Covid-19 dan Monetisasi Utang: Akankah Indonesia Menjadi Contoh Bagi Negara Berkembang Lainnya?

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Dalam rangka menyediakan bantuan finansial untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di dalam negeri, Bank Indonesia akan membeli obligasi pemerintah senilai $40 miliar sebagai bagian dari program monetisasi utang. Hal ini merupakan strategi yang jarang dilakukan oleh negara berkembang lain dan dapat memiliki dampak yang lebih luas.

Pada tanggal 6 Juni, Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Bank Indonesia (BI) akan membeli obligasi pemerintah senilai Rp397,6 triliun ($ 27,2 miliar) yang kemudian akan dialokasikan untuk mendanai layanan kesehatan, social safety nets, dan menjaga ketahanan pangan.

Obligasi akan dibeli dengan suku bunga 7-day Reverse Repo Rate sebesar 4,25% pada saat perjanjian. BI juga akan mengembalikan bunga yang diperoleh kepada pemerintah.

Selain itu, BI akan menanggung biaya paket stimulus pemerintah sebesar Rp123.5trn ($ 8.4bn) yang akan diberikan untuk UMKM, serta dana dukungan senilai Rp53.4trn ($ 3.6bn) untuk bisnis besar.

Pemerintah berencana untuk menjual obligasi ke pasar, dimana BI berperan sebagai standby buyer. BI juga akan berkontribusi menanggung biaya yang akan ditentukan berdasarkan selisih bunga pasar (market rate) dan BI reverse repo rate dikurangi discount 1%.

Program monetisasi utang yang disebut sebagai “burden sharing” ini adalah untuk beban tambahan pembiayaan pemerintah yang  mencapai Rp903,5triliun ($ 61,8 miliar). BI akan membayar Rp574,4trn ($ 39,3 miliar), atau 64% dari utang tersebut.

Akibat dari membiayai kebutuhan penanggulangan danpak pandemi Covid-19, desifit APBN tahun ini melonjak hingga 6,3% dari PDB dibandingkan dengan perkiraan awal sebesar 1,8%. (https://oxfordbusinessgroup.com/news/e-commerce-provides- ekonomi-boost-indonesia-shoppers-migrasi-online-selama-covid-19-pandemic). Penerimaan negara juga diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 10%. Sementara itu, IMF memperkirakan bahwa perekonomian akan menurun 0,3% tahun ini sebelum dapat pulih dan meningkat 6,1% pada tahun 2021.

Manfaat dan risiko obligasi

Dalam catatan Oxford Business Group (OBG), Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa keputusan untuk membiayai layanan publik melalui pembelian obligasi merupakan kebijakan yang riskan dan mungkin tidak akan diterapkan lagi ke depannya.

Meskipun pembelian obilgasi pemerintah di pasar sekunder bukanlah suatu hal yang jarang dan beberapa negara maju seperti Jepang, AS, dan Uni Eropa pernah memonetisasi utang dalam beberapa dekade terakhir, bank sentral di negara berkembang biasanya menghindari pembelian obligasi pemerintah secara langsung.

 

Para pakar ekonomi menilai bahwa pembelian obligasi pemerintah secara langsung dapat memicu tingkat inflasi yang lebih tinggi, melemahkan nilai mata uang, dan melemahkan independensi bank sentral. Apalagi, BI akan membayarkan sebagian besar utang tersebut.

Namun, ada yang menilai bahwa Indonesia menerapkan keputusan ini pada waktu yang tepat karena saat ini tingkat inflasi di bawah 2%, terendah selama 20 tahun terakhir, di mana tingkat permintaan juga menurun.

Meskipun tidak jatuh secara dramatis selama pandemi, nulai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah 4% pada pertengahan Juni dan Juli.

Moody's dan Standard & Poor's menilai bahwa keputusan BI untuk membeli obligasi pemerintah dapat mengurangi biaya pinjaman pemerintah dan kemungkinan tidak akan mempengaruhi peringkat kredit dalam jangka pendek, tetapi implikasi jangka panjang dari monetisasi utang masih belum jelas mengingat exit strategy BI serta dampak keputusan tersebut terhadap pasokan uang dan harga yang masih belum pasti.

Menjadikan contoh?

Selain untuk membiayai pengeluaran tambahan untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19, strategi Indonesia juga dapat menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya yang hendak mendanai upaya penanggulangan dampak pandemi.

Di kawasan Asia-Pasifik, sejumlah bank sentral menerapkan strategi yang hampir sama namun lebih terkendali.

Misalnya, Reserve Bank of India lebih sering membeli obligasi di pasar sekunder. Lainnya, Bank Sentral Filipina telah melakukan hal yang sama dengan sejumlah pakar menilai bahwa pemerintah Filipina dapat memperluas pendekatannya dalam memonetisasi utang.

Strategi ini tidak terbatas hanya untuk negara-negara berkembang. Bank Sentral Australia dan Selandia Baru juga pernah membeli obligasi dalam jumlah besar di pasar sekunder.

Apabila Indonesia berhasil mengelola inflasi, menjaga nilai rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, beberapa negara lain mungkin juga akan melakukan monetisasi utang untuk mendanai paket stimulus untuk mendorong perekonomian yang saat ini terdampak oleh pandemi Covid-19.