Potensi Penerimaan Pajak Parkir DKI Jakarta Rp 837 Miliar Per Tahun, Stakeholder Terus Dorong Digitalisasi Perparkiran

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Para stakeholder atau pemangku kepentingan terkait terus mendorong digitalisasi perparkiran karena memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain memudahkan pengelola, digitalisasi perparkiran juga membuat masyarakat memiliki rasa aman dan nyaman saat menggunakan jasa parkir. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI telah membuat aplikasi bernama Jakparkir sebagai bentuk digitalisasi pengelolaan parkir di Ibu Kota. Pria yang akrab disapa Ariza tersebut mengatakan, Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang melaksanakan monitoring dan uji coba aplikasi tersebut di beberapa ruas jalan di DKI Jakarta. 

Ia berharap aplikasi Jakparkir tak hanya bermanfaat bagi pengelola, namun juga bagi pengguna karena membantu pengguna jasa parkir mencari parkir dengan mudah dan cepat. "Dengan menggunakan aplikasi Jakparkir, pengguna jasa parkir dapat memesan slot satuan ruang parkir yang tersedia di ruas jalan yang akan dikunjungi," kata Ariza dalam webinar "Digitalisasi Perparkiran, Siapa Diuntungkan?" yang digelar Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta, Rabu (24/2). 

Meski mendorong digitalisasi perparkiran, Ariza menegaskan hal tersebut bukan berarti Pemprov DKI menginginkan jumlah pengguna kendaraan parkir semakin tinggi. 

Ariza menyebut,  Dengan adanya digitalisasi, pengelola bisa memastikan laporan yang diterima sesuai dengan jumlah kendaraan yang menggunakan lahan parkir. Dari sisi transparansi juga disebutnya lebih baik karena setiap laporan transaksi tercatat dan bisa dipantau secara real time. "Tentu, digitalisasi perparkiran juga dapat memberikan kenyamanan bagi pengendara," katanya. 

Ariza memaparkan, berdasarkan data APBD Perubahan 2019, pendapatan dari sisi pajak parkiran sangat besar. Jumlahnya mencapai Rp 532 miliar atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 525 miliar. Ia mengungkapkan, Pemprov dan DPRD menilai potensi penerimaan pajak dari parkir sebenarnya bisa mencapai Rp 837 miliar per tahun. Hal tersebut didasarkan pada rata-rata jumlah kendaraan bermotor yang melintas di jalan ibu kota. 

Di masa pandemi, pendapatan pajak parkir pada 2020 turun menjadi Rp 352 miliar. Di sisi lain, ketersediaan lahan menganggur di Jakarta masih banyak yang belum termanfaatkan bagi lahan parkir. . 

Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Adji Kusambarto menambahkan, aplikasi Jakparkir sedang diuji coba di tiga ruas jalan, yaitu di Jalan Raya Mangga Besar, Jakarta Barat; Jalan Denpasar, Jakarta Selatan; dan Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading; Jakarta Utara. Uji coba akan digelar hingga 31 Maret 2021. Selama masa uji coba tersebut, Pemprov DKI juga melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap para juru parkir dalam menggunakan aplikasi.

"Uji coba implementasi ini untuk mengetahui keandalan aplikasi yang kita kembangkan untuk selanjutnya kita lakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi, bisa juga nanti kita lakukan uji coba tahap berikutnya. Intinya, kita harus benar-benar yakin sistem bisa digunakan masyarakat pengguna jasa perparkiran," ujarnya. 

Sementara itu,Ketua Umum Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) Irfan Januar menyampaikan, pihaknya akan terus menggalakkan pembayaran nontunai untuk mendorong digitalisasi perparkiran. Sebab, digitalisasi perparkiran memberikan manfaat bagi pengelola. "Salah satu keuntungan itu kebocoran-kebocoran yang semakin mengecil," kata Irfan. 

Kendati demikian, ia berharap para pemangku kepentingan dapat melakukan sejumlah perbaikan agar pengelola parkir semakin gencar dalam menerapkan digitalisasi perparkiran. Perbaikan yang dibutuhkan salah satunya mengenai pembayaran nontunai. 

Irfan menyampaikan, dalam menerapkan pembayaran nontunai, pengelola harus bekerja sama dengan integrator yang mengoneksikan sistem perusahaan dengan pihak bank. "Karena mengugnakan jasa integrator, kita harus membayar fee supaya sistem kita dengan bank terkoneksi. Alangkah baiknya dari pihak perbankan menyiapkan integratornya langsung. Sehingga, tidak banyak biaya kita yang terpotong," katanya. 

