Tidak Sampai Tiga Bulan Lagi Pilkada Serentak Tetap Diselenggarakan

Oleh : Herry Barus | Selasa, 22 September 2020 - 10:34 WIB

Pilkada 2020 (Foto Dok PR)
Pilkada 2020 (Foto Dok PR)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

 Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

 "Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana non alam," ucap politisi Fraksi Partai Golkar itu

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan tetap dilaksanakan meski ditengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi pada Selasa (22/9/2020).

"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," ujarnya.

Menurut Jokowi lewat Fadjroel, Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum atau sanksi tegas bagi setiap pelanggar pelanggar protokol kesehatan tersebut.

"Agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," tulisnya.

Lebih lanjut, Fadjroel mennyampaikan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir.

 Khususnya ditekankan pada pengaturan, untuk melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain.  Selain itu juga untuk mendorong terjadinya kampanye melalui media daring. Juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

 Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Disamping itu juga untuk pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. Serta untuk pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap.

 "Berdasarkan penjelasan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020, Komisi II DPR RI meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan dan Kepolisian diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran," paparnya.

 Adapun tahapan yang berpotensi pelanggaran yang dimaksud itu antara lain adalah tahapan penetapan pasangan calon, tahapan penyelesaian sengketa calon, tahapan pengundian nomor urut, tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan penyelesaian sengketa hasil.

 "Melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan resiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19," pungkasnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rapat Kerja Banggar DPR dan Kemenkeu, Kamis (19/05/2022). (Foto: Humas Kemenkeu)

Jumat, 20 Mei 2022 - 08:21 WIB

Banggar DPR Setujui Penyesuaian Subsidi dan Kompensasi Sektor Energi

Jakarta-Dalam merespons kenaikan harga komoditas, pemerintah konsisten menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat dengan menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan atau sustainable.…

MAKUKU Air Diapers Comfort

Jumat, 20 Mei 2022 - 08:00 WIB

MAKUKU Air Diapers Comfort: Popok Super Nyaman, Kering Hingga 8 Jam

MAKUKU, pelopor popok anti gumpal, meluncurkan varian terbaru MAKUKU Air Diapers Comfort yaitu popok terjangkau dan berkualitas tinggi dengan inti struktur SAP yang mampu menyerap lebih baik…

Wapres Ma’ruf Amin didampingi Ibu Wury bertolak ke Sultra untuk melakukan kunjungan kerja, Kamis ((19/04/2022) pagi. (Foto: BPMI Setwapres)

Jumat, 20 Mei 2022 - 07:17 WIB

Wapres Akan Groundbreaking Kawasan Industri di Konawe Utara

Jakarta-Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin didampingi Ibu Wury Ma’ruf Amin bertolak ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) guna melakukan kunjungan kerja (kunker), Kamis (19/05/2022) pagi.…

Dirjen ILMATE Taufiek Bawazier saat meresmikan Toyota xEV Center

Jumat, 20 Mei 2022 - 07:10 WIB

Kemenperin Harap Toyota xEV Center jadi Katalisator Pengembangan Teknologi Kendaraan Listrik di RI

Kemenperin berharap, Toyota xEV Center sebagai katalisator pengembangan teknologi dan industrialisasi kendaraan elektrifikasi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan ketahanan energi serta…

HIPMI Siap Dukung Sektor UMKM RI ke Pasar Internasional

Jumat, 20 Mei 2022 - 07:00 WIB

HIPMI Siap Dukung Sektor UMKM RI ke Pasar Internasional

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menginisiasi perhelatan HIPMI International Business Forum yang merupakan rangkaian acara dari rencana kegiatan kunjungan HIPMI ke Amerika Serikat dan…