Siap-siap! Jokowi Bakal Segera Setop Ekspor Bauksit dan Timah

Oleh : Ridwan | Kamis, 19 Mei 2022 - 09:45 WIB

Ilustrasi Pengolahan Bauksit (Ist)
Ilustrasi Pengolahan Bauksit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah Indonesia akan melarang ekspor bauksit dan timah pada tahun ini sebagai upaya untuk bisa membangun hilirisasi mineral.

Larangan tersebut merupakan interpretasi arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membangun hilirisasi dan membangun industri berbasis energi baru terbarukan dan ramah lingkungan.

"Kami dari Kementerian Investasi menterjemahkan dengan transformasi ekonomi lewat hilirisasi dengan pendekatan pengelolaan sumber daya alam. Nikel, kita setop. Bauksit sebentar lagi kita akan setop. Di 2022 bauksit akan kita setop dan di 2022 akhir kita juga akan setop ekspor timah,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Dalam Road to G20: Investment Forum “Mendorong Percepatan Investasi Berkelanjutan dan Inklusif”yang dipantau dari Jakarta, Rabu (18/5).

Menurut Menteri Bahlil, dihentikannya ekspor mineral akan mendorong terjadinya hilirisasi yang memberikan nilai tambah maksimal bagi dalam negeri.

Ia menyebutkan larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah sudah terbukti justru meningkatkan ekspor produk turunan nikel yaitu stainless steel.

“Apa yg terjadi, di tahun 2022, ekspor kita untuk hasil nikel hanya 2 miliar dolar AS. Dan di 2022, ekspor hilirisasi dari stainless steel, itu sudah mencapai 20 miliar dolar AS,” terangnya.

Larangan ekspor komoditas tambang dan mineral juga dinilai memberi dampak positif terhadap neraca perdagangan, terutama dengan China.

“Bahkan sekarang defisit neraca perdagangan kita dengan China itu tidak lebih dari 2 miliar dolar AS. Di 2022, itu pasti akan terjadi surplus neraca perdagangan kita dengan China, kontribusi kita dari hilirisasi nikel,” katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberanian pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah tambang membuahkan dampak positif terhadap neraca perdagangan, sehingga kebijakan tersebut akan dilanjutkan.

“Keberanian kita men-setop itu (ekspor bahan mentah bijih nikel) hasilnya kelihatan. Oleh karena itu kita lanjutkan setop bauksit, tembaga, timah, dan lain-lain,” kata Presiden.

Pemerintah pun berencana melanjutkan kebijakan penghentian ekspor bahan mentah tambang untuk bauksit pada tahun 2022, dan selanjutnya tembaga, dan lainnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bincang Duta Baca Indonesia di Kabupaten Buleleng, Bali.

Kamis, 25 April 2024 - 23:23 WIB

Bincang Duta Baca Indonesia, Kabupaten Buleleng Bali Siap Atasi Globalisasi Lewat Perpustakaan

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, tantangan globalisasi harus disikapi dengan adaptif agar perpustakaan tidak termarginalkan. Literasi juga diharap bisa menjawab tantangan…

Bank DKI gelar halal bihalal

Kamis, 25 April 2024 - 21:52 WIB

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Sebagai BUMD Penyumbang Dividen Terbesar

Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta…

Sidharth Malik, CEO, CleverTap

Kamis, 25 April 2024 - 19:51 WIB

CleverTap Boyong 10 Penghargaan Bergengsi di Stevie Awards 2024

CleverTap, platform engagement all-in-one, membawa pulang 10 penghargaan bergengsi dari Stevie Awards 2024, platform penghargaan bisnis pertama di dunia. Perusahaan mendapat pengakuan global…

Adi Nugroho, Praktisi HRD, Mahasiswa Magister Fakultas Management Technology President University.

Kamis, 25 April 2024 - 19:40 WIB

Anda Lulusan SMK : Penting Untuk Memiliki Strategi 'Memasarkan' Diri

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah membawa manusia pada era industry 4.0. Perkembangan tersebut membawa perubahan disetiap lini kehidupan termasuk di ranah Pendidikan dan industri.…

Diskusi bertajuk Tuntutan Implementasi Bisnis Properti & Pembiayaan Hijau (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Kamis, 25 April 2024 - 19:33 WIB

Kian Prospektif, Stakeholder Harap Insentif Properti Hijau

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendorong konsep bisnis berkelanjutan di sektor properti termasuk sektor pembiayaannya.