Ekonom Core: Waspada, Kinerja Industri Manufaktur Turun Drastis

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kembali ke level positif setelah terdampak pandemi. Salah satunya dengan mendorong industri pertumbuhan industri manufaktur kembali ke level positif.

Sampai dengan kuartal ketiga 2020, pertumbuhan industri manufaktur masih berada dalam zona pertumbuhan negatif. Secara tahunan pertumbuhan industri manufaktur tumbuh minus 4,31 %, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu yang dapat mencapai 4,1 %.

Penurunan kinerja industri manufaktur juga terlihat dari tingkat utilisasi industri manufaktur yang turun drastis, dari 75% sebelum pandemi menjadi hanya sekitar 50% ketika terjadinya pandemi. Sementara itu, Meski masih menjadi sektor dengan sumbangan terbesar namun kenyataannya proporsi sektor industri terhadap PDB Indonesia telah menurun setidaknya dalam lima belas tahun terakhir. 

Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, kondisi penurunan share manufaktur dalam perekonomian merupakan salah satu gejala deindustrialisasi dini yang telah dialami Indonesia di satu dekade terakhir. Kondisi ini tentu perlu diwaspadai mengingat sektor industri manufaktur menjadi kunci dalam mendorong pemulihan ekonomi yang lebih tinggi hingga penciptaan lapangan kerja.

Apalagi pandemi Covid-19 juga turut berdampak pada sektor ini. Menurut laporan dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), industri manufaktur merupakan satu dari tiga sektor terbesar, yang mengambil kebijakan pemberhentian pekerja dalam waktu singkat. Sebanyak 52,23% perusahaan dalam lingkup industri pengolahan mengaku melakukan pengurangan pegawai di tengah pandemi. Angka tersebut termasuk tinggi dibanding dengan lapangan usaha lainnya. Hal ini dikonfirmasi dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini yang mengalami penurunan dari 19,2 juta orang pada Agustus 2019 turun 8,93% pada Agustus 2020 menjadi 17,5 juta orang. 

Memang betul, sampai dengan November 2020 secara keseluruhan ekspor produk manufaktur mampu mencatatkan pertumbuhan positif bahkan lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun lalu. Jika dilihat kenaikan ini juga tidak terlepas dari ekspor subsektor manufaktur logam dasar yang mengalami peningkatan hingga 20%. Kenaikan subsektor industri logam tidak terlepas dari kebijakan investasi pemerintah yang mendorong pembangunan smelter dan pelarangan ekspor Mineral dan Batubara dan juga pelarangan ekspor biji nikel. 

Sayangnya, tidak semua sub-sektor dari industri manufaktur bisa menikmati kinerja pertumbuhan ekspor positif. Sektor industri unggulan lainnya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) melanjutkan kinerja pertumbuhan ekspor negatif di tahun lalu.  Kondisi industri tekstil dan produk tekstil memang tidak begitu menggembirakan setidaknya dalam 3 tahun terakhir.

Menurut Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Penurunan kinerja industri TPT tidak terlepas dari Melemahnya demand pasar dalam negeri, karena pangsa pasar yang direbut produk impor yang diakibatkan dari regulasi yang memudahkan impor. Akhirnya kondisi ini bermuara pada konsumsi masyarakat yang lebih rendah terhadap produk dalam negeri, karena didominasi nya pasar oleh produk impor. Sebagai informasi, pangsa pasar konsumsi untuk produksi dalam negeri pada tahun 2016 mencapai 65% namun pada tahun 2019 jumlah menurun menjadi 56%. Hal ini ditambah dengan level playing field yang tidak seimbang dengan negara pesaing seperti misalnya China, Bangladesh, Vietnam, dan India. 

