INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah mencabut dan masih memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jakarta.
"Dari awal pemerintah DKI Jakarta itu belum pernah mencabut PSBB. Saya ulangi lagi, sejak awal pemberlakuan PSBB, Pemerintah DKI Jakarta belum pernah mencabut. Jadi sepanjang waktu sampai dengan sekarang ini adalah ya PSBB," jelas Doni dalam dialog bertajuk "Radio Bertanya, Doni Monardo Menjawab" di Media Center Satgas Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Minggu (13/9).
Menurut Doni, Pemerintah Indonesia sudah tepat mengambil langkah untuk mengeluarkan aturan PSBB melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 tahun 2020 tanggal 13 Maret, kendati pemerintah juga memiliki opsi untuk menerapkan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Dalam hal ini, selama status kekarantinaan yang diambil tiap Pemerintah Daerah masih dalam koridor pada Perpres No 11/2020 tersebut, maka aturan itu harus ditaati oleh seluruh aspek.
"Jadi DKI Jakarta sekali lagi tidak pernah mengubah status. Selalu PSBB," tegas Doni.
Adapun menurut Doni, sebelum memutuskan untuk menerapkan PSBB, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selalu berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini dengan Satgas Penanganan COVID-19 termasuk Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
Apabila data masih menunjukkan adanya peningkatan kasus, maka tiap daerah termasuk DKI Jakarta akan diminta untuk tidak melakukan pelonggaran aturan.
"Sebelum ada keputusan yang diambil oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, beliau juga selalu konsultasi kepada saya," kata Doni.
"Status masih merah. Merah adalah status tinggi, maka jangan dikendorkan," imbuh Doni.
Sementara itu di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan resmi memberlakaukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat di Ibu Kota selama 14 hari dimulai tanggal 14 September 2020.
Nantinya, saat PSBB berlangsung, ada 5 tempat yang harus ditutup.
Aturan itu juga tertuang dalam Pergub No 88 Tahun 2020. Pergub tersebut mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Anies Baswedan mengatakan, ada lima tempat yang wajib ditutup pada masa PSBB secara total di DKI Jakarta.
Adapun 5 tempat yang harus ditutup tersebut yakni:
1. Sekolah dan institusi pendidikan
2. Kawasan pariwisata dan taman rekreasi 3. Taman kota dan RPTRA
4. Sarana olahraga publik (olahraga dilakukan secara mandiri di lingkungan sekitar rumah)
5. Tempat resepsi pernikahan (pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil).
"Semua institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup begitu juga dengan taman kota, RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), fasilitas umum yang terkait pengumpulan orang ditutup," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (13/9/2020).
"Dan keempat sarana olahraga publik, olahraga ini dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing dan kelima juga kegiatan resepsi pernikahan, seminar, conference, semua dibatasi. Khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di kantor catatan sipil," sambungnya
