INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sepakat untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terampil sesuai kebutuhan dan perkembangan era revolusi industri 4.0.

Komitmen kedua belah pihak ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar dengan Kepala BSN Bambang Prasetya di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

MoU ini ditujukan untuk Pengembangan SDM Industri melalui Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).

“Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang telah diluncurkan Bapak Presiden Joko Widodo pada April lalu, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah peningkatan kualitas SDM," tegas Haris.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang bakal dilakukan Kemenperin dan BSN, antara lain menyiapkan infrastruktur dalam memacu kompetensi SDM di bidang SPK yang meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), asesor, dan sertifikasi kompetensi.

"Kami juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan," papar Haris.

MoU ini berlaku selama lima tahun dan dimulai sejak tanggal ditandatangani, serta dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak secara tertulis.

Haris optimistis, apabila nota kesepahaman ini dijalankan secara baik dan tepat, diyakini mampu mendukung tercapainya target di dalam Making Indonesia 4.0. 

Pada kesempatan yang sama, Bambang menyampaikan, pihaknya menyambut baik langkah sinergi yang dilakukan Kemenperin dan BSN untuk meningkatkan keterampilan SDM industri di Indonesia.

"Pasalnya, sangat penting program ini karena industri merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya.

Bambang menambahkan, untuk membangun industri nasional yang berdaya saing, investasi yang juga dibutuhkan adalah pendidikan. "Peranan pengetahuan mengenai standardisasi di sektor riil sangat perlu untuk mendukung value chain," imbuhnya.

SDM industri bidang SPK ini, antara lain akan berpartisipasi  dalam pengembangan Standar Nasional Indonesi (SNI) melalui hilirisasi riset.