Ini Alasan Ahok Usul Undang-undang BPK Direvisi

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 25 November 2021 - 13:22 WIB

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Dalam diskusi kanal Youtube miliknya, Jumat (19/11), Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya kira, BPK yang harus direvisi undang-undangnya. Saya ngomong jujur, Anda harus revisi UU BPK," kata Ahok, sapaannya, dalam diskusi kanal Youtube miliknya, Jumat (19/11), seperti dikutip industry.co.id.

Ia mengungkapkan salah satu indikator perlunya UU BPK direvisi lantaran oknum BPK masuk bui karena bermain dengan pejabat publik tertentu. Hal itu dikarenakan BPK dalam prakteknya tidak diawasi oleh pihak ketiga.

Ahok juga menceritakan pengalamannya sebagai gubernur DKI Jakarta dan harus berurusan dengan BPK terkait lahan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Saat itu, lanjutnya, BPK mempertanyakan alasan Ahok membeli lahan dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi. Padahal, sebagai gubernur, ia dinilai dapat menentukan NJOP yang rendah agar tidak menimbulkan kerugian negara.

"Dia mempersoalkan, kenapa Anda beli tanah dengan harga NJOP, sedangkan Anda seorang gubernur bisa menentukan NJOP berapa. Kenapa anda gunakan NJOP yang mahal, sementara di gang-gang belakang ada NJOP yang murah," terang dia.

Ahok berpendapat pembelian tanah menggunakan NJOP merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.

Ia justru membalas dengan kerugian negara yang dihasilkan dari penggunaan layanan jasa notaris dalam mengurus tanah. Padahal, menurutnya, dalam aturan tertentu mengatur tanah yang dibeli pemerintah tidak perlu menggunakan notaris.

"Untuk pembelian tanah atau apapun kepentingan publik tidak perlu notaris atau PPAT, ada keputusan dari BPN, nggak perlu pake notaris. Kenapa masih banyak pemda anggarkan 2 hingga 3 persen notaris, padahal jelas nggak perlu," jelasnya mengutip cnnn.

Ia menilai seharusnya kejadian tersebut yang menjadi objek temuan BPK dan dianggap sebagai kerugian negara.

Sebagai informasi, UU BPK yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Aturan tersebut mencabut UU sebelumnya, yakni bernomor 5 Tahun 1973 tentang BPK.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kementerian BUMN Tetapkan Direktur dan Pengalihan Tugas Direksi RNI

Minggu, 05 Desember 2021 - 23:11 WIB

Kementerian BUMN Tetapkan Direktur dan Pengalihan Tugas Direksi RNI

Jakarta – Kementerian BUMN menetapkan Adhi Cahyono Nugroho sebagai Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sesuai Keputusan…

Misi Melatih Lazzie Jadi Bintang Dapat Rumah di Lazada 12.12 Grand Giveaway Satu Unit Rumah Senilai 1,5 Miliar di BSD City Siap Diserahterimakan

Minggu, 05 Desember 2021 - 23:03 WIB

Wow! Misi Melatih Lazzie Jadi Bintang Dapat Rumah di Lazada 12.12 Grand Giveaway

Jakarta- Menyambut Hari Belanja Online Nasional tanggal 12 Desember 2021, sebagai pelopor Harbolnas, Lazada Indonesia mengadakan program Lazada 12.12 Grand Giveaway

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Yayasan BSMU menyalurkan bantuan kepada korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Minggu (5/12).

Minggu, 05 Desember 2021 - 20:42 WIB

BSI Kirimkan Relawan Medis ke Lokasi Terdampak Erupsi Semeru

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Yayasan BSMU menyalurkan bantuan kepada korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari BSI…

Bank BTN melalukan sosialisasi program "Kangen" bagi para agen real estate . Selain memberikan reward bagi para agent, program tersebut memberikan banyak keuntungan bagi nasabah.

Minggu, 05 Desember 2021 - 20:09 WIB

Pacu Penyaluran KPR, BTN Rangkul Agen Properti Lewat Program 'Kangen'

Surabaya-Untuk mengejar pencapaian penyaluran Kredit Pembiayaan Perumahan (KPR) tahun ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus berinovasi memperluas sayap pemasarannya diantaranya dengan…

Menkeu Sri Muyani saat meluncurkan materai elektronik

Minggu, 05 Desember 2021 - 20:00 WIB

Meterai Elektronik Tawarkan Solusi Mudah Bayar Pajak Atas Dokumen Elektronik

Pada 2020 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Ketentuan perundangan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan ketertiban administratif…