Banyak Siswa Tak Punya Paket Internet Bahkan HP, Mendikbud Nadiem di Desak Alokasikan Anggaran POP Rp495 Miliar untuk Bantuan PPJ

Oleh : Krishna Anindyo | Senin, 03 Agustus 2020 - 13:15 WIB

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP (Program Organisasi Penggerak) sebesar Rp 495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dan dana ini digunakan untuk mensubsidi kegiatan belajar siswa di daerah selama pandemi virus Covid-19.

“Saya minta anggaran POP yang Rp 494 miliar untuk mensubsidi PJJ yang sulit luar biasa saat ini. Khususnya di daerah-daerah terpencil. Seperti jaringan internet, paket data, bahkan ada yang tak punya HP, apalagi laptop dan sebagainya. Sedangkan untuk POP kalau dilanjutkan cukup Rp 100 miliar. Masak Tanoto dan Sampoerna yang harusnya membantu malah dapat anggaran,” tutur Syaiful Huda melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Senin (3/8/2020).

“Dana tersebut bisa digunakan untuk subsidi kuota dan membeli ponsel pintar (smartphone) bagi siswa yang kesulitan belajar jarak jauh. Menurutnya, anggaran sebesar Rp 100 miliar sudah cukup bagus apabila Mendikbud Nadiem Makarim tetap ingin melaksanakan POP,” lanjutnya.

Syaiful juga mengungkapkan bahwa Komisi X awalnya setuju dengan rencana penyelenggaraan POP karena memandang program tersebut akan menjadi program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidikan kala itu. Namun, lanjutnya, persetujuan tersebut diberikan sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia alias untuk dilaksanakan dalam situasi normal. Dia menyarankan agar Kemendikbud membuat skema atau program yang berbeda di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"POP ini awalnya di desain dalam suasana normal, jadi kemudian tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi Covid-19. Mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal karena memang dilaksanakan suasana normal," ujar politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Syaiful juga mewanti-wanti sejak awal, bahwa Komisi X telah mengingatkan agar tidak terjadi gap, kontradiktif antara gagasan dan operasional terkait siapa dan organisasi apa saja yang lolos kriteria POP tersebut. Juga bagaimana POP itu memperlakukan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki banyak lembaga pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, itu tidak disamakan dengan yang tidak memiliki satuan pendidikan.

“Sayangnya tak ada jawaban dari Kemendikbud RI. Padahal, skema anggarannya full APBN. Tapi, setelah ada protes masyarakat pasca mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI, Pak Nadiem bilang ada dua skema tambahan; yaitu mandiri dan pendampingan plus APBN. Kalau jawaban skema anggarannya itu di luar APBN, karena terdesak protes dan itu salah, ya tetap salah,” imbuh Syaiful.

Ia juga minta Menkdikbud menunda POP karena sudah kehilangan legitimasi dengan tak terlibatnya NU, Muhammadiyah, PGRI dan lain-lain. Sebaiknya Kemendikbud lebih fokus pada PJJ yang sulit saat ini. Komisi X pun akan mengundang Mendikbud Nadiem untuk mengevaluasi komprehensif masalah POP tersebut.

“Kami minta apapun keputusannya soal POP itu harus mendapat persetujuan DPR RI dan diterima publik,” pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo melakukan perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Financial Technology (Fintech) yakni Jembatan Emas

Jumat, 18 September 2020 - 19:43 WIB

Gandeng Jembatan Emas, BUMN Askrindo Sasar Asuransi Kredit Fintech

Jakarta–PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo melakukan perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Financial Technology (Fintech) yakni Jembatan Emas.

Pandemi Covid-19 memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan Bali. Imbasnya kemana mana, termasuk pada lambatnya pertumbuhan Ekonomi Bali

Jumat, 18 September 2020 - 19:27 WIB

Gairahkan Kembali Pariwisata Bali, Perempuan-Perempuan Cantik Ini Kampanyekan Bali I Miss U

Bali-Pandemi Covid-19 memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan Bali. Imbasnya kemana mana, termasuk pada lambatnya pertumbuhan Ekonomi Bali. Hal ini juga mempengaruhi Perekonomian Nasional karena…

Yanmar Diesel Indonesia (YADIN) gellar online training

Jumat, 18 September 2020 - 19:20 WIB

Tingkatkan Kualitas di Masa Pandemi, Yanmar Diesel Indonesia Gelar Online Training untuk Teknisi dan Dealer

Demi terus meningkatkan kemampuan para personel PT. Yanmar Diesel Indonesia (YADIN) mengadakan online training sebagai alternatif pelatihan secara tatap muka. Disaat yang sama, YADIN juga terus…

Deputi Bidang Pengawasan KemenkopUKM Ahmad Zabadi

Jumat, 18 September 2020 - 18:15 WIB

LPS Koperasi Diusulkan Masuk RUU Cipta Kerja

Kementerian Koperasi dan UKM sedang memperjuangkan masuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi pada RUU Cipta Kerja.

Rahmad Darmawan Pelatih Madura United FC

Jumat, 18 September 2020 - 18:00 WIB

Coach RD Perlu Striker Perkuat Madura United

Tim berjuluk Laskar Sapeh Kerrab mengalami krisis di sektor striker sejak dipinjamkannya striker andalan mereka Alberto “Beto” Goncalves ke tim Liga 2, Sriwijaya FC dan Greg Nwokolo yang…