Luncurkan Dokumen Kebijakan Mineral dan Batubara, Dirjen Minerba: Kami Susun Secara Inklusif

Oleh : Hariyanto | Jumat, 12 Februari 2021 - 11:33 WIB

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyempurnakan kebijakan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia sebagai gambaran atas arah pengelolaan minerba serta praktik implementasinya yang lebih adaptif bagi masyarakat. 

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, penyempurnaan kebijakan tersebut berupa dokumen turunan kebijakan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Secara internal kami sudah melakukan pendalaman penyusunan dokumen, pemikiran, diskusi dan lain-lain. Sejak tahun 2018 sudah melakukan secara masif, sistematis, dan sungguh - sungguh. Kebijakan ini merupakan turunan dari amanat Undang - Undang yang harus kita lakukan," kata Ridwan pada Sosialisasi Kebijakan Mineral dan Batubara di Indonesia, Kamis (11/2/2021).

Ridwan menegaskan, penyusunan dokumen kebijakan ini disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik pengusaha, akademisi, hingga masyarakat. 

"Kami susun secara inklusif. Pemerintah sebagai fasilitator dan melibatkan pemangkau kepentingan agar yang kita susun ini menjadi kebijakan bersama sehingga nanti pada tataran implementasi tidak terlalu sulit," jelas Ridwan.

Melalui dokumen kebijakan minerba, sambung Ridwan, diharapkan mampu menjadi jalan tengah atas permasalahan isu-isu lingkungan yang selama ini kerap dipertentangkan di masyarakat. 

"Ini sama pentingnya untuk meningkatkan nilai manfaat sumber daya alam sekaligus menjaga keberlanjutan keberadaannya lintas generasi," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Muhammad Wafid menyampaikan bahwa penyusunan dokumen kebijakan mineral dan batubara bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara, meningkatkan manfaat ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kemandirian dan ketahanan industri nasional berbasis mineral dan batubara serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Secara umum, kaidah dasar pengelolaan mineral dan batubara dalam dokumen kebijakan mineral dan batubara ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Inventarisasi mineral dan batubara, pemanfaatan mineral dan batubara, dan konservasi mineral dan batubara. Hal inilah yang mendasari penyusunan bab dalam dokumen kebijakan mineral dan batubara.

Dokumen kebijakan mineral dan batubara ini terdiri dari 6 (enam) kerangka utama yaitu pendahuluan, inventarisasi mineral dan batubara, pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara, konservasi mineral dan batubara, pemantauan dan evaluasi, dan penutup. 

"Dalam pernyusunannya, kita dibantu oleh lima praktisi ahli dari luar, yaitu Prof. Riant Nugroho, Prof. Made Astawarai, Prof. Abrar Saleng, Prof. Machmud Hasjim, dan Deddi Handiko," tutup Wafid. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Waresix Logistic

Selasa, 22 Juni 2021 - 11:44 WIB

Waresix, Startup Pertama yang Terintegrasi Sistem Logistik Nasional

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem logistik yang semakin efisien di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada September tahun lalu pemerintah meluncurkan Program…

Istana Potala di Lhasa, Tibet (Ist)

Selasa, 22 Juni 2021 - 11:30 WIB

Dampak Pandemi, Situs Bersejarah di Tibet dibanjiri Wisawatan Asal China

Wisatawan asal China baru-baru ini dilaporkan menyerbu tempat wisata di Tibet. Hal ini dikarenakan dampak dari pembatasan pandemi Covid-19 sehingga wisatawan China yang biasanya melancong ke…

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:40 WIB

Berlaku Mulai Hari Ini, Inilah Ketentuan Pengetatan PPKM Mikro

Pemerintah akan kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Menkeu Sri Mulyani (ist)

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:20 WIB

Asiiikk, Sri Mulyani Bawa Kabar Gembira! Insentif PPnBM Sektor Otomotif dan PPN Properti Diperpanjang Hingga Akhir Tahun 2021

Pemerintah memastikan sejumlah insentif fiskal atau perpajakan seperti diskon PPnBM mobil dan PPN properti diperpanjang hingga akhir Desember 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)…

Industri fesyen muslim

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:15 WIB

Kemenperin Dorong Sertifikasi Halal Produk Fesyen Muslim

Kementerian Perindustrian berperan aktif mendorong pengembangan industri halal karena memiliki potensi besar dalam memacu perekonomian nasional. Apalagi, Indonesia memiliki peluang emas untuk…