INDUSTRY.co.id - Jakarta, Komisi VII DPR RI mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif subtitusi atau pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk memenuhi energi di rumah tangga.

Langkah strategis ini diyakini bisa menekan impor LPG (elpiji) dan membantu anggaran negara untuk mengurangi subdisi terhadap LPG.

“Saya terus terang betul-betul ingin mendorong DME ini dapat mensubsitusi elpiji. Penggunaan elpiji itu sudah cukup tinggi, kurang lebih 96 persen masyarakat Indonesia, khususnya rumah rumah tangga menggunakan elpji," kata Dony Maryadi Oekon, dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada Minggu (28/3/2021).

"Di satu sisi elpiji menjadi bahan bakar yang paling mahal dan saat ini kita hampir seratus persen impor,” sambungnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, pada kondisi saat ini batu bara sudah mulai ditinggal dan menurun penggunaannya.

Lantaran berlakunya Persetujuan Paris (Paris Agreement), yang merupakan perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Oleh karena itu, sudah saatnya DME ini digunakan sebagai subsitusi sumber energi bagi pemerintah yang mempertimbangkan pada dampak lingkungan. 

Selain itu, DME dinilai lebih mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan meminimalisir gas rumah kaca hingga 2 persen. 

Kalau elpiji per tahun menghasilkan emisi 930 kg CO2, dengan DME berkurang menjadi 749 kg CO2 (data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral-red).

Oleh karena itu, Dony berharap kepada PT Bukit Asam Tbk yang merupakan emiten pertambangan batu bara terbesar di Indonesia, ke depannya mampu mengembangkan dan memproduksi DME ini guna membantu negara dalam mengurangi subsidi terhadap elpiji.

“Saya pikir menjadi poin tertinggi dan saya harapkan PT Bukit Asam menjadi primadona dalam memproduksi DME ini,” tuturnya saat melakukan kunjungan kerja Komisi VII ke Bukit Asam beberapa waktu lalu.