INDUSTRY.co.id - Jakarta- PT Kimia Farma Tbk atau KF menunda jadwal Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu yang rencananya dimulai pada Senin (12/7/2021) ini karena akan memperpanjang masa sosialisasi program vaksinasi tersebut.
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujar Corporate Secretary Kimia Farma Ganti Winarno Putro dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (12/7/2021) .
Ganti mengatakan besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk atas pelaksanaan VGR Individu membuat manajemen memutuskan memperpanjang masa sosialisasi serta pengaturan pendaftaran calon peserta.
"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," katanya.
Sebelumnya, PT Kimia Farma Diagnostika (KFD), cucu usaha KF, menyediakan 40.000 dosis vaksin individu berbayar untuk tahap pertama penyaluran vaksinasi di enam kota Jawa dan Bali.
Plt Direktur Utama KFD Agus Chandra mengatakan pihaknya membuka delapan titik penjualan vaksin COVID-19 melalui jaringan klinik perusahaan, yakni tiga di Jakarta, lalu satu di Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Bali.
Berdasarkan aturan pemerintah, harga vaksin berbayar per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910, sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis.
Dengan setiap orang mendapatkan suntikan sebanyak dua kali, maka harga paket lengkap vaksin mencapai Rp879.140 per individu.
KFD rencananya membuka akses bagi masyarakat yang ingin membeli vaksin impor jenis Sinopharm tersebut mulai Senin ini, namun kemudian ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.
Seperti diberitakan sebalumnya anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengkritik pemerintah atas rencana PT Bio Farma (Kimia Farma) yang akan membuka klinik Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu secara resmi mulai Senin, 12 Juli 2021. Menurutnya vaksinasi Covid-19 seharusnya diberikan secara gratis dan tidak dikomersialkan.
Rencana tersebut sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong.
"Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat itu tidak untuk dikomersialkan. Seharusnya vaksin ini itu tidak dijual bebas," kata Aliyah melalui keterangan resminya yang diterima Laman DPR Minggu (11/7/2021). Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan jika keputusan tersebut tentu tidak mencerminkan kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Seharusnya vaksin tersebut dihadirkan pemerintah dengan tidak memungut tarif ke masyarakat, apalagi dengan berdalih istilah vaksinasi gotong royong. Tidak hanya itu, Aliyah juga mengingatkan pemerintah, jika kondisi masyarakat saat ini dalam keadaan darurat. Sehingga, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan..
“Saya pikir pemerintah dari awal penanganan, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya. Maka dengan perdagangan vaksin ini, saya pikir akan memberatkan dan akan menguntungkan sepihak saja," urai legislator dapil Sulawesi Selatan I itu.
