Inpres Nomor 6-2020 Dikritik, Komisi IX: Untuk Bertahan Hidup Saja Sudah Kembang Kempis Apalagi Bayar Denda

Oleh : Krishna Anindyo | Jumat, 07 Agustus 2020 - 19:15 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah melakukan sosialisasi masif terkait protokol kesehatan dan mengenakan sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berharap Pemerintah tidak hanya berwacana, tetapi juga memberikan keteladanan.

“Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja. Masyarakat dilarang berkerumun, para pejabat sudah mulai rapat dan lobby-lobby, bahkan selenggarakan resepsi pernikahan. Masyarakat diminta pakai masker, tapi banyak pejabat yang  fotonya beredar di medsos dan layar kaca tanpa masker,” ujar Netty melalui keterangannya yang diterima redaksi Industry.co.id Jumat (7/8/2020).

Oleh karena itu, kata Netty, sangat tidak masuk akal menerapkan sanksi kepada masyarakat, sementara Pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya dengan baik. Fasilitas protokol kesehatan seperti masker dan tempat cuci tangan di tempat umum harus tersedia. Harus dipastikan ada penanda jaga jarak di setiap lokasi, serta petugas yang mengukur suhu dan memastikan jumlah orang separuh dari kapasitas, dan sebagainya.

“Jangan sampai rakyat  diberi sanksi tapi kantor Pemerintah, pengelola tempat publik dan perusahaan tidak dipaksa untuk menyediakan fasilitasnya,” ungkap politisi PKS itu. Selain itu, kata Netty, pemberian  sanksi  saat ini sudah terlambat. Penerapan sanksi seharusnya diberlakukan seiring diterapkannya new normal yang merelaksasi aktivitas masyarakat. Sekarang masyarakat cenderung merasa aman dan mulai mengabaikan protokol kesehatan, jika tetiba diberi sanksi akan kaget dan malah kontraproduktif.

Soal jenis sanksi, Netty juga  tidak setuju jika dalam bentuk denda uang yang pasti menambah beban masyarakat.

“Untuk bertahan hidup saja, masyarakat masih kembang kempis, apa lagi untuk bayar denda. Pemda harus kreatif memikirkan bentuk sanksi yang edukatif setelah sebelumnya melakukan sosialisasi dan menunjukkan keteladanan para pejabat publiknya,” pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Newcomers Festival ke-20 di Frankfurt (Photo by Kemlu)

Selasa, 22 September 2020 - 12:15 WIB

Ramaikan Newcomers Festival, Acep Sumantri: Indonesia Exist di Frankfurt Jerman

Tarian Indonesia kembali meriahkan Newcomers Festival ke-20 di Frankfurt, Jerman. Pada festival tersebut, Pesona Indonesia and Friends tampilkan tarian Gitek Balen dari Betawi.

Metrodata (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 22 September 2020 - 12:14 WIB

SMI Kembangkan Kembangkan Aplikasi NAS

NAS merupakan perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan dan memungkinkan pengguna dapat menyimpan maupun mengambil data dari media terpusat. NAS memiliki high-capacity storage yang menghubungkan…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 22 September 2020 - 12:10 WIB

Wah Menkeu Sri Mulyani Lagi Gembira Nih, Ada Apa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi atas meningkatnya jumlah kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari…

Ilustrasi Pemilihan Pilkada (ist)

Selasa, 22 September 2020 - 12:07 WIB

Tok, Pilkada Serentak Tetap 9 Desember 2029

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi - Memperingati 75 Tahun Berdirinya PBB (Photo by Kemlu)

Selasa, 22 September 2020 - 11:15 WIB

Hadapi Tantangan Global, Menlu RI: 75 Tahun Berdiri, PBB Harus Perkuat Relevansi dan Adaptasi

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, menghadiri secara virtual di salah satu Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Memperingati 75 Tahun Berdirinya PBB.