INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani kesepakatan kerjasama untuk meningkatkan sektor pengetahuan di Indonesia melalui program yang dijalankan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) Fase 2.
Seperti diketahui sebelumnya, KSI Fase 1 telah berjalan selama empat tahun, dimulai pada Mei 2013 dan akan berakhir pada Juni 2017.
Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian PPN atau Sekretaris Utama Bappenas, Imron Bulkin, dan Minister-Counsellor, Development Cooperation, The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT),Fleur Davis.
Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia melalui program KSI memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah kita dalam proses pembuatan kebijakan publik dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Ke depannya, kami akan terus fokus untuk memperbaiki sektor pengetahuan di Indonesia dengan dukungan KSI," ungkap Imron Bulkin di Jakarta (31/5/2017)
Penandatanganan ini menandai komitmen dari Pemerintah Indonesia dan PemerintahAustralia untuk melanjutkan dukungan dalam meningkatkan sektor pengetahuan di Indonesia, terutama dalam bekerja dengan berbagai mitra untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat penggunaan bukti dan analisisi dalam pembuatan kebijakan, dan sekaligus mengatasi permasalahan berbagai sistem informasi dan manajemen pengetahuan pemerintah yang tidak saling terhubung atau terintegrasi.
Dikesempatan yang sama, Fleur Davis mengatakan, Penandatanganan kali ini untuk program Knowledge Sector Initiative Phase 2. "Propgram ini menandai dimulainya babak baru yang penting dalam kemitraan yang erat antara Pemerintah Australia dan Indonesia dalam sektor pengetahuan dan riset. ucapnya.
Dalam empat tahun terakhir, KSI telah berhasil membangun kapasitas penelitian dan tata kelola dari 16 lembaga penelitian kebijakan serta sejumlah badan pemerintah yang memainkan peran penting dalam mengintegrasikan bukti ke dalam pembuatan kebijakan. KSI telah membangun hubungan yang kuat antara pelaku terdepan di sektor pengetahuan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang menghasilkan adanya kesadaran akan pentingnya sektor pengetahuan yang dinamis untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
"Di Fase II, KSI akan terus mendukung lebih banyak kebijakan publik berdasar bukti melalui bukti berkualitas, wacana publik, lingkungan yang mendukung, manajemen informasi dan pengetahuan dan kapasitas kelembagaan," tutup Fleur.