Mengerikan! 100 Ribu Karyawan Industri Baja Terancam PHK, Achmad Baidowi: Jangan Sampai Mereka Mati di Lumbung Sendiri

Oleh : Ridwan | Senin, 18 Januari 2021 - 19:30 WIB

Pabrik Baja (Foto Dok Industry.co.id)
Pabrik Baja (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengingatkan Pemerintah, ada sekitar 100 ribu karyawan industri baja nasional terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Hal tersebut terkait membanjirnya baja impor murah, terutama asal Cina, yang mengancam gulung tikarnya industri baja nasional.

Oleh karena itu, Baidowi mendesak pemerintah segera bertindak tegas dengan memberikan proteksi bagi industri baja nasional tersebut, sekaligus menyelamatkan puluhan ribu karyawan.

"Ini yang harus diperhatikan Pemerintah, karena tenaga kerja di industri baja nasional tidak sedikit. Jangan sampai mereka mati di lumbung sendiri," kata Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/01/2021).

Ia menegaskan bahwa proteksi tersebut menjadi salah satu opsional yang harus dipertimbangkan Pemerintah, baik dalam hal penerapan anti dumping maupun safeguard.

"Tentu saja, dengan memperhatikan ketentuan global WTO,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) memang harus melindungi produksi baja nasional dan juga turunannya. Sebab, jika banjir impor baja murah asal Cina terus terjadi, maka akan memunculkan efek domino cukup besar.

"Tidak hanya ancaman PHK massal terhadap sekitar 80 ribu pekerja. Lebih dari itu, juga membuat roda perekonomian semakin terpuruk," ungkapnya.

"Jangan sampai di saat sulit karena pandemi, kemudian ditambah PHK yang masif karena baja impor. Kalau itu terjadi, wah makin remuk ekonomi kita," jelasnya.

Sebelumnya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati juga meminta Pemerintah untuk mengambil sikap tegas guna menghentikan banyaknya produk murah tersebut.

Menurut Enny, jika banjir baja impor tidak dihentikan, maka industri baja nasional tidak berkembang dan bahkan terancam bangkrut. Mereka, pasti kalah bersaing karena baja impor sangat murah.

"Pemerintah perlu memberlakukan Trade Remidies bagi industri baja dalam negeri, seperti Anti Dumping dan Safeguard. Terlebih beberapa Negara, seperti Malaysia dan Vietnam juga sudah memberlakukan kebijakan tersebut," terang Enny.

Dijelaskan Enny perlindungan semacam itu tidak bertentangan dengan prinsip fairness World Trade Organization (WTO). Sebab, murahnya baja Cina, memang disebabkan dukungan Pemerintah Cina yang luar biasa besar. Di antaranya tax rebate dan subsidi.

"Bahkan, Pemerintah Cina juga memberi bantuan bagi industri untuk kebijakan lingkungan, seperti slag baja dan impunitas scrap," tutupnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Selasa, 22 Juni 2021 - 09:13 WIB

PerLKPP Baru Diterbitkan, Menteri Basuki : Pengadaan Barang dan Jasa Harus Kompetitif, Transparan, dan Akuntabel

Menteri PUPR Basuki mengatakan bahwa pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa ini harus kompetitif, transparan, dan akuntabel karena Indonesia mempunyai ribuan penyedia jasa baik besar maupun…

Gelombang digitalisasi mendorong banyak pelaku UMKM untuk memperluas pasarnya

Selasa, 22 Juni 2021 - 09:00 WIB

Pemanfaatan Digital Skills dengan Benar Selamatkan Bisnis di Masa Pandemi

Masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung setahun lebih yang berdampak pada bisnis dan perekonomian, serta dalam pemanfaatan digital ternyata mampu untuk membuat pelaku usaha dan UMKM bisa…

Sawah yang menguning siap panen

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:46 WIB

Apresiasi Pakar Pangan UB Untuk Indonesia Sebagai Anggota Dewan FAO

Pakar ketahanan pangan dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr Sujarwo menyampaikan selamat sekaligus apresiasi setinggi-tingginya atas terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan FAO yang…

Ilustrasi Berinternet (Ist)

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:15 WIB

Pengguna Internet Makin Meningkat, Ini Cara untuk Melindungi Data Pribadi

Menurut data yang dihimpun Social-Hootsuite pada Januari 2021 menunjukan pengguna internet di Indonesia tumbuh 15,5 persen atau sebesar 27 juta orang selama pandemi. Sementara pengguna media…

Desa Wisata Denai Lama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Dok: Kemenparekraf)

Selasa, 22 Juni 2021 - 08:00 WIB

Sandiaga Berharap Desa Wisata jadi Lokomotif Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Dalam Webinar Desa Wisata – Desa Kreatif Sumatera Selatan, yang diikuti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan…