Meramu Warisan Budaya Seluas 8000 Ha, Eks Komut TWC: Bikin Borobudur Jadi Badan Otorita, Selesai Urusan...

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Candi Borobudur sebagai satu warisan budaya yang sangat langka bahkan satu dari tujuh keajaiban dunia terus menyedot perhatian dari para praktisi budaya di tanah air.

Pasalnya, banyak tangan yang turut campur dalam pengelolaan identitas dan kekayaan bangsa yang berusia 1200 tahun ini.

"Borobudur warisan yang sangat besar sehingga banyak pihak yang terlibat. Karena banyak pihak tersebut kadang-kadang jadi tidak jelas, siapa leading sectornya. Jadi, keterlibatan berbagai pihak bukan nya ada sinergi tapi malah jadi macet," ungkap budayawan senior Prof Komarudin Hidayat dalam sesi webinar President Executive Club dengan tema "Merawat Borobudur Sebagai Identitas Bangsa", dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada Minggu (18/4/2021).

Menanggapi itu, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Setiadi mengemukakan bahwa saat ini sedang ada upaya untuk mengkonsolidasikan semua sumber daya para pemangku kepentingan yang ada di Borobudur.

"Dimata pengelola, di taman (PT Taman Wisata Candi-red) ya oke ini sumber revenue dan tidak ada yang salah dengan itu. Kemudian di kami tentu karena mandatnya untuk konservasi pokoknya pekerjaannya bagaimana menjaga ini agar tidak rusak," kata Hilmar Setiadi.

Dalam 3 bulan terakhir, sambungnya sudah ada pembicaraan intensif dengan para pihak terkait yakni Mendikbud, Menparekraf, Kementerian BUMN, Menkomarves.

"Tanggal 12 Maret kemarin kita membuat kesimpulan mengenai apa yang harus dilakukan ke depan. Kita sepakat bahwa Borobudur pertama-tama mesti dilihat sebagai suatu situs sejarah kekayaan budaya yang nilainya luar biasa," imbuh Hilmar.

Untuk diketahui, awalnya rekonstruksi Borobudur secara utuh ada dua tahap. Dimana tahap pertama terjadi awal pada abad 20 atau masih di era jaman Belanda.

"Jadi ini bukan cuma sebuah candi bangunan batu, tapi dia bagian dari lanskap keseluruhan yang zonanya mencapai 80 km persegi. Dan itu merupakan kesatuan budaya," jelasnya.

Kemudian, kata Hilmar, dalam masterplan JICA dari Jepang membagi zona tersebut secara detil atau menjadi 5 bagian.

"Nah problem mulai muncul siapa menangani apa," tegas Hilmar.

Adapun zona 1 dikelola oleh Kemendikbud, karena subtansinya terkait dengan konservasi.

Kemudian, dalam zonasi JICA Candi Borobudur, Taman Wisata masuk dalam wilayah zona II. Taman Wisata Candi Borobudur sendiri dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) untuk mengurus pengunjung yang masuk.

"Jadi urusan karcis dan segala macam ada disana," ucapnya.

Selanjutnya zona 3,4 dan 5 menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten dan provinsi. 

"Nah dalam prosesnya unsur-unsur ini jarang ketemu, dan kadang kadang malah selisih karena ada kepentingan yang berbeda," tandas Hilmar.

Zona-zona itu, lanjutnya, telah diatur dalam undang undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. 

Dan didalam pasal 97 itu dikatakan kalau dia berbentuk kawasan artinya cagar budaya ini ada dalam satu kawasan, dan Borobudur adalah kawasan, maka dapat dibentuk badan pengelola. 

Badan pengelola dimaksud dalam undang-undang ialah pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat dan dunia usaha.

"Ini yang sepertinya yang selama ini kurang terjadi, yang terjadi adalah misalnya pertemuan saya dengan PT Taman wisata lalu PT Taman ketemu lagi dengan para pengelola seperti tour operator untuk umat Budha dan seterusnya-seterusnya. Jadi itu terjadi dimana-mana dan akhirnya banyak surat menyurat. Pak si A, izin ke sana nanti izinnya keluar disini, Masa sih kaya begini terus," ujarnya.

"Mestinya sudah ada SOP, kesepakatan dari semua pihak, izin ini oke, ini boleh, ini enggak. Ini waktunya kapan dan seterusnya-seterusnya. Jadi konsolidasi ini arahnya kesana," jelas Hilmar.

Adapun untuk hasil rapat per 12 Maret tersebut, disepakati bahwa leading sectornya ada di Kemendikbud.

"Tapi kita nggak kerja sendirian pasti, gitu ya tetapi kenapa Kemdikbud, karena ini adalah bangunan cagar budaya," tegasnya.

Namun demikian, dalam undang undang Kemendikbud tidak menjadi unsur satu-satunya dan tidak bisa memperlakukan Candi Borobudur sekedar sebagai situs seperti biasanya atau seperti umumnya. 

"Jadi untuk urusan manajemen Kemendikbud akan koordinasi dengan dengan para ahlinya, seperti Kementerian BUMN, Kemenparekraf dan swasta," ujarnya.

"Dan yang tak kalah penting juga adalah  terkait anggaran pengembangan 8000 hektar kawasan. Karena untuk menjadikan kawasan betul-betul sesuai maksudnya sebagai landskap budaya maka diperlukan anggaran yanh besar yang bersumber tak hanya dari APBN," tutupnya.

Sementara itu, Founder Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono yang merupakan komisaris utama PT Taman Wisata pada tahun 2007 juga turut angkat suara terkait penjelasan dirjen kebudayaan Hilmar tersebut.

"Apa yang diungkapkan oleh Pak Dirjen sangat cocok dengan kesulitan-kesulitan waktu itu. Awalnya saya bersedia diangkat oleh Menteri BUMN Sofyan Djalil karena ingin mempromosikan Borobudur sebagai pusat budaya yang berusia 1200 tahun. Ini sesuatu hal yang sangat berharga untuk dipromosikan ke seluruh dunia," ungkap Darmono.

Untuk itu, menurut Darmono, kepastian akan hukum dan kepastian berinvestasi menjadi hal yang mutlak diterapkan Pemerintah guna menjaga pengembangan Borobudur yang berkelanjutan.

"Nah hal itu diungkapkan tadi oleh Pak Dirjen itu saya kira harus diatasi dengan satu hal yang sustainable, tidak bisa yang sifatnya hanya sesaat, karena..presiden, pejabat itu kan datang dan pergi  sedangkan investasi itu membutuhkan kepastian hukum dan juga keaamanan berinvestasi, peraturan-peraturan yang tidak berubah-ubah," papar Darmono.

"Karena tanpa satu koordinasi yang baku itu sulit untuk kita mendatangkan investasi besar-besaran ke Borobudur," jelasnya lagi.

Pasalnya, terang Darmono, dalam mengelola kawasan seluas 80 km persegi atau sekitar 8000 hektar biayanya tidak murah.

"Kalau pembebasan tanah mungkin kita sanggup dengan mudah tapi begitu membangun infrastruktur membangun segala macam hotel-hotel, wahana-wahana yang membuat orang tinggal lama kan tidak bisa hanya satu PT pengelola saja," ujarnya.

Untuk itu, Ia mengusulkan agar pengelola cagar budaya yang menjadi salah satu keajaiban dunia ini harus dibentuk satu badan otorita. 

"Badan otorita tuh ada undang-undang nya. undang-undang nomor 18, Presiden boleh menunjuk satu tempat sebagai daerah otorita langsung bertanggung jawab kepada presiden," jelas Darmono.

"Nah ini, kalau Borobudur dibikin menjadi otorita, selesai urusannya," pungkas Darmono.