Bantah Anggapan Dinasti Politik Fenomena Baru, Saan Mustopa: Sejak Pilkada Pertama Tahun 2005 Sudah Ada, di Negara Lain Juga Ada

Oleh : Krishna Anindyo | Rabu, 29 Juli 2020 - 09:05 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Masalah dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru. Sejak Pilkada langsung dimulai yakni pada tahun 2005, di mana sudah terjadi 4 putaran Pilkada langsung, persoalan dinasti politik sudah terjadi sejak Pilkada langsung pertama itu dilaksanakan. Hal tersebut berdasarkan keterangan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa.

"Fenomena dinasti politik juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain yang demokrasinya jauh lebih maju dibandingkan negara Indonesia. Hanya bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk membentengi agar praktek politik dinasti ini tidak mereduksi kualitas personal si calon pemimpin itu sendiri," ujar Saan Mustopa melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Rabu (29/7/2020).

Ada beberapa catatan penting bagi Saan Mustofa terkait hal tersebut. Yang pertama yaitu terkait masalah kepartaian politik di Indonesia. Ia menegaskan, sumber utama lahirnya kepala kepala daerah, sistem rekrutmennya berada di tangan partai politik.

"Partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, baik di eksekutif maupun legislatif, turut mempengaruhi muncul atau tidaknya dinasti politik. Kedepan proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai-partai politik itu menjadi bagian penting yang harus dipikirkan bersama. Kalau memang hal ini tidak bisa dihindari oleh partai politik, minimal tidak mengabaikan apa yang namanya kompetensi seorang calon. Tidak ujug-ujug seketika orang yang tidak punya track record politik ataupun pernah mengemban jabatan-jabatan publik muncul sebagai calon," tuturnya.

Selain soal rekrutmen, sambung Saan, hal ini juga terkait dengan Undang-Undang Pilkada. Berdasarkan pengalaman dari Pilkada langsung tahun 2005 hingga sekarang, proses untuk mendapatkan dukungan maju sebagai calon kepala daerah, dengan syarat 20 persen, bagi gubernur, bupati dan wali kota, dengan kondisi negara kita yang multi partai ini, maka distribusi suara dan kursi hasil pemilu sangat tipis sekali karena distribusinya terbagi ke banyak partai.

Hal ini tentu menyulitkan si calon untuk mendapatkan proses dukungan politik karena terlalu banyak partai dan hal itu menjadi tidaklah gampang.

"Disadari atau tidak, untuk mendapatkan dukungan yang rumit karena dari banyak partai, ada juga yang namanya pasar gelap, yang notabene masalah pasar gelap ini tidak diatur dalam UU Pilkada. Karena UU Pilkada hanya mengatur ketika seorang sudah ditetapkan sebagai calon. Tetapi untuk mendapatkan dukungan politik hal itu tidak diatur dalam UU Pilkada,” tambahnya.

“Keberadaan pasar gelap ini, juga akan mempersulit situasi bagi munculnya calon-calon kepala daerah yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjadi kepala daerah. Bahkan dengan kondisi multi partai ini maka diperlukan biaya atau cost yang tinggi untuk mendapatkan dukungan politik,” lanjut Saan.

“Oleh karenanya bagaimana ke depan kita perlu memikirkan UU Pilkada ini yang ramah bagi calon-calon kepala daerah yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas politik yang memadai serta memiliki komitmen yang tinggi yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak itu mempunyai kemudahan dalam proses pencalonan dirinya tersebut," ujar politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Saan berharap, kedepan syarat dukungan untuk menjadi kepala daerah bisa diturunkan tidak di angka 20 persen tetapi cukup 10 persen saja. Menurutnya, selain akan memudahkan dan memberi kesempatan bagi orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah tetapi juga membuka ruang bagi orang untuk tampil dan juga memberi kesempatan bagi pemilih atau masyarakat di daerahnya untuk mencari pemimpin yang terbaik diantara banyak pilihan.

"Undang-undang Pilkada harus ramah kepada calon-calon potensial yang mempunyai rekam jejak politik yang memadai, mempunyai komitmen yang tinggi dan juga mempunyai kapabilitas untuk memimpin sebuah daerah," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Navy Jazz Traffic Festival

Senin, 16 Mei 2022 - 12:00 WIB

DEWA 19 Tampil di Acara Navy Jazz Traffic Festival di Malang

Dewa 19 band legendaris Tanah Air menutup acara Navy Jazz Traffic Festival (NJTF) 2022 yang berlangsung di Villa Navy Residence (VNR), Lawang, Malang, Jawa Timur, Sabtu (14/5/2022), dengan apik.…

Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Senin, 16 Mei 2022 - 11:48 WIB

Ramai Kabar JIS Bakal Digunakan Untuk Reuni 212, Ini kata Pemprov DKI Jakarta

Mengoreksi pemberitaan di media massa terkait Jakarta International Stadium (JIS) sebagai lokasi reuni 212, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan penggunaan JIS saat…

Survei Indikator Politik, Warga Puas Penanganan Mudik

Senin, 16 Mei 2022 - 11:33 WIB

Survei Indikator Politik, Warga Puas Penanganan Mudik

Jakarta-Pengawalan Polri atas arus mudik dan arus balik lebaran 2022 menuai penilaian positif dari masyarakat.

Dubes Rosan Lepas Kepulangan Presiden Jokowi ke Tanah Air

Senin, 16 Mei 2022 - 11:23 WIB

Dubes Rosan Lepas Kepulangan Presiden Jokowi ke Tanah Air, Netizen: Luar Biasa, Terimakasih Pak atas Keramahannya...

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani melepas langsung kepulangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke tanah air dari pangkalan militer Andrews…

Ely Chandra, Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Balikpapan menyampaikan bahwa saat ini Plant 5 dihentikan operasionalnya untuk sementara

Senin, 16 Mei 2022 - 11:22 WIB

Setelah Sigap Atasi Flash, Kini Pertamina Fokus Tangani Korban

Tim Pemadam di Kilang Balikpapan PT Kilang Pertamina Internasional telah berhasil melakukan pengendalian api yang muncul di plant 5, Unit Hydro Skimming Complex.