INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan virtual dengan Standard & Poor Global Rating (S&P) pada Selasa (23/03). 

Advertisement

Menurut Airlangga, pertemuan ini penting karena sebelumnya pada 17 April 2020 yang lalu, lembaga rating S&P mengubah outlook Indonesia dari ‘stabil’ ke ‘negatif’, meskipun tidak mengubah peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB.

Pertemuan dengan delegasi Standard & Poor Global Rating (S&P) ini juga disebut Airlangga merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukan komitmennya dalam penanganan Covid-19 sekaligus upaya melakukan reformasi struktural.

Advertisement

Dalam kesempatan itu, Ia meyakinkan S&P bahwa ekonomi Indonesia diproyeksikan bakal pulih pada tahun 2021.

Hal ini sejalan dengan proyeksi dari berbagai lembaga internasional.

Advertisement

Dimana ketersediaan vaksin akan meningkatkan optimisme pemulihan tersebut terjadi.

Selain itu, strategi kebijakan juga akan difokuskan pada empat faktor utama penggerak perekonomian yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah dan ekspor.

Advertisement

“Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun 2021 yang mencapai Rp699,4 triliun atau sekitar USD49,6 miliar. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. Selain itu, terdapat berbagai program prioritas dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja,” papar Airlangga seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada Rabu malam (24/3/2021).

Selain alokasi anggaran PC-PEN, lanjut Airlangga, pemerintah juga fokus pada percepatan program vaksinasi dalam upaya membentuk herd immunity. 

Tak hanya itu, dalam jangka panjang, pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural, melalui implementasi UU Cipta Kerja.

Selain itu, untuk mengisi kesenjangan infrastruktur dan mencari sumber keuangan dari investor swasta, Pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA). 

"Pembangunan infrastruktur juga akan dilanjutkan, melalui Proyek Strategis Nasional  (PSN)," jelasnya.

Terakhir, dirinya juga menjelaskan akan meningkatkan kerja sama ekonomi internasional, salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), selain berbagai kemudahan ekspor yang akan diberikan. 

"Diharapkan melalui penjelasan yang komprehensif ini, outlook Indonesia dapat kembali naik dari negatif menjadi stabil," tandas Airlangga.