INDUSTRY.co.id - Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI) menginginkan pemerintah dapat menggenjot tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam transmisi proyek 35.000 megawatt (MW) yang merupakan salah satu program andalan pemerintah.
"Kami berharap pemerintah mendorong TKDN di transmisi 35.000 MW tahun depan. Ini salah satu langka awal mendorong gairah di industri peralatan dan konstruksi listrik nasional," kata Sekretaris Jenderal APLSI Priamanaya Djan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/12).
Menurut dia, cara tersebut merupakan upaya yang ampuh dalam rangka mendorong gairah industri peralatan listrik nasional yang sedang loyo.
Pria berpendapat bahwa mendorong TKDN di transmisi saat ini memang cukup realistis sebab teknologi konstruksi baja sudah cukup dikuasai di dalam negeri.
"Kelemahan kita masih di soal turbin dan sedikit di boiler. Jadi, pembangkitnya dari luar tapi kita kejar TKDN di transmisi atau di sutet itu dalam negeri saja," paparnya.
Dia mengingatkan bahwa saat ini TKDN di transmisi mencapai lebih dari 60 persen sehingga perlu digenjot lagi secara maksimal sekaligus mendorong industri baja nasional.
Pria mengatakan, dalam proyek 35ribu MW dibutuhkan transmisi sepanjang 46.000 kilometer atau selingkaran planet bumi.
Sejak diluncurkan tahun 2015, pembangunan transmisi menyerap anggaran sebesar Rp200 triliun untuk lima tahun. "Itu termasuk gardu induk, tower, dan konstruksinya," ungkapnya.
Sedangkan investasi di proyek 35.000 MW sebesar lebih dari Rp 1.100 triliun yang berarti tersedia pasar yang sangat besar, yang dicemaskan Pria hanya diisi dan dimanfaatkan oleh produsen peralatan listrik dari luar negeri.
Dalam catatan Antara menginformasikan bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam rangka mempermudah berbagai urusan perizinan bagi pengembang listrik di berbagai daerah.
"Listrik merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/12).
Menurut Andi, ketersediaan listrik di kawasan timur Indonesia masih menjadi masalah utama seperti banyak IPP (produsen pembangkit listrik independen) yang kerap dipersulit di daerah.
Padahal, dia mengingatkan bahwa investasi listrik itu nantinya akan dinikmati oleh penduduk lokal dan juga akan menggerakkan perekonomian setempat.(Hrb)
