Mandalika Bangun Sirkuit Internasional untuk Moto GP Kelas Dunia, Menaker: Kita Siapkan SDM Terampil di NTB

INDUSTRY.co.id, Mataram--Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, berharap destinasi wisata super prioritas Mandalika memberi manfaat bagi warga sekitar. Untuk itu, pihaknya akan melakukan intervensi dengan cara meningkatkan kompetensi masyarakat di NTB.

"Mandalika ini adalah milik masyarakat NTB, Mandalika ini adalah milik masyarakat Indonesia, masyarakat NTB harus merasakan langsung keberadaan Mandalika, masyarakat NTB harus menjadi Tuan di Mandalika, di NTB itu sendiri," kata Menaker Ida saat meresmikan workshop pelatihan di BLK Lombok Timur dan meninjau sarana pelatihan di sejumlah BLK Komunitas di NTB, 19 s.d 21 Februari 2021.

Menaker Ida menambahkan, Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, NTB, tengah dibangun sirkuit internasional guna menjadi salah satu Tuan Rumah Moto GP. Hal ini harus didukung dengan penyiapan SDM kompeten di NTB, khususnya masyarakat di sekitar lokasi sirkuit Mandalika.

"Oleh karena itu kami ingin berkontribusi meningkatkan kompetensi SDM di sekitar NTB ini untuk bisa mereka menjadi Tuan di NTB," katanya.

Menaker Ida menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki BLK yang dikelola langsung oleh Kemnaker di NTB, yaitu BLK Lombok Timur. BLK ini memiliki kejuruan unggulan pariwisata. BLK Lombok Timur memiliki wilayah binaan NTB, NTT, dan Bali.

Agar pelatihan yang diselenggarakan matching dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, Menaker Ida menyatakan bahwa pihaknya telah menyinergikan pelatihan di BLK dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya dengan cara menjalin kerja sama antara BLK Lombok Timur dengan Forum Koordinasi Lembaga Pelatihan Kerja Industri (FKLPI) Daerah NTB.

"Karena kami menyadari betul keberadaan BLK ini harus bisa menjawab tantangan ketenagakerjaan. Seluruh proses peningkatan kompetensi mengikuti demand, mengikuti kebutuhan pasar," jelasnya.

Namun, Menaker Ida menilai keberadaan BLK Lombok Timur saja tidak cukup. Diperlukan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun swasta.

"BLK ini adalah milik pemerintah pusat tetapi pemanfaatan untuk masyarakat NTB," ujarnya.