INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memaparkan arah kebijakan sektor pariwisata nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 pada Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, menjelaskan bahwa RKP 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” yang sejalan dengan Prioritas Nasional atau Asta Cita ke-3.

Dalam paparannya, Widiyanti menegaskan bahwa pembangunan pariwisata ke depan tidak lagi semata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, melainkan pada kualitas pengalaman wisata dan keberlanjutan dampaknya bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan pariwisata memberikan dampak ekonomi yang nyata dan merata, mulai dari membuka lapangan kerja baru, memperkuat pelaku ekonomi kreatif, hingga menggerakkan ekonomi masyarakat lokal secara langsung. Pada saat yang sama, keberlanjutan menjadi fondasi utama agar kekayaan alam dan budaya Indonesia tetap lestari untuk generasi mendatang,” ujar Widiyanti.

Kemenpar menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara pada 2027 mencapai 17,6 juta hingga 19,1 juta kunjungan atau tumbuh 8,5–10 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan (Average Spending per Arrival/ASPA) ditargetkan mencapai US$1.447–1.497, meningkat 5,5–6,6 persen.

Di pasar domestik, perjalanan wisatawan nusantara diproyeksikan mencapai 1,28 miliar perjalanan. Sementara devisa pariwisata ditargetkan berada pada kisaran US$25,5–28,6 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 27,33 juta orang.

Menurut Kemenpar, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,8–6,5 persen. Selain itu, sektor akomodasi, makanan, dan minuman ditargetkan tumbuh 8,7–9,3 persen, sementara kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan mencapai 4,7–4,8 persen.

Untuk mencapai target tersebut, Kemenpar akan memperkuat sejumlah program strategis, antara lain pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, penyelesaian 10 destinasi prioritas dan pembangunan tiga destinasi regeneratif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemasaran pariwisata, pengembangan atraksi dan Event by Indonesia, penguatan industri dan rantai pasok yang inklusif, pengembangan desa wisata, peningkatan keselamatan berwisata, serta transformasi digital melalui konsep Tourism 5.0.

Dalam kesempatan itu, Kemenpar juga menyoroti capaian program desa wisata yang terus menunjukkan tren positif. Jumlah desa wisata yang terdaftar dalam Jejaring Desa Wisata (Jadesta) meningkat dari 6.148 desa pada 2025 menjadi 6.262 desa pada 2026.

Sementara itu, kunjungan ke 50 Desa Wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) meningkat signifikan dari 14,93 persen pada 2024 menjadi 44,81 persen pada 2025, dengan total lebih dari 2,3 juta kunjungan wisata.

Dampak ekonomi yang dihasilkan juga terus bertumbuh. Pendapatan sektor pariwisata pada 50 desa wisata ADWI tercatat mencapai Rp59,60 miliar pada 2025, meningkat 29,41 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp46,05 miliar. Pada 2023, angka tersebut masih berada di level Rp38,48 miliar.

“Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang tepat mampu mendorong desa wisata tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Widiyanti.

Meski demikian, Kemenpar menghadapi tantangan berupa penurunan pagu indikatif anggaran tahun 2027 menjadi Rp1,01 triliun atau turun 29,6 persen dibandingkan pagu 2026. Penurunan terbesar terjadi pada Program Pariwisata yang berkurang 65 persen serta Program Pendidikan dan Vokasi yang turun 45 persen.

Menurut Kemenpar, keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi jangkauan berbagai program, mulai dari pembinaan SDM pariwisata, pendampingan dan sertifikasi desa wisata, promosi di pasar domestik dan internasional, dukungan event daerah, hingga penguatan investasi dan pengembangan destinasi.

“Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan sektor pariwisata,” tegas Widiyanti.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang terus diberikan Komisi VII DPR RI dalam mengawal pembangunan sektor pariwisata nasional.

“Bersama-sama, kita kawal pariwisata Indonesia yang tangguh, inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.