Catat Ya! Ini Pertimbangan Bank Indonesia Soal Proses Perpanjangan Izin Penyelenggara KUPVA BB

Oleh : Kormen Barus | Jumat, 24 September 2021 - 09:42 WIB

Ilustrasi Bank Indonesia (ist)
Ilustrasi Bank Indonesia (ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Salah satu tugas Bank Indonesia (BI) yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BI mengatur, memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau biasa disebut money changer.

Dalam release yang diterima industry.co.id, Jumat (24/9/2021), menerangkan bahwa untuk menyempurnakan ketentuan KUPVA BB yang telah ada, BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/20/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016. Dalam PBI tersebut, pada pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa bagi Penyelenggara KUPVA BB yang memperoleh izin sebelum berlakunya PBI tanggal 3 Oktober 2016, izin tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2021 dan memerlukan perpanjangan izin Bank Indonesia. Permohonan perpanjangan izin dimaksud, sesuai pasal 14 ayat (2) diajukan paling lambat         3 (tiga) bulan sebelum berlakunya izin berakhir, yaitu tanggal 7 Juli 2021.

Dalam proses perpanjangan izin penyelenggara KUPVA BB, beberapa hal yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia, yaitu : 1) Optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha, antara lain jumlah maupun nilai transaksi, pendapatan dan laba usaha, 2) Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku baik dari sisi penyelenggara maupun kepatuhan pemegang  saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, 3) Penerapan prinsip perlindungan konsumen.

Untuk wilayah Jabodebekkar, terdapat 381 penyelenggara KUPVA BB yang tercatat memiliki izin dari Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, yang telah mengajukan perpanjangan izin sampai dengan 7 Juli 2021 sebanyak 225 KUPVA BB. Bagi Penyelenggara KUPVA BB yang belum mengajukan permohonan perpanjangan izin dengan batas waktu tanggal 7 Juli 2021, maka izin penyelenggaraan KUPVA BB yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jika ingin tetap membuka usaha, maka penyelenggara KUPVA BB harus mengajukan izin baru kepada Bank Indonesia. Bagi Penyelenggara KUPVA BB yang berada di Jabodebekkar, pengajuan izin disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, c.q Divisi Perizinan dan Implementasi Sistem Pembayaran sesuai persyaratan yang terdapat dalam PBI tanggal 3 Oktober 2016.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat peresmian fasilitas produksi PT Smoore Technology Indonesia (STI)

Jumat, 01 Juli 2022 - 12:10 WIB

Resmikan Fasilitas Produksi PT STI, Menteri Bahlil Minta Ruang untuk Anak-anak Daerah jadi Tuan Rumah

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir dalam Peresmian Fasilitas Produksi PT Smoore Technology Indonesia (STI) yang berlokasi di Kabupaten Malang.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jumat, 01 Juli 2022 - 12:09 WIB

Kabar Duka Cita, Menpan RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo meninggal dunia, Jumat (1/7/2022). Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menerima laporan dari Ketua Komisi II Ahamd Doli Kurnia. Foto: Jaka/ rni

Jumat, 01 Juli 2022 - 11:17 WIB

DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan, Jaminan Hak Rakyat Papua dalam Pemerataan Pembangunan

Jakarta-Rapat Paripurna DPR RI menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, dukungan…

Ilustrasi tenaga kerja konstruksi

Jumat, 01 Juli 2022 - 11:05 WIB

Tahun 2022-2023, Kementerian PUPR Perbanyak Program Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Vokasional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus melakukan pelatihan dan sertifikasi pada tenaga kerja konstruksi guna meningkatkan kompetensi…

KSP Indosurya

Jumat, 01 Juli 2022 - 11:05 WIB

Sah! KSP Indosurya Berstatus Koperasi dalam Pengawasan Khusus

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) akan menetapkan KSP Indosurya dalam status Koperasi Dalam Pengawasan Khusus menyusul belum tuntasnya proses pembayaran kewajiban terhadap anggota serta…