Pupuk Indonesia Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pencegahan Korupsi Dengan KPK

Oleh : Krishna Anindyo | Selasa, 02 Maret 2021 - 17:45 WIB

PT Pupuk Indonesia
PT Pupuk Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mencegah korupsi, PT Pupuk Indonesia (Persero) turut menandatangani perjanjian kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Implementasi Whistleblowing System (WBS) Terintegrasi bersama dengan 26 Perusahaan BUMN lainnya di Gedung KPK di Jakarta.

Penandatanganan perjanjian ini sesuai dengan arahan Kementerian BUMN mengenai penanganan pengaduan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menandatangani perjanjian kerjasama dengan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana di hadapan Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua KPK Firli Bahuri, serta Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo.

“Penandatanganan perjanjian ini adalah bentuk komitmen kami untuk selalu menjalankan aktivitas bisnis yang  didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Bakir melalui keterangan yang diterima redaksi pada Selasa (2/3/2021).

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, Kementerian BUMN berupaya untuk menindak kasus-kasus korupsi yang ada di dalam lingkungan BUMN, yang menurutnya adalah isu yang penting semenjak awal masa jabatannya. Erick juga menginginkan BUMN dapat menjadi lebih transparan sehingga dapat memperbaiki keuangan perusahaan BUMN.

Langkah ini juga diapresiasi oleh Ketua KPK, Firli Bahuri. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja dan hanya dapat diselesaikan melalui sinergi antar lembaga.

“Berbicara sinergi, maka pagi hari ini kami terima kasih kepada pak Menteri BUMN yang telah bersedia mengajak menghadirkan 27 anak perusahaan BUMN, dan 2 di antaranya pada 20 Desember 2020 lalu telah tanda tangan kesepakatan kerja sama terkait dengan whistleblowing system,” ujar Firli dalam acara tersebut.

Kerjasama ini sendiri bertujuan untuk menciptakan efektivitas pelaporan tindak pidana korupsi melalui integrasi sistem pelaporan. Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak KPK dan Perusahaan BUMN dapat berkoordinasi untuk melakukan penindakan pengaduan tindak pidana korupsi, salah satunya dengan adanya pertukaran data dan informasi terkait korupsi.

Perusahaan BUMN juga diharuskan memperkuat peraturan internal mengenai penanganan pengaduan korupsi. Selain itu, sistem pelaporan juga dipermudah dengan adanya aplikasi khusus. Dengan implementasi sistem ini, diharapkan proses pelaporan dan penindakan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN dapat menjadi lebih optimal.

Sebelumnya, Pupuk Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mencegah korupsi dengan perolehan Sertifikat Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001. Pada 19 Januari 2021, Pupuk Indonesia telah melakukan internalisasi LHKPN, dan pada 17 Desember 2020 lalu Pupuk Indonesia juga telah menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi bersama KPK.

KPK juga telah mengapresiasi langkah-langkah pencegahan korupsi Pupuk Indonesia, dengan menetapkan Pupuk Indonesia sebagai instansi dengan pengelolaan LHKPN terbaik tahun 2020 serta memasukkan Pupuk Indonesia dalam 5 besar perusahaan dengan Unit Pengendalian Gratifikasi terbaik kategori BUMN/BUMD tahun 2020 dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 pada 16 Desember 2020.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

VIDIA Penyelenggara Sertifikat Elektronik

Rabu, 21 April 2021 - 18:00 WIB

Penyelenggara Sertifikat Elektronik Sediakan Dokumen Digital Terpercaya melalui Tanda Tangan Elektronik

PT Indonesia Digital Identity (VIDA) menjadi perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik pertama di Indonesia yang terdaftar sebagai penyedia layanan tanda tangan elektronik yang aman dan…

Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arcandra Tahar

Rabu, 21 April 2021 - 17:15 WIB

Arcandra Tahar Sebut PGN Punya Peran Penting Ambil Peluang Optimalkan Kebutuhan LNG Dunia yang Semakin Membesar

Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arcandra Tahar mengungkapkan, PGN memiliki posisi strategis dalam penyediaan energi yang ramah lingkungan dan efisien di dalam negeri. Dijelaskan…

KSPI

Rabu, 21 April 2021 - 17:00 WIB

Buruh Desak MK Batalkan UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan uji formil judicial review UU Cipta Kerja, Rabu (21/4/2021). Uji formil ini dimohonkan oleh Riden Hatam Aziz dan kawan-kawan, yang merupakan…

Pelayanan Rapid Antigen di Rest GT Gunung Sugih, Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar

Rabu, 21 April 2021 - 17:00 WIB

Hutama Karya Tingkatkan Pelayanan Test Rapid Antigen Sepanjang Masa Pamdemi

Dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di tengah momen Ramadhan tahun 2021 ini, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) selaku pengelola Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tetap melakukan…

Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan industri terpadu Batang

Rabu, 21 April 2021 - 16:45 WIB

Goks! Presiden Jokowi Sebut Pabrik Kaca Terbesar di Asia Tenggara Bakal Segera Dibangun di KIT Batang

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa sebanyak 450 dari 4.300 hektare lahan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, telah siap dipakai. Sehingga para investor dapat…