Rugi...rugi, Food Estate Merugi! Begini Sikap Legislator PKS

Oleh : Candra Mata | Selasa, 02 Maret 2021 - 14:37 WIB

Lahan food estate di Kalimantan
Lahan food estate di Kalimantan

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti program food estate yang mulai menunjukkan hasilnya.

Namun hasil yang didapat malah berbanding terbalik dari harapan, bukannya semakin besar produk-produk pangan yang didapat dari program food estate, tetapi malah menimbulkan kerugian.

"Program food estate kini tengah banyak mendapat sorotan publik. Kami di DPR RI termasuk yang konsen terhadap program ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Apabila program ini tak berhasil meningkatkan produksi pangan nasional, maka bisa saja dihentikan di tengah jalan," kata Akmal dalam keterangan tertulisnya yang dikutip redaksi Industry.co.id pada Selasa (2/3/2021).

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini mendapat laporan, yang salah satunya informasi tentang petani bawang yang hampir seluruh tanaman bawang, khususnya bawang merah di areal food estate kondisinya memprihatinkan karena mengalami kerusakan yang hampir sama yakni mengalami kering daun dan pertumbuhannya lambat serta mengecil.

Akmal menambahkan, bila kondisi buruk di areal food estate tidak ada prubahan dan terjadi merata di seluruh area, maka akan dikhawatirkan tidak akan membuahkan hasil seperti yang diharapkan dan bakal merugi, baik dari segi materi maupun tenaga.

Ditegaskannya, DPR berhak untuk menghentikan program food estate. Jika program tersebut tidak dapat mendongkrak produksi pangan nasional. 

“Tentu saja bisa (dibatalkan) jika tidak sesuai. Nanti kan ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diaudit keuangan dan kinerjanya. DPR kan bisa meminta audit khusus kalau memang fakta-fakta lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan,” ujar Akmal menambahkan.

Ia mengungkapkan, pada saat rapat bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), memang banyak suara-suara yang tidak setuju dengan program food estate ini. 

“Jadi banyak juga teman-teman (Komisi IV) yang mempertanyakan bagaimana kelanjutan program food estate ke depannya,” ungkapnya.

Kendati demikian, dia meminta agar masyarakat bersabar untuk menunggu hasil tinjauan langsung oleh Komisi IV ke lapangan, untuk melakukan evaluasi dan menjaring permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Andi berjanji akan menginformasikan kepada publik apapun hasil temuannya nanti.

Politisi PKS ini menerangkan, pada rangkuman informasi APBN 2021 pada program ketahanan pangan, pengembangan food estate di Kalteng, Sumsel dan Papua (Merauke) untuk meningkatkan produktivitas pangan antara lain dengan pemberdayaan petani existing dan investasi small farming pada lahan seluas 165.000 Hektar.

“Konsen kami adalah bagaimana para petani mendapatkan manfaat dari program ini. Makanya harus jelas juga bagi kami dan perlu peninjauan lapangan untuk memutuskan,” ucapnya.

Ia juga mengkritisi, dampak lingkungan yang saat ini sudah mulai memperlihatkan keganjilan-keganjilan. Akmal menganggap bahwa alam ini sudah mulai menegur dengan banjir, longsor dan berbagai bencana lain akibat ulah manusia yang merusak keseimbangan alam.

"Semua tergantung pada penyelenggara negara dan pimpinan-pimpinan bangsa ini untuk berlaku amanah untuk kesejahteraan rakyatnya. Food estate ini merupakan pembuktian jangka panjang, apakah negara ini mau berubah ke arah lebih baik atau tidak," tutup Andi Akmal Pasluddin. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Haru Koesmahargyo, Dukung PEN-ICRG, Bank BTN Transplantasi 710 Terumbu Karang dan Lepas 7.100 Tukik di Bal

Minggu, 11 April 2021 - 21:41 WIB

Luar Biasa Terobosan Pak Haru Koesmahargyo, Dukung PEN-ICRG, Bank BTN Transplantasi 710 Terumbu Karang dan Lepas 7.100 Tukik di Bali

DenpasarSebagai bentuk komitmen perusahaan untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup, sekaligus dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui program Indonesia Coral…

Ilustrasi Uang (ist)

Minggu, 11 April 2021 - 21:08 WIB

DPR dan Pakar Ekonomi Ungkap Beban Berat APBN Pulihkan Perekonomian

kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan…

Saleh Partaonan Daulay , Komisi IX DPR

Minggu, 11 April 2021 - 20:45 WIB

Saleh DPR: Masjid BUMN dan Pemerintah Harus Tetap Moderat, Tak Boleh Bermazhab

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyerukan masjid-masjid harus tetap menjaga sikap moderatnya di tengah masyarakat. Masjid tidak boleh berafiliasi pada mazhab dan aliran tertentu, apalagi…

Ilmuwan BATAN (ist)

Minggu, 11 April 2021 - 20:33 WIB

Agar Maju, Pemerintah Diminta DPR Kembangkan Tenaga Nuklir, Sugeng: Skala Kecil Saja Dulu, Kami Dukung...

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, tenaga nuklir saat ini sudah dikembangkan dan menjadi tren di negara-negara maju sebagai energi alternatif.  Menurutnya, Indonesia sebenarnya…

Pembangkit Listrik

Minggu, 11 April 2021 - 20:07 WIB

MIGA, World Bank Group Bakal Jamin 95% Proyek Energi Terbarukan PLN Selama 5 Tahun Kedepan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Lembaga Penjamin Investasi Multilateral atau Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)…