Kantongi Anggaran 2021 Sebesar Rp550 triliun, Namun Mengelola Hanya Sekitar Rp81,5 Triliun, Begini Penjelasan Kemendikbud...

Oleh : Candra Mata | Jumat, 22 Januari 2021 - 11:40 WIB

Ilustrasi Uang (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan realisasi APBN di Kemendikbud dalam Tahun Anggaran (TA) 2020 mencapai 91,61 persen.

“Alhamdulillah, TA 2020 kita bisa merealisasikan 91,61 persen,” terang Pelaksana tugas (plt.) Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ainun Na’im seperti dikutip redaksi Industry.co.id dari laman Kemendikbud pada Jumat (22/1/2021).

Kemudian, terkait program dan anggaran Kemendikbud di TA 2021, ia menyatakan telah terjadi perubahan.

Hal tersebut dikarenakan Kemendikbud mengalami reorganisasi di lingkup internal serta sebagai bentuk respon dukungan kementerian menyikapi pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, pagu anggaran pendidikan memang 20 persen dari APBN, yaitu sebesar Rp 550 triliun.

Namun, menurutnya, Kemendikbud mengelola hanya sebanyak 14,8 persen atau sekitar Rp 81,5 triliun.

Itu dikarenakan, sesuai amanat undang-undang, anggaran pendidikan turut dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga lainnya yang menjalankan fungsi pendidikan seperti Kementerian Agama (Kemenag).

Sejalan dengan itu, Undang-undang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan ditransfer ke daerah secara langsung.

Adapun anggaran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Sehingga proporsi terbesar anggaran yang dikelola Kemendikbud yaitu Pendanaan Wajib sebesar Rp 31,13 triliun.

"Anggaran itu untuk membiayai Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, tunjangan guru non PNS, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN-BH) Pendidikan Tinggi," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai perfoma Kemendikbud ditahun 2021 ini akan lebih siap karena proses restrukturisasi sudah selesai.

Selain itu, di tahun ini juga Kemendikbud akan selesai menetapkan berbagai pejabat pelaksana untuk perbendaharaan.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, alhamdulillah tidak ada pemotongan, hanya refocussing sehingga kegiatan-kegiatan kita lebih optimal dan tepat sasaran,” tandas Ainun Na'im.