Tidak Sampai Tiga Bulan Lagi Pilkada Serentak Tetap Diselenggarakan

Oleh : Herry Barus | Selasa, 22 September 2020 - 10:34 WIB

Pilkada 2020 (Foto Dok PR)
Pilkada 2020 (Foto Dok PR)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

 Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

 "Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana non alam," ucap politisi Fraksi Partai Golkar itu

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan tetap dilaksanakan meski ditengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi pada Selasa (22/9/2020).

"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," ujarnya.

Menurut Jokowi lewat Fadjroel, Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum atau sanksi tegas bagi setiap pelanggar pelanggar protokol kesehatan tersebut.

"Agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," tulisnya.

Lebih lanjut, Fadjroel mennyampaikan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir.

 Khususnya ditekankan pada pengaturan, untuk melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain.  Selain itu juga untuk mendorong terjadinya kampanye melalui media daring. Juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

 Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Disamping itu juga untuk pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. Serta untuk pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap.

 "Berdasarkan penjelasan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020, Komisi II DPR RI meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan dan Kepolisian diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran," paparnya.

 Adapun tahapan yang berpotensi pelanggaran yang dimaksud itu antara lain adalah tahapan penetapan pasangan calon, tahapan penyelesaian sengketa calon, tahapan pengundian nomor urut, tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan penyelesaian sengketa hasil.

 "Melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan resiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19," pungkasnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank BCA

Senin, 26 Oktober 2020 - 14:03 WIB

BCA Pastiakan Tak Ada Deposito Nasabah yang Hangus

Klaim tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena deposito tersebut telah lama dicairkan. Bukti pencairan sudah sampaikan pada agenda pembuktian dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Senin, 26 Oktober 2020 - 13:30 WIB

Menperin Agus Gerak Cepat Ciptakan Kawasan Industri Halal

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong sektor manufaktur tanah air agar turut berkontribusi mewujudkan Indonesia yang mampu bersaing dalam industri halal hingga skala global.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat memberikan arahan ke jajarannya

Senin, 26 Oktober 2020 - 12:46 WIB

Satu Tahun Kerja, Mentan Minta Pertajam Program Yang Sudah Berjalan

Memasuki satu tahun kinerja Kabinet Indonedia Maju, Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya meningkatkan sinergitas dan kinerja sektor pertanian untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Pasar Indonesia Kegiatan Tahunan KBRI Pretoria (Photo by Kemlu)

Senin, 26 Oktober 2020 - 12:15 WIB

Promosikan Kuliner Nusantara, KBRI Pretoria Selenggarakan Pasar Indonesia

Tahun ini walaupun diselenggarakan dengan skala lebih kecil, kami tetap menggelar Pasar Indonesia dengan semangat tinggi untuk memperkenalkan kuliner khas nusantara dan beragam produk Indonesia.

Trio Macan

Senin, 26 Oktober 2020 - 12:00 WIB

Artis Trio Macan Ramaikan Mancing Galatama PWI Jaya dan IBR Relation

Acara Lomba Mancing Galatama ini baru pertamakalinya kami gelar, peminatnya luar biasa banyak, tetapi karena kita membatasi 100 peserta maka banyak yang terpaksa kami tolak karena keterbatasan…