Asiiik! Menperin AGK Usulkan Pajak Kendaraan Mobil Baru 0 Persen

Oleh : Ridwan | Senin, 14 September 2020 - 14:35 WIB

Industri Otomotif
Industri Otomotif

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian sedang mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Upaya ini diharapkan dapat menstimulus pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah masa pandemi Covid-19.

"Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0 persen sampai bulan Desember 2020," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Menperin menjelaskan, upaya pemangkasan pajak pembelian mobil baru tersebut diyakini bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Tujuannya yakni untuk memulihkan penjualan produk otomotif yang tengah turun selama pandemi.

"Kalau kita beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut," terangnya.

Agus menambahkan, kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020. Namun, pada semester kedua tahun ini, mulai ada perkembangan yang positif.

"Oleh karena itu, kami berharap relaksasi pajak tersebut bisa segera dijalankan agar bisa memacu kinerja industri otomotif di tanah air dan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Menteri AGK mengungkapkan, aktivitas industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya. 

"Industri otomotif itu mempunyai turunan begitu banyak. Ada tear 1, tear 2 yang begitu banyak," imbuhnya.

Sebelumnya, relaksasi pajak pembelian mobil baru sempat digaungkan Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam. Menurutnya, industri otomotif saat ini butuh stimulus dari pemerintah agar terjadi peningkatan daya beli.

"Kami harapkan ada tax deduction untuk menstimulus daya beli, tapi tax deduction ini yang tidak mengurangi pendapatan pemerintah. Harapan kita ada di pajak daerah, kalau pajak bisa diturunkan, jumlah yang dijual bisa naik," paparnya.

Sebagai informasi, masyarakat yang membeli mobil dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 tahun 2019, yakni sebesar 15-70% untuk kendaraan bermotor angkutan orang. Besaran tarif disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan, dan juga isi silinder.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menhub Budi Karya Sumadi bersama President Director Jababeka Residence Sutedja S. Darmono saat meresmika JR Connexion di Kawasan Jababeka

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:40 WIB

Langkah Nyata Jababeka Menuju TOD City

Jababeka sebagai kawasan TOD terus menunjukkan kemajuan positif menyusul diluncurkannya layanan JR Connexion di Hollywood Junction Jababeka ( Minggu 18/10/2020 ) oleh Menteri Perhubungan RI…

Warung Konsuler di Wilayah Calabria (Photo by Kemlu)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:15 WIB

Bantu WNI di Italia Selatan, KBRI Roma Adakan Warung Konsuler

Pelayanan kekonsuleran seperti pembaharuan paspor, diperlukan oleh para WNI yang berada di luar negeri, tidak terkecuali para WNI yang tinggal jauh dari kantor Perwakilan Indonesia.

Jasa Penagihan Hutang

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:09 WIB

Sejumlah Tips Pilih Jasa Penagihan Hutang

Jasa penagihan hutang di Indonesia banyak sekali jumlahnya, contohnya di Jabodetabek saja, lebih dari 100 biro jasa yang bergerak dalam bidang penagihan hutang. Yang harus diperhatikan adalah…

Diah Natalisa Deputi bidang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:00 WIB

Menyempurnakan UU Pelayanan Publik dari Berbagai Sisi

Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik akan disempurnakan. Berbagai aspek disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk merevisi UU tersebut.…

Peresmian Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.(Twitter/@jokowi)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 10:49 WIB

Dasyat! Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Jakarta-Nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) Peresmian President Joko Widodo Street dipimpin oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh…