Pak Jokowi Tolong Dengarkan! Ini Jeritan Asosiasi Pilot Garuda Soal Test PCR Jadi Syarat Utama Terbang

Meski kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra juga ditolak oleh masyarakat, pemerintah kembali merencanakan menjadikan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan di masa pandemi COVID-19 untuk semua moda transportasi.

Asosiasi Pilot Garuda (APG) menyatakan keberatan dengan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa -Bali.

Selain itu, mereka juga keberatan atas Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 dan SE Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 tentang yang mensyaratkan penumpang pesawat harus menunjukkan bukti negatif covid-19 dengan metode tes PCR.

Plt Presiden Asosiasi Pilot Garuda Donny Kusmanagri mengatakan APG mengapresiasi pencapaian pemerintah yang berhasil menekan angka penularan covid-19. Pihaknya juga sangat mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19.

"Namun penerapan aturan di atas sangat kami sayangkan mengingat pemulihan ekonomi dari sektor transportasi udara dan pariwisata dalam dua bulan terakhir sudah menunjukkan proses membaik yang cukup signifikan," ujar Donny dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (25/10).

Ia khawatir pengetatan syarat itu akan kembali memberatkan calon penumpang sehingga berdampak langsung kepada berkurangnya tingkat keterisian pesawat dan kunjungan wisatawan.

Donny mengungkapkan bahwa pengetatan syarat terbang dengan pesawat seharusnya tak dilakukan. Apalagi, teknologi pesawat sudah dilengkapi dengan HEPA filter.

Teknologi itu berfungsi mencegah penularan virus di dalam pesawat. Kata dia, efektifitas pencegahan itu bisa dilihat dari hasil penelitian dari berbagai pihak menunjukkan angka penularan covid-19 di pesawat sangat kecil dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.

Selain itu lanjutnya, protokol kesehatan ketat serta persyaratan vaksinasi yang diberlakukan baik bagi awak pesawat maupun penumpang harusnya membuat pengetatan syarat itu tak diberlakukan.

Karena itulah, ia meminta pihak terkait dapat meninjau kembali atas aturan tersebut.

"Mengingat dampak dari aturan tersebut terhadap industri penerbangan dan pariwisata, kami berharap agar Kementerian dan pihak-pihak terkait melakukan peninjauan kembali dengan tetap memperhatikan kondisi perkembangan penanganan pandemi covid-19 di lndonesia," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pihaknya sadar akan banyaknya kritikan tentang kewajiban PCR sebagai syarat terbang. Namun ia menyampaikan tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan relaksasi sejalan dengan kembalinya aktivitas masyarakat.

"Secara bertahap penggunaan tes PCR juga akan diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru (Natal dan Tahun Baru)," bebernya dalam konferensi pers terkait PPKM, Senin (25/10/2021).

Luhut menilai setelah dilakukan relaksasi terjadi peningkatan mobilitas masyarakat. Berdasarkan hasil survey Balitbang Kementerian Perhubungan, masyarakat yang berada di wilayah Jawa-Bali diperkirakan akan melakukan perjalanan akan mencapai 19,9 juta.

"Peningkatan pergerakan penduduk ini, tanpa pengaturan protokol kesehatan yang ketat, akan meningkatkan resiko penyebaran kasus," ujarnya.