Legislator Desak APBN 2021 Selesaikan Permasalahan Covid-19

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Berbicara tentang alokasi anggaran kesehatan, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah  yang diwakili Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, serta Bank Indonesia menggelar rapat guna mendengarkan pandangan sembilan fraksi tentang RAPBN 2021.

Dalam Rapat Kerja tersebut, disepakati RAPBN 2021 akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai UU APBN 2021.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara pada APBN 2021 benar-benar memberi hasil optimal dalam menyelesaikan problem kesehatan, khususnya akibat pandemi Covid-19.

“Demikian pula anggaran kesehatan pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 84,02 triliun harus mampu menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid-19 dan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pastikan  terjadi peningkatan sarana dan prasana, ketersediaan obat-obatan berkualitas, serta peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang memadai," ujar Netty melalui keterangan yang diterima redaksi pada Senin (28/9).

Menurut Netty, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan, maka APBN TA 2021 masih akan dibayangi oleh risiko besar dari dampak multidimensi krisis kesehatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) berpendapat, kata Netty, Pemerintah harus menyiapkan perencanaan dan aksi strategis guna memitigasi risiko tersebut.

“Kami prihatin dengan kondisi penanganan pandemi yang belum mampu melandaikan kurva Covid-19, bahkan justru makin meningkat dengan angka kasus baru menembus 4000-an setiap hari. Oleh karena itu, Pemerintah harus fokus, serius, dan sepenuh hati melakukan upaya penanganan yang  berbasis pada kesehatan. Anggaran PEN senilai  Rp 356,5 triliun tidak akan bermakna jika kesehatan dan keselamatan rakyat terabaikan," ujar Netty.

“Rakyat adalah aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di masa pandemi,” lanjutnya.

Selain itu kata Netty, Pemerintah harus sungguh-sungguh bekerja keras mencapai target indikator kesejahteraan tahun 2021 yang meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka 7,7-9,1 persen; Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 persen; Gini Ratio 0,377-0,379; Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95; Nilai Tukar Petani (NTP) 102; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104.

"Penetapan target pasti sudah memperhitungkan semua faktor, bukan asal-asalan. Jadi, tinggal bagaimana upaya Pemerintah untuk mencapainya," imbuhnya.

Legislator F-PKS itu berpendapat perlunya strategi khusus agar kesejahteraan buruh, petani dan nelayan membaik secara signifikan.

"Upaya mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan harus lebih keras dilakukan mengingat permasalahan ketersediaan dan kecukupan pangan serta kenaikan harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas," ungkap Netty.

Dalam pandangan Netty, Pemerintah perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya untuk menolong petani sebagai tenaga kerja sektor informal yang berjumlah sekitar 33,4 juta.

"Hadirkan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan untuk kedaulatan pangan. Terlebih di masa  pandemi ini, terbukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang pertumbuhannya paling tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah harus mendukung sektor pertanian secara maksimal,” tutur Ketua Tim Covid F-PKS ini.

Terakhir, legislator dapil Jawa Barat VIII itu meminta Pemerintah  meningkatkan pengawasan internal atas implementasi APBN 2021 agar uang yang  dikumpulkan melalui pajak dan penghasilan negara lainnya benar-benar memberikan sebesar-besar manfaat untuk rakyat.