INDUSTRY.co.id - Jakarta – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) mendukung langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyoroti persoalan harga gas industri kepada PT Pertamina (Persero). KAHMI menilai industri nasional membutuhkan perubahan mendasar pada tata kelola gas, bukan sekadar penyesuaian harga.

KAHMI Tekstil menyambut positif perhatian Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mempertanyakan persoalan harga gas industri kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri dalam agenda Rakernas KSPI/KSPSI pada 23 Juni 2026.

Meski demikian, organisasi tersebut menilai wacana "penyesuaian" harga dan tata kelola pasokan gas industri belum cukup menjawab persoalan yang selama ini dihadapi pelaku industri.

Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto mengatakan, kondisi industri saat ini membutuhkan langkah yang lebih mendasar agar sektor manufaktur nasional tetap mampu bersaing.

"Kami mengapresiasi perhatian Pak Sufmi Dasco terhadap persoalan ini. Namun istilah penyesuaian terasa kurang tepat jika melihat kondisi di lapangan. Yang dibutuhkan bukan penyesuaian, tetapi perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola gas industri nasional," kata Agus dalam keterangannya, Rabu (25/6).

Menurut KAHMI Tekstil, persoalan utama bukan hanya tingginya harga gas, tetapi juga terbatasnya realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang selama ini menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga daya saing sektor manufaktur.

Saat ini industri disebut hanya memperoleh pasokan AGIT dengan harga sekitar US$7 per MMBTU sebesar 30-47 persen dari total kebutuhan. Sementara kebutuhan sisanya harus dipenuhi melalui pembelian LNG atau skema gas komersial yang harganya dapat mencapai US$23 per MMBTU.

Kondisi tersebut dinilai membuat biaya energi industri Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, India, hingga Tiongkok.

"Jangan sampai industri nasional dipaksa membeli gas mahal agar keuntungan dinikmati korporasi besar. Filosofi pengelolaan energi nasional seharusnya memaksimalkan manfaat ekonomi nasional, bukan hanya laba sektor energi," ujar Agus.

KAHMI Tekstil menilai tingginya harga gas industri tidak sekadar menjadi persoalan sektor energi, melainkan berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap ekonomi nasional.

Menurut Agus, kenaikan biaya energi dapat memicu penurunan daya saing industri, berkurangnya kapasitas produksi, hingga risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ketika biaya energi meningkat, industri kehilangan daya saing. Saat daya saing turun, produksi bisa berkurang dan PHK menjadi pilihan terakhir. Dampaknya bisa dirasakan jutaan pekerja dan keluarganya," katanya.

KAHMI Tekstil menilai momentum yang muncul dari perhatian publik terhadap isu harga gas harus menjadi awal evaluasi besar terhadap kebijakan energi nasional.

Sebagai negara produsen gas, Indonesia dinilai seharusnya mampu menghadirkan harga energi yang kompetitif bagi sektor industri dalam negeri.

KAHMI juga mendesak pemerintah agar memastikan realisasi AGIT atau HGBT sesuai kebutuhan industri, memprioritaskan pasokan gas bagi sektor padat karya, serta mengevaluasi mekanisme distribusi dan harga gas industri.

"Masa depan industri nasional tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan segelintir pihak yang menikmati tingginya harga energi," pungkas Agus.