Ia mengungkapkan, pengelola parkir mendapat keuntungan dari tarif parkir yang di dalamnya terdapat beban-beban biaya yang harus ditanggung. Selain biaya integrator, dana yang didapat dari tarif parkir juga dipotong pajak. 

"Oleh karena itu, margin kami kalau harus ditambah lagi dengan biaya charge dari bank serta biaya integrator, itu cukup memberatkan kita. Kalau bisa lebih dipermurah, sehingga pengelola parkir bisa menggalakkan pembayaran nontunai," ujar Irfan. 

Irfan juga berharap perbankan dapat mempercepat proses perpindahan dana dari pengguna jasa parkir yang menggunakan uang elektronik. Sebab, dana parkir yang dibayarkan konsumen via uang elektronik tidak langsung masuk ke rekening perusahaan, melainkan harus terlebih dahulu masuk ke bank terkait. 

"Uangnya masuk ke banknya dulu, beberapa hari kemudan baru ditransfer ke rekening perusahaan. Yang jadi masalah, setiap bulan harus melakukan rekonsiliasi dan di tahap rekonsiliasi ini suka ada ketidakcocokan data. Saran kami, ketika konsumen melakukan pembayaran, dananya bisa langsung masuk ke rekening perusahaan. Intinya dipercepat," ungkap Irfan. 

Dukungan BI dan perbankan

Bank Indonesia (BI) dan perbankan menyatakan sangat mendukung upaya mendigitalkan perparkiran di Tanah Air. Kepala Kantor Perwakilan BI Jakarta Onny Widjanarko menilai, digitalisasi perparkiran dapat mendorong upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital di daerah. 

Onny menjelaskan, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Ada tiga obyek yang jadi sasaran tim tersebut, yaitu bansos nontunai, elektronifikasi pemda, dan transportasi. 

"Sistem transportasi juga didigitalkan. Dan, digitalisasi perparkiran juga bagian dari upaya elektronifikasi pemda. Kita siap mendukung karena itu termasuk perluasan digitalisasi daerah," ujar Onny. 

SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan, ada sedikitnya tiga bentuk dukungan yang bisa diberikan perbankan dalam mendigitalkan perpakiran di Indonesia. Ketiga hal itu adalah dengan menjadi acquiring bank partner, pengelolaan cash management partner, dan  business partner integrator.

Terkait peran sebagai acquiring bank bagi pengelola, Thomas mengatakan Bank Mandiri bisa menerima pembayaran dari berbagai macam metode pembayaran, mulai dari kartu uang elektronik Mandiri e-Money, pembayaran berbasis server seperti Link Aja, QRIS online/offline, hingga kartu debit dan kredit. 

"Intinya, banyak sekali metode pembayaran yang bisa kita proses. Ini memberi keleluasaan bagi nasabah untuk memilih metode pembayaran," katanya. 

Terkait e-Money, ia memastikan pengguna tidak akan menemui kesulitan melakukan top up saldo kartu karena pilihan channel top up yang tersedia sangat beragam. Pada akhir 2020, Bank Mandiri telah menerbitkan kartu prabayar berlogo Mandiri e money mencapai 22,8 juta kartu dengan frekuensi transaksi 867 juta transaksi senilai Rp14 triliun. Saat ini pangsa pasar Mandiri E money berada di kisaran 70 persen dari total industri uang elektronik

Dalam hal cash management partner bagi pengelola parkir dan pemda, Thomas mengatakan Bank Mandiri menyediakan layanan manajemen kas untuk memenuhi kebutuhan collection dan payment bagi operator parkir. Salah satunya adalah settlement dana dan splitting fee transaksi parkir. "Semuanya sudah otomatis dan by system. Sangat transparan dan data bisa kita sajikan secara akurat," ujar dia, 

Sedangkan sebagai business partner integrator, kata dia, Bank Mandiri memiliki hubungan kemitraan yang kuat dengan retail merchant, e-commerce, fintech, property management dan developer, serta juga instansi/lembaga di pusat dan daerah, yang dapat disinergikan dengan operator di industri perparkiran untuk memperluas dan memperkuat kerja sama bisnis. 

"Saat ini Bank Mandiri menjadi partner bagi lebih dari 41 operator parkir dengan ribuan lokasi parkir tersebar di Indonesia," ujar dia