Memburu Utang Negara di BLBI, Mahfud MD: Saat ini Satgas BLBI Diperkuat Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kabareskrim Polri

Oleh : Kormen Barus | Minggu, 10 Oktober 2021 - 12:10 WIB

Mahfud MD (ist)
Mahfud MD (ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, saat ini Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) semakin mantap mengejar kembalinya uang negara yang menggantung dalam kasus BLBI.

Pasalnya kini Satgas tersebut dibekali Keputusan Presiden (Keppres) baru dan personel tambahan, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) di jajaran Pengarah dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri di jajaran Pelaksana.

Mahfud yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI ini menjelaskan, masuknya Kabareskrim Polri ke dalam Satgas BLBI terutama untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana.

“Di dalam Keppres baru ini, ada nama Kabareskrim, masuk di sini karena kalau ada masalah pidana akan segera ditangani. Apa misalnya masalah pidananya? Tanah sudah diselesaikan kepada negara secara sah, tiba-tiba dijual dengan dokumen palsu dan sebagainya, itu nanti pidana. Negara akan turun tangan ada Bareskrim, ada Jamdatun dan Kejaksaan Agung,” ujar Menko Polhukam usai memimpin rapat Satgas BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (07/10/2021).

Sementara itu, imbuh Mahfud, jika Satgas menemui permasalahan terkait dengan tanah, baik permasalahan sertifikat ataupun administrasi lainnya, akan segera ditangani oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Satgas BLBI dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Meski pada dasarnya adalah permasalahan perdata, permasalahan pidana kemungkinan juga akan muncul.

 “Kita memang tekanannya perdata. Tapi saya sudah dibekali dengan dua Keppres, Satgas Hak Tagih Negara atas BLBI itu dulu, dulu modal pertama melakukan langkah-langkah, ternyata di tengah jalan, kemungkinan ada langkah-langkah hukum lain yang dilakukan sehingga saya dimodali Keppres baru lain, yang baru terbit hari Rabu, tanggal 6 Oktober,” ujar Mahfud.

Sampai saat ini, terang Menko Polhukam, sudah ada beberapa langkah yang positif yang dilakukan Satgas, misalnya memastikan aset-aset yang sudah harus dikuasai oleh negara, kemudian melakukan penyitaan uang. Menurut Mahfud, sebagian besar yang dipanggil Satgas datang dan memberi komitmen untuk membayar. Mahfud menegaskan, dalam melakukan berbagai upaya penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, Satgas BLBI akan melakukan tindakan tegas bagi obligor yang tidak serius dalam menunaikan kewajiban.

“Ini semuanya nanti kalau menyangkut hak tagih negara mungkin akan melakukan penyitaan. Kalau sudah dipanggil, terus memberi keterangan kemudian memastikan bahwa kita mempunyai catatan utang. Kalau tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, kita lakukan penyitaan. Mungkin juga ada masalah pidananya,” tegasnya.

Untuk itu, Mahfud meminta agar para obligor bekerjasama dalam mengembalikan kewajibannya kepada negara, terutama dalam kondisi saat ini.

“Saya ingin semuanya bekerjasama, mengembalikan utangnya kepada negara. Karena negara sekarang membutuhkan untuk dikembalikan kepada rakyat. Digunakan untuk kepentingan rakyat, itu tugas negara. Jangan main-main, rakyat sekarang sedang susah, berkali-kali saya katakan, kalau anda main-main nanti akan ada langkah-langkah berikutnya,” pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BTN Peduli Bencana Gempa Bumi Bali

Minggu, 17 Oktober 2021 - 21:52 WIB

BTN Peduli Bencana Gempa Bumi Bali

Pejabat Bank BTN Cabang Denpasar Wahjudi Djoko Poerwanto memberikan bantuan kepada para korban bencana gempa bumi Bali di Karangasem dan Bangli melalui BPBD Provinsi Bali di, Denpasar, Minggu…

Rangkaian Hari Habitat Dunia BTN Gelar Akad Kredit Massal 3.000 Unit

Minggu, 17 Oktober 2021 - 21:48 WIB

Rangkaian Hari Habitat Dunia BTN Gelar Akad Kredit Massal 3.000 Unit

Pasuruan-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar akad kredit massal sebanyak 3.000 unit di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Habitat Dunia yang diperingati…

 Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso (kmps)

Minggu, 17 Oktober 2021 - 19:10 WIB

OJK Siapkan Delapan Arah Kebijakan Strategis Tahun 2022

Manado-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan delapan kebijakan strategis di tahun 2022 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia dengan terus mengoptimalkan manfaat sektor jasa keuangan…

Orangtua Ajarkan Anak Tentang Internet (Ist)

Minggu, 17 Oktober 2021 - 17:00 WIB

Begini Cara Mengajarkan Keamanan Berinternet pada Anak

Sebelum mengedukasi anak mengenai keamanan berinternet, Idayanti Sudiro seorang Certified Life and Wellness Coach menyampaikan, terdapat hal yang harus dipahami oleh orang tua, yaitu menyadari…

Ilustrasi Bermain Media Sosial (Ist)

Minggu, 17 Oktober 2021 - 16:15 WIB

Melihat Sisi Positif dari Bermain Media Sosial

Seiring perkembangan zaman, kehadiran media sosial semakin beragam. Media sosial merupakan sebuah media yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan…