DPR Desak Penerapan Jaminan Produk Halal

Oleh : Irvan AF | Selasa, 13 Juni 2017 - 15:55 WIB

Ilustrasi label halal di restoran. (Geography Photos)
Ilustrasi label halal di restoran. (Geography Photos)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad mengingatkan pentingnya penerapan jaminan produk halal oleh berbagai kalangan di Tanah Air yang juga merupakan amanah dari Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

UU No 33 Tahun 2014 diharapkan memberi kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar," kata Noor Achmad dalam rilis di Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Menurut dia, sistem jaminan produk halal tersebut dibuat untuk menjamin ketersediaan produk halal serta menumbuhkan kesadaran mengenai kepentingan jaminan produk halal.

Noor memaparkan UU No 33/2014 mengatur beberapa pokok antara lain menjamin kehalalan produk barang/jasa seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan masyarakat.

Sebagaimana diwartakan, sejumlah korporasi besar di luar sektor pangan seperti produsen pulp dan kertas APP Sinar Mas juga telah berinovasi dalam mengimplementasikan sistem jaminan halal sebagai bagian terintegrasi dari kebijakan APP dalam memproduksi produk kertas halal.

"Hal ini merupakan komitmen inovasi APP dalam menyediakan produk khusus bersertifikasi halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk halal," kata Product Manager of Color Paper and Indah Kiat Stationery, Citra Yulia.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan guna menyikapi meningkatnya keinginan umat muslim di seluruh dunia untuk menjalani hidup sesuai syariat Islam dalam setiap aspek kehidupannya, tanpa terkecuali.

Pada tahun 2015, industri halal global diperkirakan mencapai 1,8 triliun dolar AS dan nilai ini diprediksi akan terus meningkat menjadi 2,6 triliun dolar AS pada tahun 2020 mendatang.

"Tak hanya berfokus pada industri pengolahan pangan, pasar halal global saat ini juga sudah mencakupi produk farmasi, kosmetik, kesehatan, peralatan mandi bahkan perangkat medis," ucapnya dan menambahkan, industri halal kini juga menjangkau komponen sektor jasa seperti logistik, pemasaran, percetakan, pengemasan, branding dan pembiayaan.

Sertifikat halal tersebut diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJL) 23000 yang memastikan bahwa bahan baku dan zat yang terkandung dalam setiap produk sesuai dengan syariah Islam.

Bahan baku produk halal APP Sinar Mas bebas dari kandungan unsur haram seperti babi, alkohol, ataupun bahan turunan non halal lainnya. APP Sinar Mas juga menggunakan sistem berteknologi khusus serta memiliki gudang penyimpan kertas terpisah guna menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Rabu, 18 September 2019 - 18:15 WIB

Menperin Akui Investasi Korsel Perkuat Struktur Industri Manufaktur RI

Kementerian Perindustrian aktif menarik investor Korea Selatan untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia agar bisa memperkuat struktur sektor manufaktur di dalam negeri. Langkah ini juga…

Noesita Indriyani Ketua Panitia Pelaksana HLN ke-74.

Rabu, 18 September 2019 - 18:00 WIB

MKI Dukung Pengembangan Energi Terbarukan dan Teknologi Terkait Listrik 4.0

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) mengadakan press conference terkait “Road to HLN”, 20 Hari Menjelang Penyelenggaranaan Acara Hari Listrik Nasional ke-74. Pelaksanaan Press Conference…

Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta

Rabu, 18 September 2019 - 17:12 WIB

Indonesia Fintech Expo 2019 Komitmen Regulator dan Industri Fintech Terhadap Inklusi Keuangan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) akan menyelenggarakan Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 pada tanggal 23 dan 24 September 2019 di…

Kepala BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara

Rabu, 18 September 2019 - 17:05 WIB

Kemenperin Tunjuk 10 Perusahaan Jadi Pilot Pendampingan Industri 4.0

Kementerian Perindustrian telah melakukan pendampingan implementasi perdana industri 4.0 kepada 10 perusahaan manufaktur nasional.

Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk

Rabu, 18 September 2019 - 17:00 WIB

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma (Persero) Tbk

PT Kimia Farma (Persero) Tbk (Kimia Farma) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada Rabu, 18 September 2019. Keputusan RUSPLB menyetujui Penambahan Modal Perseroan…