KSPI Kecam Rencana Pemberlakuan PPN sembako: Ini Sifat Kolonialisme, Penjajah!

Oleh : Herry Barus | Jumat, 11 Juni 2021 - 10:06 WIB

Said Iqbal (foto Tribunnews.com)
Said Iqbal (foto Tribunnews.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah khususnya Menteri Keuangan yang akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan memberlakukan tax amnesty jilid 2.

“Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak. Termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0%. Tetapi untuk rakyat kecil, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak.

“Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!” Kata Said Iqbal, Jumat (11/6/2021)

Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya kenaikan PPN, maka harga barang akan naik. Hal ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh, karena harga barang menjadi mahal.

“Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN,” kata Said Iqbal.

Selain menolak kenaikan PPN, KSPI juga menolak diberlakukannya tax amenesty jilid 2. Sebagaimana diketahui, tax amnesty jilid 1 yang diterbitkan tahun 2016 ditolak oleh buruh dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut ditolak MK, dengan salah satu pertimbangan tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari harta kekayaan orang kaya yang tersimpan di luar negeri.

“Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1 tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit, pajak tidak sesuai target yang diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Said Iqbal mengingatkan kembali, setidaknya ada 5 alasan kaum buruh saat menolak tax amnesty jilid 1.

Pertama, tax amnesty mencederai rasa keadilan kaum buruh sebagai pembayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang taat. Buruh terlambat membayar pajak, dikenakan denda. Namun pengusaha "maling" pajak justru diampuni.

 

Kedua, tax amnesty telah menggadaikan hukum dengan uang demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Ini sama saja dengan menghukum mereka yang aktif membayar pajak dengan memberikan keringanan melalui pengampunan para maling pajak.

Ketiga, dana dari uang tebusan hasil pengampunan pajak Rp 165 triliun dimasukkan dalam APBN Perubahan 2016 adalah dana ilegal atau haram karena sumber dana tersebut jelas-jelas melanggar UUD 1945.

Keempat, dalam UU Pengampunan Pajak dikatakan bagi pegawai pajak atau siapapun yang membuka data para pengemplang pajak dari dana di luar negeri atau repatriasi maupun deklarasi, akan dihukum penjara 5 tahun. Jelas hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena mana mungkin orang yang mengungkap kebenaran justru dibui.

Kelima, dalam UU Pengampunan Pajak disebutkan tidak peduli asal usul dana repatriasi dan deklarasi. Ada kesan yang penting ada dana masuk tanpa mempedulikan dari mana sumbernya. Hal ini berbahaya karena bisa terjadi pencucian uang dari dana korupsi, perdagangan manusia hingga hasil kejahatan narkoba. Dan ini melanggar UUD 1945 yang berarti negara melindungi kejahatan luar biasa terhadap manusia.

Berdasarkan kelima alasan KSPI saat menolak tax amnesty jilid 1. Kata Said Iqbal, "Tax amnesty jilid 2 pun akan bernasib sama dengan pengampunan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya."

“KSPI menolak keras rencana kenaikan PPN dan tax amnesty jilid 2. Jika itu dipaksakan, KSPI akan kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan melakukan aksi penolakan bersamaan penolakan omnibus law,” tegasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Highpoint Service Network

Kamis, 17 Juni 2021 - 23:39 WIB

Highpoint Service Network Kembangkan Bisnis Operasional di 5 Wilayah Asia Pasifik

Highpoint Service Network Corporation (HSN), penyedia layanan inspeksi, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat dari beragam merek di bawah naungan Acer Group, mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan…

Gubernur Jakarta Anies

Kamis, 17 Juni 2021 - 23:17 WIB

Gegara Buka Vaksinasi Gratis, Warganet Puji Gubernur Anies Setinggi Langit

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat Jakarta untuk beramai-ramai mengikuti program vaksinasi Covid-19 gratis yang digelar oleh Pemprov DKI.  "Bagi teman-teman yang belum…

Winny Yunitawati, Director of Brand Investment & Consumer Engagement SOS, dr. Dirga Sakti Rambe M,sc, Sp,PD, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Vaksinolog dan Ririn Ekawati, Selebriti

Kamis, 17 Juni 2021 - 22:40 WIB

SOS Personal Hygiene Ajak Masyarakat #TetapWaspada

SOS mendukung gerakan 5M dengan menyediakan rangkaian produk Personal Hygiene yang telah teruji klinis mampu membunuh 99% kuman, bakteri dan virus.

ISED Closing Workshop

Kamis, 17 Juni 2021 - 21:39 WIB

Proyek ISED Berakhir, Kemitraan Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan Tetap Jalan Terus

Kerja sama pemerintah Indonesia dan Jerman di bawah proyek Inovasi dan Investasi untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif ( Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic…

CEO Krista Exhibitions Daud Dharma Salim

Kamis, 17 Juni 2021 - 21:30 WIB

Siap-siap!!! Industri Mamin Nasional dan Internasional Bakal Tumplek Blek di Krista Exhibitions Virtual Expo 2021

Krista Exhibitions menggelar Pameran Virtual Internasional bagi industri makanan dan minumam. Pameran yang diselenggarakan dan akan dapat diakses mulai tangggal 22 Juni hingga 26 Juni 2021 ini…