Kinerja Indonesia Kendaraan Terminal Rontok di Semester I 2020

Oleh : Wiyanto | Kamis, 27 Agustus 2020 - 09:30 WIB

Kendaraan alat berat yang akan diberangkatkan dari pelabuhan IPCC (Doc:IPCC)
Kendaraan alat berat yang akan diberangkatkan dari pelabuhan IPCC (Doc:IPCC)

INDUSTRY.co.id-Dari sisi kinerja, PT Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) menurut Reza Priyambada, Investor Relation, IPCC, bahwa perkembangan kinerja layanan bongkar muat kendaraan di kuartal kedua yang cenderung turun berimbas pada turunnya kinerja keuangan.

“Jika pada kuartal I 2020, IPCC masih dapat membukukan kinerja keuangan yang masih baik karena layanan bongkar muat kendaraan masih dapat dikatakan tinggi dimana CBU rata-rata ditangani sekitar 49 ribu hingga 50 ribu unit; Alat Berat rata-rata 12 ribu hingga 13 ribu; dan General Cargo rata-rata sekitar 4.500 hingga 4.900 M3. Akan tetapi, di kuartal II 2020 jumlahnya langsung drop cukup besar. CBU ditangani sekitar 14 ribu hingga 15 ribu unit; Alat Berat sebesar 5.000 hingga 5.100 unit; dan General Cargo sebesar 3.000 hingga 3.300 M3. Dengan adanya pembatasan kegiatan usaha manufaktur otomotif di kuartal kedua tentunya berpengaruh pada kegiatan layanan bongkar muat kendaraan di IPCC dan kondisi tersebut berimbas terhadap penurunan kinerja keuangan Perseroan di akhir semester I tahun ini.” kata dia Rabu (26/8/2020).

Selain, dari imbas penurunan layanan bongkar muat kendaraan, IPCC juga sampaikan dalam Seminar tersebut turut terkena dampak dari penerapan PSAK 73. Dampak dari penerapan ini terlihat di Laporan Keuangan semester I pada kenaikan beban bunga; beban penyusutan; dan beban amortisasi. Kenaikan akun beban penyusutan dan beban amortisasi pada Beban Pokok Pendapatan terjadi karena imbas pencatatan atas adanya pembelian aset dari IPC Tahap II pada September 2019 yang lalu dan imbas dari timbulnya pencatatan atas Aset Hak Guna seiring telah diterapkannya aturan PSAK 73. Timbulnya nilai pada akun Aset Hak Guna merupakan imbas dari pencatatan atas perjanjian sewa lahan jangka panjang antara IPCC dengan IPC dengan memperhitungkan nilai penyusutan yang terjadi dan adanya nilai discount rate untuk perhitungan diskonto atas sewa lahan jangka panjang tersebut.

"Selain itu, juga adanya kenaikan beban kerjasama mitra usaha (KSMU) yang terdiri dari biaya KSMU terminal dengan para mitra perusahaan bongkar muat (PBM); KSMU buruh dan tenaga kerja; dan sewa ke IPC," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Warung Konsuler di Wilayah Calabria (Photo by Kemlu)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:15 WIB

Bantu WNI di Italia Selatan, KBRI Roma Adakan Warung Konsuler

Pelayanan kekonsuleran seperti pembaharuan paspor, diperlukan oleh para WNI yang berada di luar negeri, tidak terkecuali para WNI yang tinggal jauh dari kantor Perwakilan Indonesia.

Jasa Penagihan Hutang

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:09 WIB

Sejumlah Tips Pilih Jasa Penagihan Hutang

Jasa penagihan hutang di Indonesia banyak sekali jumlahnya, contohnya di Jabodetabek saja, lebih dari 100 biro jasa yang bergerak dalam bidang penagihan hutang. Yang harus diperhatikan adalah…

Diah Natalisa Deputi bidang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB

Rabu, 21 Oktober 2020 - 11:00 WIB

Menyempurnakan UU Pelayanan Publik dari Berbagai Sisi

Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik akan disempurnakan. Berbagai aspek disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk merevisi UU tersebut.…

Peresmian Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.(Twitter/@jokowi)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 10:49 WIB

Dasyat! Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Jakarta-Nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) Peresmian President Joko Widodo Street dipimpin oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh…

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Foto Dok Biem.co)

Rabu, 21 Oktober 2020 - 10:18 WIB

Pemerintah Tegaskan Pembahasan UU Cipta Kerja Sudah Sangat Transparan

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM kembali menegaskan bahwa proses panjang pembahasan UU Cipta Kerja yang sudah dimulai sejak Januari 2020 lalu sudah sangat transparan. Penegasan ini…