Bicara Soal Holding atau Akuisisi, Faisal Basri: Lebih Baik Pegadaian Jadi Perusahaan Go Publik

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 14 Januari 2021 - 09:53 WIB

Faisal Basri, Ekonom Indef
Faisal Basri, Ekonom Indef

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengkhawatirkan penggabungan BUMN, PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk akan merubah fungsi dan peran Pegadaian. Dia mengatakan, kedua perusahaan plat merah ini punya karakter bisnis berbeda.

"Karakter bisnisnya kan beda sekali antara BRI dan Pegadaian, serta PMN. Saya pikir gagasan ini sesat pikir, enggak pas sama sekali," tutur Faisal dalam acara Seminar Nasional Serikat Pekerja (SP) Pegadaian yang diselenggarakan Forum Warta Pena (FWP) di All Sedayu Hotel, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (13/1/2021).

Menurut Faisal, rencana pemerintah membentuk perusahaan holding UMKM dengan menggabungkan BRI, Pegadaian dan PNM (Perusahaan Nasional Madani) bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas.

Faisal pun mengusulkan agar Pegadaian menjadi perusahaan terbuka atau go public dengan demikian perusahaan ini bisa tetap menjalankan fungsinya secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat.

"Listing saja ke bursa. Enggak usah gede-gede, 5 persen saja. Saya kira Pegadaian akan semakin berkembang," ungkapnya.

Selain itu, dia menyarangkan agar Pegadaian fokus kepada bisnis inti. Jangan latah dengan bermain di sektor usaha di luar keahliannya. "Jual saja hotelnya untuk memperkuat permodalan. Dengan begitu Pegadaian semakin kuat, masyarakat semakin banyak terbantu," tuturnya.

Di sisi lain, Faisal yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, mengkritik BRI. "Seperak dua perak uang petani masuk ke BRI. Seharusnya, BRI mengembalikan dana tersebut ke petani. Bukan malah untuk infrastruktur atau pembangunan gedung perkantoran megah di kota-kota besar," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Pengamat Hukum Suhardi Somomuljono mengingatkan agar rencana akuisisi BUMN ini harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat DPR RI. “Jangan hanya mengikuti kemauan pemerintah atau menteri BUMN,” kata dia.

Rencana ini juga akan merubah status Pegadaian menjadi perusahaan terbuka yang mana akan menimbulkan ketidakpastiaan usaha dan ketidakpastian hukum. Akibatnya, yang nanti akan dirugikan adalah rakyat kecil.

Suhardi menambahkan, selama ini Pegadaian punya kewenangan khusus yang diatur oleh undang-undang, seperti melakukan pelelangan barang. Jika sudah menjadi perusahaan terbuka, tidak bisa lagi secara khusus tunduk terhadap ketentuan yang lama.

Sementara Ketua Umum SP Pegadaian Ketut Suhardiono berpendapat, kebijakan holdingisasi tidak akan menguntungkan bagi Pegadaian, mengingat nasabah Pegadaian sebagian besar merupakan masyarakat kecil.

“Akuisisi ini sangat tidak tepat karena dampak dari privatisasi dalam bentuk privatisasi atau akusisi akan berdampak jangka panjang dan sistemik,” terang Ketut.

Lagi pula, lanjut Ketut, Pegadaian merupakan perusahaan yang sehat dengan aset yang cukup besar, dengan rating perusahaan AAA maka bukan menjadi kendala untuk mendapatkan modal kerja.

“Jika rencana ini dipaksakan, pengelolaan perusahaan akan mengkerdilkan Pegadaian dan berdampak terhadap rakyat kecil yang kesulitan mencari pembiayaan,” pungkas dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Rabu, 24 Februari 2021 - 21:01 WIB

Anggaran PEN Naik, Bakal Kerek Pertumbuhan Ekonomi

Beragam kebijakan ekonomi dilakukan pemerintah pada 2021 ini. Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 699,43 triliun. Dana ini meningkat dari…

Pemkot Tegal resmikan pusat daur ulang sampah

Rabu, 24 Februari 2021 - 20:55 WIB

Jadi Pionir di Indonesia, Pemkot Tegal Resmikan Pusat Daur Ulang Sampah di Mintragen

Setelah resmi bergabung sebagai penyelenggara program "Yok Yok Ayok Daur Ulang!" bersama dengan Trinseo, Kemasan Group dan organisasi pendukung lainnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal hari ini,…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Rabu, 24 Februari 2021 - 19:35 WIB

Menperin Agus Minta Pemda Susun RPIK Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menghimbau setiap daerah untuk dapat menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kopi Ilustrasi

Rabu, 24 Februari 2021 - 18:59 WIB

Sabtu Besok, Harmonisasi Kopi Indonesia Akan Bahas Tren Bisnis Kopi di Tahun 2021

Event Harmonisasi Kopi Indonesia 2021 bertujuan membantu pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, meningkatkan minat masyarakat Indonesia, Pelaku Usaha, Petani dan Penggiat Kopi untuk lebih…

Harmonisasi Kopi Indonesia 2021

Rabu, 24 Februari 2021 - 18:36 WIB

Harmonisai Kopi Indonesia 2021: Maksimalkan Potensi Bisnis Kopi Karawang Dengan Target Orientasi Ekspor

Rangkaian event yang dilaksanakan mulai 21 Februari hingga 14 Maret 2021 ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi serta meningkatkan minat masyarakat Indonesia termasuk…