DPR Minta Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan Segera Realisasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Oleh : Nata Kesuma | Kamis, 08 April 2021 - 10:28 WIB

BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Bisnis.com)
BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Bisnis.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk segera merealisasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Namun demikian, Komisi IX mengingatkan realisasi JKP wajib dilaksanakan tanpa mengurangi manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Lebih lanjut, Ansory menyatakan dalam pelaksanaan Program JKP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP, Komisi IX meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melaksanakan dua poin penting.

“Poin pertama, Komisi IX mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan segera melakukan perbaikan infrastruktur,” tutur politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam keterangannya yang diterima redaksi INDUSTRY.co.id pada Kamis (8/4/2021).

“Termasuk, database kepesertaan sehingga Program JKP dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta”, imbuh Ansory.

Poin kedua, sambung Ansory, Komisi IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan segera memberikan time table integrasi data kepesertaan dan kepastian dilaksanakannya program JKP.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah menjelaskan perkembangan Permenaker yang menjadi aturan turunan PP Nomor 37 tahun 2021 tentang JKP tersebut.

Ida menyatakan, Permenaker tentang Tata Cara Pendaftaran sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat 2 pasal 37 tahun 2021 tengah dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.

Proses yang sama  tengah dilakukan untuk Permenaker tentang Rekomposisi Iuran.

PP nomor 37 tahun 2021 ini juga mengamanatkan Kemenkeu untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Ida mengungkapkan, valuasi iuran dan batas atas upah ditetapkan dengan PP.

Dengan adanya PP tentang penyelenggaraan JKP ini, maka akan ada pula revisi terhadap PP 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program JKK dan JKM.

Serta, PP 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial.

“Revisi atas PP 44 tahun 2015 ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden. Sementara, revisi atas PP 55 tahun 2015 sedang dalam proses finalisasi. Tak hanya itu, adanya aturan tentang JKP ini mengharuskan BPJS Ketenagakerjaan melakukan integrasi data kepesertaan dengan BPJS Kesehatan paling lama 6 bulan sejak PP 37/2021 berlaku,” papar Menaker.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi angka pengangguran

Kamis, 22 April 2021 - 21:10 WIB

Alamak! Daya Beli Anjlok Faktor Pengangguran Melonjak

Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) memaparkan pandemi COVID-19 berimplikasi terhadap meningkatnya pengangguaran di Indonesia.

PLTS

Kamis, 22 April 2021 - 20:25 WIB

Bukti Komitmen PLN Genjot Energi Bersih, Sebanyak 13 Kampung di Raja Ampat Kini Nikmati Listrik EBT

Sebelumnya, pada tahun 2020 PLN telah melistriki beberapa kampung lainnya di Kabupaten Raja Ampat menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Total keseluruhan kampung berlistrik di…

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat menandatangani MoU akselerasi industri 4.0 di BUMN

Kamis, 22 April 2021 - 20:10 WIB

Menperin Agus Gandeng Erick Thohir Akselerasi Transformasi Industri 4.0 di BUMN

Memorandum of Understanding (MoU) tentang pelaksanaan asesmen Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian…

Kenertec Siap Bangun Menara Kincir Angin Lokal Senilai Rp500 Miliar untuk PLTB Sukabumi

Kamis, 22 April 2021 - 20:07 WIB

Kenertec Siap Bangun Menara Kincir Angin Lokal Senilai Rp500 Miliar untuk PLTB Sukabumi

Kenertec dan UPC Renewables menyatakan kesiapan untuk membangun puluhan menara kincir angin untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk mendukung kebijakan…

Jakarta-Ajang kecantikan internasional paling bergengsi, Miss Universe 2020 akhirnya di gelar pada bulan Mei 2021 di Florida, Amerika Serikat.

Kamis, 22 April 2021 - 19:57 WIB

Mustika Ratu dan YPI kirim Puteri Indonesia ke ajang Miss Universe 2021

Jakarta-Ajang kecantikan internasional paling bergengsi, Miss Universe 2020 akhirnya di gelar pada bulan Mei 2021 di Florida, Amerika Serikat.