Holding BUMN Dinilai Mampu Percepat Penyaluran Kredit UMKM & Ultra Mikro

Oleh : Hariyanto | Selasa, 26 Januari 2021 - 14:44 WIB

Ilustrasi UMKM

INDUSTRY.co.id - Jakarta -- Pembentukan holding atau induk usaha BUMN untuk pembiayaan usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit sepanjang masa pemulihan ekonomi. Kehadiran holding dipercaya akan memicu terjadinya ekspansi kredit bagi UMi dan UMKM pasca pandemi Covid-19.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan UMKM merupakan sektor yang terdampak cukup parah dari pandemi Covid-19. Kondisi ini berdampak pada laju permintaan dan kualitas kredit sektor ini.

Apabila holding pembiayaan UMKM dibentuk, sektor UMKM diprediksi akan mendapat sentimen yang lebih positif karena ekosistem pembiayaan untuk pelaku usaha kecil semakin kuat.

Sebagai catatan, rencananya ada tiga BUMN yang terlibat dalam holding pembiayaan UMi dan UMKM, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero).

"Dengan bergabungnya BRI, Pegadaian dan PNM, maka UMKM akan mendapat dampak positif terutama dalam percepatan penyaluran kredit pada pemulihan ekonomi tahun ini," kata Trioksa dalam keteranganya yang dikutip INDUSTRY.co.id, Selasa (26/1/2021).

Menurutnya, ketiga BUMN di industri jasa keuangan ini memiliki basis nasabah UMKM yang kuat. Trioksa memandang calon induk usaha holding pembiayaan yakni BRI juga memiliki keunggulan, di antaranya memiliki basis permodalan, likuiditas, dan teknologi yang andal, sehingga mampu mengintegrasikan semua data dan pelayanan nasabah tersebut dalam satu sistem.

Di sisi lain, Trioksa berpendapat UMKM merupakan segmen paling menguntungkan bagi pelaku industri jasa keuangan. Menurutnya, lembaga keuangan yang mampu mengintegrasikan UMKM lebih baik akan mampu mencetak pendapatan lebih tinggi ketimbang kompetitornya.

Pengembangan UMKM merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yang berupaya dicapai Indonesia hingga 2030 mendatang. Untuk mendukung pengembangan UMKM, sudah ada beberapa aturan yang tersedia selama ini, di antaranya yakni Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini menyebut, konsolidasi bisnis BRI, PNM, dan Pegadaian dilakukan demi mendorong terciptanya pusat data (database) terpadu UMKM. Keberadaan pusat data ini menjadi kunci untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas.

“Jadi kita kelihatan, yang tadinya (pelaku usaha) tidak bankable, sekarang pinjamannya Rp2 juta-Rp10 juta, nanti kalau pinjamannya Rp20 juta-Rp30 juta itu dibantu Pegadaian, kalau di atas Rp50 juta BRI masuk. Nah ini kami sinergikan. Keberpihakan kepada pelaku UMKM harus dari pemerintah, swasta, atau BUMN,” tutur Erick.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata pernah menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memiliki kendali terhadap BUMN anggota holding pembiayaan UMi dan UMKM.

“Sebagaimana holding BUMN yang telah berjalan, Pemerintah akan mempertahankan kendali tertentu pada BUMN yang menjadi anak perusahaan holding melalui kepemilikan saham Dwiwarna. Hal ini antara lain agar anak perusahaan holding tetap dapat menjalankan fungsi sebagai agent of development,” ujar Isa.