Penghasil Panas Bumi Kasih Sinyal pada Presiden dan DPR: Ke depan Terjadi Defisit Energi dan Surplus Peraturan Energi

Oleh : Kormen Barus | Jumat, 29 Januari 2021 - 10:51 WIB

Energi Panas Bumi (Foto Eksplorasi.Id)
Energi Panas Bumi (Foto Eksplorasi.Id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Jumat (29/1/2021) bahwa ada pesan dunia usaha yang tidak sampai ke DPR dan Presiden bahwa masalah pengusahaan bidang energi untuk pembangkit listrik bukan terletak pada perlu dibuat/ditambah aturan baru, melainkan adanya ketidakpastian skema tariff listrik, kepastian sosial, dan menyelesaikan masalah perijinan yang panjang.

“Sebab, ketiga hal ini telah menjadi faktor resiko terbesar dalam pengambilan keputusan investasi di bidang energi, khususnya panas bumi, “ tulis Hasanuddin, Ketua Umum  ADPPI (Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia).

RUU EBT tidak akan menyelesaikan masalah tersebut, justeru akan menambah masalah baru terjadinya tumpang tindih dan disharmoni peraturan perundangan-undangan.

EBT telah diatur didalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, sehingga yang diperlukan bukanlah pengaturan baru yang bersifat lex spesialis tentang EBT, melainkan peraturan pelaksana (peraturan pemerintah), khususnya energi terbarukan; Angin, biomasa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dll.

Jadi yang diperlukan adalah aturan pelaksana atau  operasioalisasi UU Energi, Nomor 30 Tahun 2007.

Apalagi berkenaan dengan PLTN, selain Nuklir bukan bagian dari Rumpun Energi Baru dan Terbarukan, tetapi juga Nuklir sudah diatur tersendiri (lex spesialis) melalui UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Begitu pula dengan Panasbumi telah diatur secara tersendiri didalam UU Panasbumi Nomor. 21 Tahun 2014.

Kita harus belajar dari PLTU dan PLTD, meskipun tidak ada Undang-Undang Energi Tidak Terbarukan, terbukti kedua jenis pembangkit ini dapat berkembang pesat.

Artinya, hal ini tergantung pada political will pemerintah, dalam hal ini keseriusan kementerian terkait, dan memberikan "pesan" atau masukan yang faktual, nyata dan objektif kepada DPR dan Presiden tentang persoalan yang harus segera diselesaikan, yaitu: kepastian skema tariff listrik yang memihak pada investasi pembangkit listrik bersumber dari energi terbarukan, mengatasi ketidakpastian sosial dan perijinan yang panjang dan tidak rasional bagi investasi.

Dengan langkah yang saat ini dilakukan pihak pemerintah, bukanlah menyelesaikan masalah yang menghambat tumbuhnya investasi yang berpotensi menyebabkan defisit energi, malahan memproduksi terjadinya surplus  peraturan perundang-undangan yang akan menambah ketidakpastian usaha.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KSPI

Rabu, 21 April 2021 - 17:00 WIB

Buruh Desak MK Batalkan UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan uji formil judicial review UU Cipta Kerja, Rabu (21/4/2021). Uji formil ini dimohonkan oleh Riden Hatam Aziz dan kawan-kawan, yang merupakan…

Pelayanan Rapid Antigen di Rest GT Gunung Sugih, Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar

Rabu, 21 April 2021 - 17:00 WIB

Hutama Karya Tingkatkan Pelayanan Test Rapid Antigen Sepanjang Masa Pamdemi

Dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di tengah momen Ramadhan tahun 2021 ini, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) selaku pengelola Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tetap melakukan…

Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan industri terpadu Batang

Rabu, 21 April 2021 - 16:45 WIB

Goks! Presiden Jokowi Sebut Pabrik Kaca Terbesar di Asia Tenggara Bakal Segera Dibangun di KIT Batang

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa sebanyak 450 dari 4.300 hektare lahan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, telah siap dipakai. Sehingga para investor dapat…

General Manager Corporate Marketing Jababeka Residence, Eric Limansantoso saat menandatangani perjanjian kerja sama dengan CIMB Niaga

Rabu, 21 April 2021 - 16:15 WIB

Gandeng CIMB Niaga, Jababeka Residence Hadirkan Pembiayaan Bunga Rendah

Jababeka Residence bersama CIMB Niaga menyepakati kerja sama dalam pemasaran sejumlah properti di Kota Jababeka. Bentuk kerja sama ini diyakini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan, baik…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Rabu, 21 April 2021 - 15:53 WIB

Genap 100 Tahun STTT Bandung Ciptakan SDM Handal, Menperin Agus Ajak Semua Pihak Bangkitkan Kejayaan Industri Tekstil Nasional

Perjalanan 100 tahun pendidikan tekstil di Indonesia telah mencetak ribuan tenaga ahli mumpuni di bidang tekstil, sehingga keberadaan institusi pendidikan dalam mencetak lulusan yang berdaya…