Aziz Syamsuddin: Pensiunan ASN dan TNI-POLRI Perlu Jeda 5 Tahun Terjun ke Politik
Oleh : Krishna Anindyo | Rabu, 23 September 2020 - 20:30 WIB

Kunjungan Mappilu PWI Dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat
INDUSTRY.co.id - Jakarta - Berbicara tentang ranah politik, Wakil Ketua DPR RI Aziz syamsudin mengatakan seharusnya butuh waktu jeda lima tahun bagi Pensiunan ASN TNI dan Polri baru masuk ke arena politik.
"Kami akan mendorong agar ada aturan yang mengatur misalnya menunggu lima tahun dulu bagi pensiun, baru masuk anggota atau calon dari partai politik manapun. Hal ini harus di atur supaya fair dan tentu untuk menghindari konflik kepentingan yang bisa saja terjadi saat masih menjabat, " tutur Aziz Syamsuddin melalui keterangan yang diterima redaksi pada Rabu (23/9).
“Hal tersebut penting untuk menjaga netralitas ASN serta TNI/Polri dalam menjalankan amanahnya sebagai abdi negara,” jelas Aziz.
Kunjungan Mappilu PWI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat yang juga Ketua Dewan Penasihat Mappilu PWI Mirza Zulhadi. Turut hadir antara lain Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo, Sekretaris Mappilu PWI Nurcholis Basyari, Divisi Pengawasan dan Pemantauan Mappilu Suradi, serta Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho.
Azis melanjutkan kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 membutuhkan dukungan seluruh pihak. Termasuk oleh media dan masyarakat yang turut memantau pemilu. Ia menyambut baik kehadiran Mappilu PWI yang diharapkannya turut mengamati proses pelaksanaan Pilkada Serentak tahun ini.
“Saya menyambut baik Mappilu dan PWI yang mau terlibat untuk mengamati (Pilkada) ini, mari kita sama-sama mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan PKPU yang tengah dipersiapkan,” ujarnya.
Menurut Aziz keputusan pelaksanaan Pilkada Serentak tetap dilakukan karena melalui sejumlah pertimbangan sebab pandemi covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir, sementara ada sekitar 60 persen daerah yang kepala daerahnya akan memasuki akhir periode jabatan.
“Belum ada parameternya kapan pandemi ini berakhir, sehingga kalaupun ditunda tidak ada kepastian. Hal ini banyak rentetannya sebab pejabat sementara tidak bisa mengambil keputusan besar dan membuat program untuk memajukan daerah,” ungkapnya.
Terkait protokol kesehatan politisi Golkar ini menghimbau Mappilu PWI turut mengawasi daerah yang melaksanakan Pilkada agar tidak ada pelanggaran protokol kesehatan serta money politik yang menciderai pilkada.
“Kita minta ke Mendagri pengetatan protokol kesehatan, serta kepada pasangan calon, harus menjadi penyemangat untuk mengajak timses maupun pendukungnya menaati protokol kesehatan, tentu dengan adanya Mappilu silakan mengawasi daerah yang akan melaksanakan pilkada ini termasuk money politic,” ujarnya.
Sementara itu Sekertaris Mappilu PWI mengatakan wacana yang dilontarkan Aziz terkait perlunya jeda lima tahun bagi pensiunan ASN dan TNI-Polri untuk terjun ke politik praktis menjadi wacana yang patut didiskusikan ke ranah publik.
"Itu ide yang cerdas dari Wakil Ketua DPR yang juga tokoh muda Partai Golkar. Saya kira DPR bersama pemerintah perlu menuangkannya dalam bentuk aturan hukum agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai wacana belaka," kata Nurcholis yang juga alumni PascaSarjana Ilmu Komunikasi Politik FISIP UI.
Terkait dengan rencana penerbitan peraturan KPU tentang pelarangan kampanye massa dan menggantinya dengan kampanye via daring dan door to door, menurut Nurcholis hal itu perlu diawasi secara ketat. Terutama, kampanye dari pintu ke pintu.
"Mappilu PWI dengan jaringannya hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota siap mengawasi agar kampanye door to door tidak malah menyuburkan praktik politik uang," tutupnya.
Baca Juga
Said Abdullah Dukung Sikap Indonesia Undang Presiden Ukraina-Rusia…
Perhatikan! Ketua KASN Kembali Ingatkan ASN untuk Tidak Nekat Mudik…
Elektabilitas Puan Maharani Naik, Pengamat : Kerja Tulus & Produktif…
Siapapun Lawannya, Duet Prabowo-Puan Berpotensi Paling Kuat
Kemenag Dikritik Keras Stop Izin Baru PAUD-Rumah Tahfiz saat Ramadan
Industri Hari Ini

Sabtu, 21 Mei 2022 - 03:13 WIB
Presiden Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor
Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili…

Jumat, 20 Mei 2022 - 19:00 WIB
Menteri Bahlil Tegaskan Indonesia Tak Akan Ekspor EBT ke Negara Manapun
Terkait dengan Energi Baru Terbarukan (EBT), Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia belum akan melakukan ekspor EBT ke negara manapun. Menurutnya, pemerintah Indonesia akan fokus terlebih dahulu…

Jumat, 20 Mei 2022 - 18:35 WIB
Sambut G20 & Dukung Ekonomi Kreatif, KEK Morotai Gelar Pameran Lukisan Bertajuk "Wanderlust Indonesia"
Menyambut G20 yang diadakan di Indonesia pada bulan November 2022 sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2022 dan mendukung ekonomi kreatif, salah satu anak usaha PT Jababeka…

Jumat, 20 Mei 2022 - 18:10 WIB
Glamshine Kosmetik Luncurkan Produk Terbaru Aqua Beads
Glamshine kosmetik resmi mengeluarkan produk terbaru dengan nama Aqua Beads yang akan di luncurkan pada tanggal 20 Mei, 2022 di Chakra venue & lounge, The Breeze Bumi Serpong Damai (BSD) Kota…

Jumat, 20 Mei 2022 - 17:54 WIB
PDSI Dibentuk, Komisi IX Akan Bahas RUU Praktik Kedokteran
Jakarta-Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bakal dibahas. Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan, penggodokan payung hukum praktik kedokteran itu…
Komentar Berita