Miris, Masih Tumpang Tindih! Persoalan Tata Kelola Tambang Pasir Laut Perlu Segera Diatasi

Oleh : Kormen Barus | Jumat, 13 Mei 2022 - 09:15 WIB

Salah satu lokasi yang dilarang menambang pasir laut
Salah satu lokasi yang dilarang menambang pasir laut

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Persoalan tata kelola pertambangan pasir laut diharapkan segera dapat teratasi agar kepastian dari sisi ekonomi maupun lingkungan tidak menggantung. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memang terlihat terdapat tumpang tindih dalam persoalan tersebut.

"Antara (tata kelola) di Kementerian ESDM yaitu KKP ini harus diselesaikan satu suara. Dimana yang harus mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kami minta pemerintah satu sikap itu dengan Keputusan Presiden yang ada sebelumnya," ujarnya, seperti dikutip industry.co.id,  Jumat (13/5/2022).

Dalam pertemuan itu, Ridwan mengatakan ia sempat mengusulkan alternatif bahwa dalam Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) terdapat pasal yang mampu mengakomodasi pemberian kewenangan Menteri kepada Gubernur di daerah tertentu untuk menerbitkan IUP. "Sehingga dua kementerian tadi dapat memberikan rekomendasi saja sesuai lingkup kerja masing-masing," ungkapnya.

Sementara itu dalam forum ini juga terdapat pemaparan dari kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau adanya kemungkinan proses tambang pasir laut berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar nelayan. Maka dari itu Ridwan mengusulkan pula agar pemberian IUP harus diperlakukan seketat mungkin.

Sebab kata Legislator dapil Jawa Timur V itu, berkaca dari pengalaman sebelumnya banyak IUP yang sudah terbit hanya diperjualbelikan tanpa tindak lanjut kembali. Ridwan berharap persoalan tata kelola dapat segera diselesaikan agar, tidak hanya berdampak pada ekonomi dan pemasukan negara, namun juga bagi pendapatan daerah dan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Turut hadir dalam pertemuan Bupati Kabupaten Lingga M. Nizar yang mengatakan terdapat beberapa perusahaan pertambangan pasir laut di area nya yang berdekatan dengan kampung warga yang berprofesi sebagai nelayan. Ia berharap pemerintah pusat dalam memperhatikan pemberian izin kepada sektor swasta tersebut.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Ayi Pariyana menyampaikan terima kasihnya atas forum dari kunker reses Komisi VII yang turut menyertakan pihak pengusaha. Ia menyatakan harapannya agar persoalan tata kelola pertambangan pasir laut di Indonesia dapat segera diselesaikan. (Persoalan Tata Kelola Tambang Pasir Laut Perlu Segera Diatasi

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) reses Komisi VII ke BP Batam bertemu berbagai pihak terkait di Batam, Rabu (11/5/2022). Foto: Agung/Man

Persoalan tata kelola pertambangan pasir laut diharapkan segera dapat teratasi agar kepastian dari sisi ekonomi maupun lingkungan tidak menggantung. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memang terlihat terdapat tumpang tindih dalam persoalan tersebut.

"Antara (tata kelola) di Kementerian ESDM yaitu KKP ini harus diselesaikan satu suara. Dimana yang harus mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kami minta pemerintah satu sikap itu dengan Keputusan Presiden yang ada sebelumnya," ujarnya ditemui usai Kunjungan Kerja (Kunker) reses Komisi VII ke BP Batam bertemu berbagai pihak terkait di Batam, Rabu (11/5/2022).

Dalam pertemuan itu, Ridwan mengatakan ia sempat mengusulkan alternatif bahwa dalam Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) terdapat pasal yang mampu mengakomodasi pemberian kewenangan Menteri kepada Gubernur di daerah tertentu untuk menerbitkan IUP. "Sehingga dua kementerian tadi dapat memberikan rekomendasi saja sesuai lingkup kerja masing-masing," ungkapnya.

Sementara itu dalam forum ini juga terdapat pemaparan dari kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau adanya kemungkinan proses tambang pasir laut berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar nelayan. Maka dari itu Ridwan mengusulkan pula agar pemberian IUP harus diperlakukan seketat mungkin.

Sebab kata Legislator dapil Jawa Timur V itu, berkaca dari pengalaman sebelumnya banyak IUP yang sudah terbit hanya diperjualbelikan tanpa tindak lanjut kembali. Ridwan berharap persoalan tata kelola dapat segera diselesaikan agar, tidak hanya berdampak pada ekonomi dan pemasukan negara, namun juga bagi pendapatan daerah dan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Turut hadir dalam pertemuan Bupati Kabupaten Lingga M. Nizar yang mengatakan terdapat beberapa perusahaan pertambangan pasir laut di area nya yang berdekatan dengan kampung warga yang berprofesi sebagai nelayan. Ia berharap pemerintah pusat dalam memperhatikan pemberian izin kepada sektor swasta tersebut.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Ayi Pariyana menyampaikan terima kasihnya atas forum dari kunker reses Komisi VII yang turut menyertakan pihak pengusaha. Ia menyatakan harapannya agar persoalan tata kelola pertambangan pasir laut di Indonesia dapat segera diselesaikan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi

Kamis, 26 Mei 2022 - 03:00 WIB

PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 di Indonesia

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Majelis Umum PBB, Abdulla Shahid, menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada…

Pergantian Komisaris Independen SUCOFINDO- Zainal Abidin

Kamis, 26 Mei 2022 - 00:02 WIB

Zainal Abidin Diangkat Jadi Komisaris Independen Sucofindo

Jakarta– Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SUCOFINDO mengambil keputusan untuk mengangkat Zainal Abidin sebagai Komisaris Independen PT SUCOFINDO menggantikan Achmad Sudrajat,…

Woo Yeul Lee sebagai Direktur Utama KB Bukopin

Rabu, 25 Mei 2022 - 22:22 WIB

Woo Yeul Lee Ditetapkan Direktur Utama KB Bukopin yang Baru

PT Bank KB Bukopin Tbk menetapkan Woo Yeul Lee sebagai Direktur Utama KB Bukopin yang baru.

Ilustrasi Avarta

Rabu, 25 Mei 2022 - 21:18 WIB

Mengenal Avarta, Wallet Crypto Aman dengan Biometrik

Salah satu aspek penting menjaga keamanan aset adalah melakukan otentikasi, dengan begitu para pencuri akan kesulitan mencuri aset dan investor bisa lebih waspada dengan aset yang mereka miliki.

Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pemprov DKI Jakarta Gandeng Pemkab Sleman Kembangkan Budidaya Padi Gunakan Pupuk Organik ExtraGEN

Rabu, 25 Mei 2022 - 20:31 WIB

Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pemprov DKI Jakarta Gandeng Pemkab Sleman Kembangkan Budidaya Padi Gunakan Pupuk Organik ExtraGEN

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya melakukan kegiatan perjanjian kerjasama budidaya padi dengan petani di Kabupaten Sleman melalui PT…