-19 di Indonesia sudah berkurang signifikan. Data Satgas Covid-19 mencatat angka kasus berada di bawah 1.000 selama 25 hari terakhir. Selain itu angka keterisian tempat tidur rumah sakit berada di angka 2 persen, begitu pula angka kematian menurun.
Kesimpulan
Dari beberapa uraian yang sudah disampaikan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu Program extra ordinary Pemerintah, masih perlu untuk dioptimalkan dalam upaya mempercepat pertumbuhan
sektor-sektor ekonomi yang terpuruk sebagai dampak pandemi Covid 19 , walaupun memang hasilnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat yang terdampak namun sasaran harus lebih terarah lagi dan perlu pengawaasan dalam pelaksanaan sehingga betul-betul tepat sasaranan.
Program Vaksin yang menggunakan anggaran yang cukup besar dan sudah menjangkau lebih 70!prosen yang harus divaksin 1-2 menjadi bagain untuk program penyehatan masyarakat agar tidak mudah terkeena Virus kemudian dilanjutkan dengan vaksin 3 (booster) untuk sebagian, dan apakah akan dilanjutkan sampai tuntas, sementara sudah terjadi penurun yang cukup signifikan terhadap covid 19.
Dengan berbagai kebijakan terkait dengan pembebasan PCR dan test Antigen merupakan pertanda ekonomi mulai bergerak ditambah dengan pemberian ijin mudik lebaran beberapa waktu yang menjadikan kondisi nyata bergerak di semua sektor didaerah dan akan mengkkntribusi pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Pernyataan Satuan tugas covid sebagaimana disampaikan oleh juru bicaranya pada pertengahan April tahun ini disebutkan bahwa Indonesia pada saat ini sudah berada pada kondisi menuju transisi endemi karena sudah terjadi penurunan yang signifikan terhadap penyebaran Covid 19 mengingat pada 25 hari terakhirposisinya menjadi dibawah seribu dan hal ini kan menjadi pertanda bahwa pandemi akan bergerak menjadi endemi dan pada gilirannya pada tahun ini Indonesia akan dinyatakan bebas Covid 19 yang artinya adalah bahwa Covid 19 sudah berakhir dan tinggal menata kembali sektor-sektor yang terdampak.
