Ngeri! Rencana Penggabungan Pegadaian Bisa Bedampak Sistemik

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 14 Januari 2021 - 10:01 WIB

 PT Pegadaian (Persero)
PT Pegadaian (Persero)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Rencana pemerintah yang akan mengakuisisi tiga BUMN yakni, PT Pegadaian (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali mendapat sorotan dari sejumlah kalangan.

Pengamat ekonomi Faisal Basri meminta kepada pemerintah khususnya Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan rencana holdingnisasi ketiga perusahaan “plat merah” tersebut. Dia berpendapat ketiga perusahaan ini masing-masing memiliki intensitas berbeda.

“Peran Pegadaian selama ini untuk membantu kesulitas likuiditas jangka pendek. Jika ini digabung, tak akan bisa memperdalam sektor keuangan,” ujar Faisal dalam acara Seminar Nasional Serikat Pekerja (SP) Pegadaian yang digelar secara virtual oleh Forum Warta Pena (FWP) di All Sedayu Hotel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (13/1/2021).

Faisal menambahkan, rencana Menteri BUMN untuk membentuk induk perusahaan atau holding company guna memperkuat sektor UMKM justru bertentangan dengan gagasan pemerintah untuk memajukan UMKM secara totalitas. Hal ini juga memberi kesan seolah-olah persoalan yang dihadapi UMKM hanya masalah keuangan.

“Inisiatif ini kalau bisa dibatalkan karena memang sesat pikiran. Jika ingin membuat PNM dan Pegadaian melaju kencang, bukan dibawah ketiak perbankan,” sambung Faisal.

Dia menganalogikan pegabungan ketiga BUMN ini ibarat makanan enak yang disatukan dalam satu wadah. Hasilnya, bukan rasa makanan itu jadi lebih baik, justru sebaliknya rasa makanan itu tidak layak untuk dinikmati.

“Ibarat makanan enak, dicampur-campur rasanya jadi tidak enak. Pecel enak, steak enak, sayur asam enak. Tapi kalau semua digabung rasanya, kita tidak tahu. Yang tadinya enak kalau digabung, semua jadi tidak enak,” tandas Faisal.

Di tempat yang sama, pengamat hukum korporasi Suhardi Somomuljono melihat selama ini Pegadaian merupakan perusahaan sehat dan tidak memiliki kesulitan likuiditas, sehingga secara politik hukum tidak ada alasan kedua BUMN ini untuk digabung.

“Logika hukumnya dimana, perusahaan yang sehat akan diambil alih. Secara terminologi hukum BRI itu punya culture yang berbeda dengan Pegadaian. Di situ mengenal bunga, denda, dan lainnya yang sangat berbeda dengan Pegadaian,” kata Suhardi.

Menurutnya, aksi penggabungan atau akuisisi dengan skema holdingnisasi secara hukum tidak bertentangan dengan hukum. Pemerintah melalui Menteri BUMN punya hak dan kewenangan untuk melakukan aksi korporasi terhadap perusahaan milik negara.

Namun Suhardi mengingatkan agar proses akuisisi ini harus dikaji lebih mendalam tanpa mengindahkan legitimasi dan peran dari masyarakat. “Jangan hanya mengejar sahnya saja, tapi menghiraukan legitimasinya,” ucap dia. 

Dia pun berharap kepada Serikat Pekerja Pegadaian untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan menyampaikan pendapat kepada pemerintah serta pihak legislatif agar rencana tersebut dikaji lebih mendalam. “Jangan mengambil keputusan terburu-buru. Ini bisa memunculkan gejolak di masyarakat,” kata dia.

Sementara, Ketua Umum SP Pegadaian Ketut Suhardiono mengatakan, kebijakan holdingnisasi tidak akan menguntungkan bagi Pegadaian, jika seluruh produk berbasis UMKM diambil oleh perusahaan induk (BRI-red), mengingat saat ini nasabah Pegadaian sebagian besar merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Akuisisi ini sangat tidak tepat karena dampak dari privatisasi dalam bentuk privatisasi atau akusisi akan berdampak jangka panjang dan sistemik,” terang Ketut.

Apalagi, kata Ketut, Pegadaian yang sudah berusia 119 tahun, hingga saat ini merupakan salah satu dari 10 BUMN penyumbang deviden terbesar untuk Negara.

Lagi pula, lanjut Ketut, Pegadaian merupakan perusahaan yang sehat dengan aset yang cukup besar, dengan rating Perusahaan AAA maka bukan menjadi kendala untuk mendapatkan modal kerja. “Jika rencana ini dipaksakan, pengelolaan perusahaan akan memgkerdilkan Pegadaian dan berdampak terhadap rakyat kecil yang kesulitan mencari pembiayaan,” ujar dia.    

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat mencoba alsintan di lahan pertanian

Kamis, 28 Januari 2021 - 07:12 WIB

Alat Mesin Pertanian Diyakini Dongkrak Produksi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan optimistis modernisasi pertanian Indonesia bisa semakin cepat dilakukan, terutama dengan semakin berkembangnya…

Pengusaha warteg

Rabu, 27 Januari 2021 - 21:15 WIB

KemenkopUKM Bakal Bawa Puluhan Ribu Warteg Bertransformasi ke Ranah Digital

KemenkopUKM menggandeng penyedia platform digital antara lain Wahyoo, startup teknologi yang selama ini fokus membantu meningkatkan nilai tambah warteg melalui digitalisasi.

Webinar Kerjasama VADS Indonesia dan TM ONE

Rabu, 27 Januari 2021 - 20:51 WIB

VADS Indonesia dan TM ONE Bekerjasama Tingkatkan Keamanan Digital Lewat Blockchain Secure Authentication Bersama FNSV Korea

PT. VADS Indonesia dan TM ONE melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan FNS Value Co., Limited (FNSV), perusahaan penyedia Blockchain Secure Authentication asal Korea untuk penunjukkan…

GoSure

Rabu, 27 Januari 2021 - 20:15 WIB

GoSure Produk Besutan GoJek Luncurkan Inovasi Asuransi Khusus Gadget

GoSure kembali meluncurkan produk asuransi inovatif untuk gadget lainnya.

Gedung Kementerian Pertanian

Rabu, 27 Januari 2021 - 20:14 WIB

Kementan Raih Penghargaan Indriya Mandrawa dari LAPAN

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (PUSDATIN) Kementerian Pertanian (Kementan) meraih penghargaan Dwi Indriya Mandrawa kategori kementerian/lembaga. Apresiasi ini diberikan Lembaga Penerbangan…