Kisruh Harga Komoditas Pangan, Pengamat : Kebijakan Tarif Mencegah Rente Ekonomi Importasi Pangan

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 08 April 2021 - 16:47 WIB

Ilustrasi pangan. (Jewel Samad/AFP/Getty Images)
Ilustrasi pangan. (Jewel Samad/AFP/Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Beberapa komoditas pangan yang diimpor seperti gula, daging, buah-buahan dan bawang putih mewajibkan izin rekomendasi baik dari Kementan dan Kemendag sehingga seringkali bukan saja menimbulkan monopoli dan rente ekonomi oleh para pemain kuota impor, tetapi juga memicu kisruh harga di konsumen karena banyaknya pungutan untuk mendapatkan izin kuota impor.

Menanggapi isu tersebut, Felippa Ann Amanta, Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), “sistem impor yang lebih transparan dan otomatis akan meningkatkan kompetisi sehingga menutup celah rente di impor, karena pemberian izin impor jadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya yang diterima media media, Rabu (7/4/2021).

Ia melanjutkan, praktek monopoli dan rente ekonomi dalam importasi pangan berdampak ke konsumen karena biaya yang dikeluarkan akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga pangan yang lebih mahal.

Seperti kasus bawang putih, “saya tidak bisa mengatakan ada permainan karena saya tidak memiliki bukti. Yang jelas, proses impor proses impor penerbitan RIPH dan SPI yang tidak transparan dan berbelit akan menimbulkan keterlambatan impor, penambahan biaya impor, serta memunculkan banyak celah rente. Hal ini disayangkan karena konsumen yang dirugikan," jelasnya.

Kalau dikatakan pemberlakuan RIPH dan SPI, lanjut Felippa, untuk melindungi petani bawang putih. Bawang putih itu kurang optimal untuk ditanam di Indonesia, dibandingkan di China, karena perbedaan iklim dan kondisi geografis.

"Para petani yang dipaksa menanam bawang putih jadi dirugikan karena bawang putih kurang menguntungkan. Konsumen juga dirugikan karena akses terhadap suplai bawang putih yang murah dan berkualitas dibatasi," ungkapnya.

Ia menyarankan, seharusnya impor bawang putih dibuka sehingga konsumen bisa menikmati kestabilan pasokan dan harga. Di sisi lain petani bawang putih perlu diberi dukungan untuk meningkatkan daya saing jika ingin tetap menanam bawang putih. "Atau retraining atau reskilling untuk menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan," tambahnya.

Mengenai usulan tarif impor di kalangan pelaku usaha, ia berpendapat, pengenaan tarif sebagai ganti kuota impor memang lebih transparan, namun ini harus disertai dengan kompetisi yang baik antar importir saja. Jangan sampai izin impornya tetap hanya diberikan ke beberapa importir saja. Importir yang mendapatkan izin impor harus memiliki track record yang baik dan sudah membuktikan kapasitasnya dalam membaca kebutuhan pasar.

"Kalau ada yang mengatakan kebijakan tarif impor itu melanggar WTO, penerapan kuota bawang putih (red, RIPH dan SPI) justru melanggar prinsip WTO bahwa pemberian izin harus dilakukan secara transparan, sistematis dan non diskriminatori," tegasnya.

Dalam hal ini KPPU sendiri sudah berulangkali mengingatkan soal importasi bawang putih. Seperti yang disampaikan Komisioner KPPU, Guntur S Saragih, “komoditas bawang putih memang agak aneh dibandingkan komoditas lainnya. Karena izin impor bawang putih tidak mudah. Padahal relatif petani bawang putih domestik sangat sedikit. Hal ini berbeda dengan perlakuan pemerintah untuk beras, yang mana impor dilakukan justru saat panen raya," ujarnya kepada media.

Hal tersebut dikatakan Guntur S Saragih menanggapi PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan masalah hambatan permohonan RIPH kepada Dirjen Hortikultura Kementan sebagai syarat memperoleh kuota impor bawang putih. Karena rekomendasi tersebut hingga saat ini masih dikeluhkan oleh para pengusaha atau importir, dengan alasan kuota sudah penuh dan sementara tutup.

Sementara itu, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian dan jajarannya ketika diminta konfirmasinya oleh media mengenai tetap diberlakukannya RIPH dan wajib tanam meskipun PP Nomor 26 Tahun 2021 sudah tidak menyebutkan lagi, menghindar dan tidak menjawab.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Samsung Galaxy A32

Selasa, 13 April 2021 - 15:20 WIB

Andalkan Desain Kamera Kekinian, Ini Kelebihan Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 hadir dengan desain kamera contour cut yang clean dan casing glossy yang mencuri hati dan pandangan saat pertama kali melihatnya.

Anggota Komisi II DPR RI Hugua

Selasa, 13 April 2021 - 15:20 WIB

Terkendala Usia jadi PNS, Pemerintah Perlu Segera Cari Solusi Bagi Honorer K2

Sementara Pasal 99 ayat 2 UU ASN menyebutkan, Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan…

Gempa Bumi di Jawa Timur

Selasa, 13 April 2021 - 15:02 WIB

Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Jawa Timur, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut membantu penanganan darurat bencana gempa bumi yang mengguncang sejumlah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Mendag Lutfi dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Selasa, 13 April 2021 - 14:57 WIB

Kabar dari Mendag Lutfi Ini Bikin Masyarakat Tenang! Pasokan Bahan Pokok Cukup dan Harga Stabil

Mendag Lutfi mengatakan, beberapa komoditas seperti beras, gula, dan daging sapi perlu adanya penambahan pasokan untuk mengantisipasi cadangan stok, iklim ekstrem, kenaikan harga internasional,…

CDM Raya Cadbury

Selasa, 13 April 2021 - 14:51 WIB

Bagikan 10.000 Paket Makanan dan Cokelat, Cadbury Ajak Masyarakat Berbagi dari Hati

Melalui pembelian Cadbury kemasan spesial “Hari Raya” di Alfamart, konsumen dapat ikut berpartisipasi untuk memberikan donasi 10.000 paket makanan dan cokelat ke 4 Rumah Sakit rujukan Covid-19…