Produsen Listrik Minta Dukungan Penuh Pemerintah

INDUSTRY.co.id - Kalangan produsen listrik swasta meminta dukungan penuh pemerintah dalam menjalankan proyek pembangunan pembangkit 35.000 megawatt (MW), mengingat sektor swasta saat ini menjadi tulang punggung untuk merealisasikan proyek tersebut.

"Kami berharap pemerintah membuka peluang-peluang kemudahan bagi swasta untuk berusaha, ibaratnya 'jalan tol' ke swasta untuk merealisasikan mega proyek itu," ujar Direktur Utama PT Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto di Jakarta, belum lama ini.

Ia mengatakan saat ini swasta telah menjadi tulang punggung realisasi proyek 35.000 MW karena lebih dari 60 persen pendanaan dari sektor swasta. Adanya pergeseran pembiayaan tersebut juga harus diikuti pergeseran paradigma pemerintah maupun PT PLN, badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, untuk memahami tantangan dan kendala yang dihadapi produsen listrik independen (IPP).

"PLN yang berfungsi ganda sebagai operator dan juga agen pembangunan dapat berperan sebagai penjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah dan swasta," kata Heru pada diskusi Harmonisasi Sinergi Pemerintah dan Swasta untuk Mempercepat Proyek Pembangkit Listrik yang digelar oleh Energy and Mining Editor Society (E2S).

Menurut Heru, harmonisasi antara pemerintah dan swasta diperlukan dalam merealisasikan proyek 35 ribu MW. Regulasi di pusat dan sektor kadang tidak sinkron, sehingga seringkali membuat sejumlah proyek pembangkit tertunda.

Heru berharap pemerintah dapat ikut campur untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi proyek-proyek pembangkit listrik, misalnya persoalan lahan, protes terhadap lingkungan hingga masalah ketenagakerjaan.

"Peran pemerintah dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi manfaat proyek 35 ribu MW kepada masyarakat, mulai dari peluang kerja, peluang usaha, infrastruktur yang lebih baik dan juga aliran investasi yang bisa menggairahkan putaran roda ekonomi lokal," ujar Heru.

Meskipun ada beberapa kendala, namun dalam perkembangannya Dirut PT Cirebon Eenergi Prasarana yang kini tengah menggarap pembangunan PLTU Cirebon 2 dengan kapasitas 1.000 MW, optimis proyek ini bisa tetap berjalan sesuai dengan target. "Saat ini kami sedang menuju proses akhir untuk financial closing dan siap melakukan groundbreaking pada Januari 2017," kata Heru.

Sementara itu Direktur Utama PT Bekasi Power, anak usaha PT Jababeka Tbk (KIJA), Teguh Setiawan menambahkan PLN seharusnya tidak menjadi private power utility (PPU), seperti Bekasi Power sebagai saingan bisnis. Namun, PLN diharapkan menjadi PPU sebagai pelengkap dari tugas PLN untuk memasok listrik ke masyarakat.

"Investor itu saat masuk yang pertama kali ditanyakan adalah ketersediaan listrik. Listriknya darimana, sumbernya darimana," kata dia.

Private power utility merupakan perusahaan penyedia listrik yang memiliki wilayah usaha dan kewajiban melistriki wilayah usaha tertentu dan bekerja sama/terinterkoneksi dengan grid PLN.

Kehadiran PPU juga memberikan dampak positif bagi pemasok gas karena akan mendapat pasar yang gas. Hal ini karena kebutuhan gas PPU yang cukup besar. Bekasi Power tercatat mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 200 megawatt (MW) di Kawasan Industri Jababeka.

Menurut Teguh, saat ini Bekasi Power berencana membangun PLTG di Kawasan Industri Kendal. Namun, rencana pembangunan tersebut masih belum bisa terealisasi karena belum ada kesepakatan dengan PLN. "Semua sudah siap, lahan dan pembiayaan. Kendalanya, PLN maunya kita beli listrik ke mereka," kata dia.

Sementara Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Anung Dri Prasetya menegaskan Indonesia kalau mau pertumbuhan bagus, listrik harus tersedia. Untuk merealisasikan ketersediaan listrik, perlu sinergi antara pemerintah dan swasta. Meski sinergi sudah terjalin, namun kurang harmonis.

"Bukit Asam sebagai BUMN, tapi juga bisa IPP. Kami sangat siap, jika pemerintah tentukan, kami siap realisasikan 5.000 MW," kata dia.(Ant/Hrb)