Sementara itu, menurut Rachmat Hidayat dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), industri makanan dan minuman juga ikut terdampak dengan adanya pandemi ini. Meskipun masih bisa mencatatkan pertumbuhan yang positif, namun industri ini harus melakukan adaptasi dari perubahan perilaku konsumen yang lebih mawas terhadap kesehatan ataupun kebersihan dalam produk makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi. Disamping itu, beberapa tantangan juga dihadapi oleh industri makanan dan minuman seperti misalnya belum adanya jaminan pengadaan energi yang lebih kompetitif, ketersediaan bahan baku, hingga jaminan pasokan bahan baku. 

Tantangan yang disampaikan oleh asosiasi industri TPT dan makanan dan minuman juga disampaikan oleh Prof. Ina Primiana. Menurut beliau, kendala umum yang dihadapi oleh industri manufaktur adalah masalah rendahnya daya saing yang disebabkan oleh berbagai hal. Dalam kebijakan impor misalnya, produk industri dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang impor yang harganya jauh lebih murah, sehingga penggunaan bahan baku dan bahan penolong impor lebih menjadi prioritas. Di sisi lain, Kebijakan perdagangan seperti Free Trade Area (FTA) dilakukan tanpa persiapan yang matang, sehingga ketika perjanjian FTA mulai berlangsung industri di dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Masalah produk impor juga disampaikan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia, menurut Jemmy, kemudahan impor yang seharusnya membantu industri dalam negeri khususnya IKM malah menjadi bumerang dan mengancam industri dalam negeri. 

Dari dalam negeri masalah mahalnya ongkos logistik menjadi masalah klasik yang masih menjadi pekerjaan rumah. Tingginya biaya logistik disebabkan karena penerapan infrastruktur logistik belum terintegrasi dan menciptakan biaya ekonomi tinggi. 

Dalam menjawab tantangan proses pemulihan ekonomi dan tren deindustrialisasi prematur yang tengah dialami oleh Indonesia pemerintah sebenarnya tengah mengeluarkan produk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perdagangan dan Perindustrian, yang merupakan turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun demikian menurut, Prof Ina, RPP akan mampu mendorong “Reindustrialisasi” bila pasal-pasal yang ada mengatur beberapa persoalan yang dihadapi industri manufaktur nasional, agar daya saing meningkat dan menjaga neraca perdagangan industri agar tetap surplus dan meningkat seperti di tahun 2020.  

Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi ketergantungan bahan impor, membantu industri dalam negeri dalam kemudahan Lokal Tujuan Ekspor (KLTE), Kemudahan dan insentif yang diberikan yang mendorong penggunaan bahan baku lokal, Jaminan Pasar bagi Industri dalam negeri baik industri hulu dan industri hilir, hingga 

Dalam RPP perindustrian misalnya pemerintah perlu mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Impor hanya dilakukan bila Industri di dalam negeri tidak dapat memproduksi nya baik sebagai bahan baku atau bahan penolong belum ada Bab yang membahas jaminan pasar domestik bagi produk dalam negeri sehingga RPP ini tidak bisa mendorong penggunaan bahan baku dalam negeri, hingga Memperbaiki kebijakan Impor.

Perbaikan kebijakan impor juga menjadi concern API, menurut Jemmy perlu ada kebijakan ketat berupa kewajiban menyertakan perizinan impor bagi importir yang mengimpor melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), Gudang Berikat (GB), dan Free Trade Zone (FTZ). Apalagi dari pengalaman sebelumnya kemudahan impor produk TPT melalui PLB, GB, dan FTZ seringkali disalahgunakan untuk membanjiri pasar domestik dengan produk impor.

Pada akhirnya, dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia, diperlukan kebijakan tidak hanya jangka pendek namun juga jangka panjang, momentum pandemi dan juga produk RPP seharusnya mendorong lebih besar upaya perbaikan struktural ekonomi Indonesia melalui reindustrialisasi. Tanpa kekuatan dari industri manufaktur pemulihan ekonomi akan sangat terbatas ke depan. Tutup Mohammad Faisal.