Ekspor TPT Terus Dikerek, Ini Langkah Kemenperin

Oleh : Ridwan | Minggu, 18 Oktober 2020 - 19:10 WIB

Industri TPT Nasional
Industri TPT Nasional

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian aktif mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait dalam upaya memacu kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) karena merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup berat akibat pandemi Covid-19.

Langkah strategis yang sedang dijalankan antara lain adalah meningkatkan nilai ekspor dari produk unggulan nasional tersebut.

"Industri TPT menjadi bagian dari sektor yang mendapat prioritas pengembangan lantaran punya peran sebagai penyumbang devisa dan penyerap tenaga kerja yang banyak. Maka itu, industri TPT termasuk dari tujuh sektor dalam peta jalan Making Indonesia 4.0," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam di Jakarta, Minggu (18/10/2020).

Dirjen IKFT menjelaskan, struktur industri TPT meliputi sektor hulu (industri serat), sektor antara (industri benang dan kain), dan sektor hilir (industri pakaian jadi).

"Walaupun memiliki karakteristik yang berbeda, setiap sektor memiliki keterkaitan yang kuat antara satu dengan yang lain. Padat modal di hulu dan padat karya di hilir," ungkapnya.

Pada sektor hilir di industri TPT, Indonesia telah memiliki kapasitas tinggi dengan potensi sejumlah pabrik garmen dengan skala besar dan berorientasi ekspor, bahkan industri kecil menengah (IKM) di sektor ini mampu menjadi pemasok kebutuhan dalam negeri.

"Jadi, masing-masing memiliki pasar dan peran sendiri," terang Khayam.

Secara umum, industri TPT nasional telah memiliki struktur industri yang cukup lengkap dan terpadu. Di sektor hilir misalnya, terdapat industri stapel dan filamen yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 1 juta ton per tahun dan terintegrasi dengan industri bahan baku kimianya.

Selain itu, di sektor hulu, sejak tahun 2019, industri rayon mengalami peningkatan kapasitas produksi dari 536.000 ton menjadi 856.000 ton per tahun.

"Perkembangan industri rayon terus kami dorong untuk menjadi substitusi impor bahan baku kapas yang selama ini bergantung dari pasokan luar negeri. Pada industri benang, kita juga memiliki kapasitas yang cukup besar hingga 3,2juta ton per tahun yang juga menjadi andalan ekspor setelah pakaian jadi," paparnya.

Selain mendorong substitusi bahan baku impor dan perlindungan industri dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus Kemenperin dalam pengembangan industri TPT.

"Yang tidak kalah penting adalah peningkatan kompetensi SDM. Sekarang kami turut melatih generasi muda dan dengan sertifikasi melalui berbagai macam pelatihan dan capacity building untuk membangun soft skill dan hard skill," imbuhnya.

Selanjutnya, Kemenperin memfasilitasi kolaborasi antara industri skala besar dengan pelaku IKM untuk kemudahan memperoleh bahan baku melalui Indonesia Textile Industry Smart Hub & Material Center.

"Kami terus berupaya meningkatkan kemampuan ekspor melalui berbagai program, antara lain mendorong eksportir langsung, edukasi prosedur ekspor, jaminan ketersediaan bahan baku, fasilitasi pembiayaan kepada IKM, optimalisasi kemudahan KITE, pembuatan market brief, akses industri ke e-commerce global serta memfasilitasi pameran di dalam dan luar negeri," sebutnya.

Mengenai potret kinerjanya, Kemenperin mencatat laju pertumbuhan industri TPT di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2019, industri TPT mampu tumbuh sebesar 15,35% atau naik signifikan dibanding dengan 2018 yang mencapai 8,73%.

Sementara itu pada 2017, industri ini tercatat tetap mengalami pertumbuhan di angka 3,83%. Pertumbuhan ini didukung tingginya produksi pakaian jadi di sentra industri TPT.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II tahun 2020, industri TPT memberikan kontribusi terhadap PDB sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 6,93 persen. Sementara untuk kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, industri TPT menempati urutan keempat menjadi kontributor terbesar yang mencapai 1,24 persen.

Dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri TPT nasional ditargetkan masuk ke dalam jajaran lima besar pemain dunia pada tahun 2030. Daya saing sektor ini tercermin dari kinerja ekspornya sepanjang tahun 2019 yang mencapai USD12,89 miliar, dan pada periode Januari-Juli 2020 telah menembus hingga USD6,15 miliar.

Selain itu, sebagai sektor padat karya, industri TPT di Indonesia telah menyerap tenaga kerja lebih dari 3,6 juta orang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Warung Konsuler di Wilayah Calabria (Photo by Kemlu)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:15 WIB

Bantu WNI di Italia Selatan, KBRI Roma Adakan Warung Konsuler

Pelayanan kekonsuleran seperti pembaharuan paspor, diperlukan oleh para WNI yang berada di luar negeri, tidak terkecuali para WNI yang tinggal jauh dari kantor Perwakilan Indonesia.

Jasa Penagihan Hutang (Foto Dok Media Konsumen)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:09 WIB

Sejumlah Tips Pilih Jasa Penagihan Hutang

Jasa penagihan hutang di Indonesia banyak sekali jumlahnya, contohnya di Jabodetabek saja, lebih dari 100 biro jasa yang bergerak dalam bidang penagihan hutang. Yang harus diperhatikan adalah…

Diah Natalisa Deputi bidang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:00 WIB

Menyempurnakan UU Pelayanan Publik dari Berbagai Sisi

Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik akan disempurnakan. Berbagai aspek disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk merevisi UU tersebut.…

Peresmian Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.(Twitter/@jokowi)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 10:49 WIB

Dasyat! Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Jakarta-Nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) Peresmian President Joko Widodo Street dipimpin oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh…

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Foto Dok Biem.co)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 10:18 WIB

Pemerintah Tegaskan Pembahasan UU Cipta Kerja Sudah Sangat Transparan

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM kembali menegaskan bahwa proses panjang pembahasan UU Cipta Kerja yang sudah dimulai sejak Januari 2020 lalu sudah sangat transparan. Penegasan ini…