Soal Pengelolaan Dana Otsus Papua, Kemendagri: Setiap Nilai yang Digelontorkan Pemerintah, Tepat Sasaran Menyasar Langsung kepada Masyarakat Asli Papua

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 12 Agustus 2021 - 13:13 WIB

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Otsus Papua Menuju Masyarakat Sejahtera" pada Senin (9/8/2021).
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Otsus Papua Menuju Masyarakat Sejahtera" pada Senin (9/8/2021).

INDUSTRY.co.id, Jakarta, FMB9 – Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan membuat tata kelola anggaran kebijakan tepat sasaran. Sehingga, akan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Papua dalam beberapa waktu mendatang.
Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Otsus Papua Menuju Masyarakat Sejahtera" pada Senin (9/8/2021).

"Dalam undang-undang yang baru kita buatkan agar memperjelas bagaimana tata kelolanya ke depan yang menyasar kepada masyarakat yang berada di desa maupun distrik di Papua," ujarnya.

Dikatakannya bahwa menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat asli Papua karena Setiap klausul yang tertuang dalam perundangan tersebut secara gamblang menjelaskan tata cara melakukan pengelolaan terhadap alokasi anggaran.

Dengan begitu, setiap nilai yang digelontorkan oleh pemerintah untuk Papua akan menyasar langsung kepada masyarakat. Hal ini akan membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan di Papua di masa mendatang.

"Dana Otsus digunakan untuk kepentingan orang asli Papua. Oleh karena itu, kita buat aturan tata kelola yang benar, agar tepat sasaran," imbuhnya.
Tata kelola yang benar, lanjut dia, sangat diperlukan. Hal ini karena alokasi dana Otsus yang digelontorkan pemerintah bagi Papua sangat besar. Tercatat, dalam 20 tahun terakhir, anggaran Otsus yang telah digelontorkan oleh pemerintah mencapai Rp146,39 triliun.

Pemerintah secara konsisten memberikan dana Otsus kepada dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Dalam periode 2002 hingga 2007, pemerintah hanya memberikan dana Otsus kepada Provinsi Papua di dengan kisaran tiap tahun mencapai Rp1,38 triliun hingga Rp4,30 triliun.

Mulai dari tahun 2008, pemerintah memberikan dana Otsus kepada Provinsi Papua Barat. Dalam periode 2008 hingga 2021 Provinsi Papua Barat menerima dana Otsus dengan kisaran Rp0,68 triliun sampai Rp4,11 triliun. Untuk Provinsi Papua dari mulai 2008 hingga 2021, pemerintah memberikan dana Otsus dengan kisaran Rp3,92 triliun sampai Rp7,91 triliun.

"Memperbaiki proses mekanisme penyaluran dana Otsus yang mewujudkan adanya transparansi dan akuntabilitas proses implementasinya," tuturnya.
Dalam merumuskan perundangan tersebut, pemerintah telah melakukan serangkaian kajian evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari mulai 2008, 2012 ,2013, dan 2018. Secara komprehensif, berbagai pemangku kepentingan melakukan evaluasi kepada penggunaan dana tersebut.

Hasil dari evaluasi tersebut, dipergunakan oleh pemerintah bersama DPR dalam merumuskan revisi perundangan yang berkaitan dengan dana Otsus tersebut. Ke depan, penggunaan dana Otsus dapat diberikan secara tepat sasaran yakni orang asli Papua.

"Melakukan evaluasi yang kita lakukan secara komprehensif yang melibatkan berbagai pihak yang sifatnya tematik," tuturnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirjen PKH Nasrullah mendampingi Mentan SYL saat penyerahan bantuan hadapi PMK

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:58 WIB

Kendalikan PMK, Kementan Kirim Obat-Obatan dan APD ke Beberapa Wilayah

Dalam upaya melakukan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Kementerian Pertanian (Kementan) gerak cepat mengirimkan logistik kesehatan berupa Vitamin, Antibiotik, Antipiretik,…

Exabytes Indonesia

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:33 WIB

47% Sudah Go Digital, Exabytes Indonesia Ajak Pelaku UMKM Transisi Bisnis ke Online

Perkembangan industri 4.0 dan transformasi digital saat ini menjadi kunci utama bergeraknya UMKM. Seiring dengan tantangan yang semakin berat dan pasca masa pandemi kemarin, tiga persoalan UMKM…

Petugas antisipasi penyebaran PMK

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:21 WIB

Mentan SYL Optimis PMK Dapat Diatasi Segera

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengaku optimis penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dapat dikendalikan secara cepat.

Bank BTN meraih fasilitas pinjaman dari Japan International Cooperation atau JICA, Citi Bank, dan BCA. Adapun nilai pinjamannnya sebesar USD 100 juta. Dana segar tersebut rencananya akan disalurkan BTN ke masyarakat khususnya segmen milenial dalam bentuk KPR non subsidi.

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:12 WIB

Pembiayaan Rumah Rakyat, Bank BUMN Jawara KPR Ini Dapat Dukungan Pendanaan dari JICA, Citi Bank dan BCA

Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendapat dukungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) Citi Bank dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) senilai total USD 100 juta…

PT Pegadaian

Rabu, 18 Mei 2022 - 22:01 WIB

Tanggapan Pegadaian Atas Pemberitaan Tentang Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas

Jakarta- PT Pegadaian menanggapi pemberitaan media tentang adanya gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Pegadaian atas dugaan pelanggaran hak cipta layanan Tabungan Emas…